Juli tahun ini, Bank Negara Indonesia (BNI) genap berusia 77 tahun. Usia itu tentu bukan lagi usia belia bagi bank yang sering mengklaim diri sebagai pelopor green banking (perbankan hijau) yang peduli isu lingkungan hidup dan krisis iklim yang mengancam kehidupan penduduk bumi.
Sejalan dengan itu, BNI menjadi salah satu bank nasional yang mengumumkan terbentuknya Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia (IKBI) dan berkomitmen untuk menerapkan sustainable finance. Hebatnya lagi, BNI merupakan satu-satunya bank di Indonesia yang menjadi anggota UN Environment Programme Finance Initiative. Tak heran bila BNI gencar menyatakan dukungan terhadap upaya pemerintah Indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) penyebab krisis iklim hingga 29% dengan upaya sendiri dan hingga 41% dengan dukungan negara donor pada tahun 2030.
Salah satu bentuk komitmen iklim BNI ditunjukkan dengan membatasi pendanaan ke industri energi fosil penyumbang emisi GRK seperti batu bara. Pada gelaran Public Expose 2022, Direktur Keuangan BNI, Novita Widya Anggraini, mengatakan komposisi kredit batu bara di BNI hanya sebesar 2%.
Bank BUMN itu juga tidak berencana meningkatkan ekspansi kredit ke sektor batu bara untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mewujudkan net zero emission. “Jadi, walaupun kenaikan harga komoditas juga menguntungkan untuk masuk ke sektor ini, kami tidak berencana meningkatkan ekspansi ke sektor batu bara karena kami pertimbangkan komitmen penguatan ESG (environmental, social, dan governance). Sektor batu bara merupakan sektor yang sangat selektif untuk kita lakukan pendanaan,” ujar Novita.
Dalam Sustainability Report BNI 2022, BNI mengklaim bahwa perusahaannya mendukung ekonomi rendah karbon dan ketahanan terhadap risiko krisis iklim. Kita semua berharap di HUT BNI ke-77 tahun ini, komitmen iklim BNI benar-benar diimplementasikan. Ibarat manusia dewasa, bank yang sudah dewasa ini mestinya bisa mempertanggungjawabkan dan menunjukkan sejauh mana komitmen yang telah mereka buat.
Skandal Pendanaan Industri Batu Bara
Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menyebut pendanaan transisi energi dari Amerika Serikat melalui skema JETP masih belum jelas. “Janji negara adidaya dalam forum G20 lalu hanyalah omong kosong,” ungkap Luhut. Di tengah ketidakjelasan pendanaan transisi energi dalam skema Just Energy Transition Partnership (JETP) oleh negara-negara maju, pendanaan BNI untuk sektor transisi energi terbarukan di Indonesia sangat dinantikan oleh banyak pihak.
Ironisnya, ketimbang mendanai transisi energi, BNI justru menggelontorkan dana untuk proyek batu bara baru. Pada 12 Mei 2023, BNI bersama bank nasional lainnya memberikan pendanaan kepada anak perusahaan smelter dan PLTU Batubara Adaro, Kalimantan Aluminium Industry (KAI) dan Kaltara Power Indonesia (KPI).
Janji tinggal janji. Di usia yang ke-77, BNI ternyata masih belum dewasa. Komitmen iklim BNI hanya sekadar basa-basi dan pencitraan agar diterima oleh pasar. BNI tidak berubah. Bank BUMN ini tetap mendanai batu bara, sumber energi kotor yang memperparah krisis iklim.
Di saat pemerintah terhalang kesulitan pendanaan transisi energi dalam JETP oleh asing, harusnya BNI dan bank-bank BUMN lainnya tampil di depan untuk mendanai berbagai proyek transisi energi secara mandiri. Sayangnya, para petinggi BNI masih menggunakan paradigma usang dalam mengendalikan perusahaan perbankannya. Di saat bank-bank internasional mulai menghentikan pendanaan ke industri batu bara dan mengalihkannya ke pendanaan energi terbarukan, CEO BNI memilih tetap mendanai energi kotor itu.
Tulisan lain oleh Firdaus Cahyadi:
Keputusan CEO BNI untuk melanjutkan pendanaan bagi industri batu bara adalah kado pahit bagi seluruh penduduk bumi, bukan hanya nasabah BNI dan warga Indonesia, yang akan menjadi korban dari bencana ekologi akibat krisis iklim. Di HUT BNI ke-77 tahun ini, publik akan menjadi saksi bahwa komitmen iklim BNI hanya sekadar strategi marketing untuk meraup untung dari segmen pasar yang mulai melirik tren hijau.
Publik tidak boleh tinggal diam. Kita semua harus menagih komitmen iklim BNI. Bila tidak kita tagih, BNI akan terus menggunakan label green banking sebagai strategi marketing tanpa ada implementasi nyata di tataran kebijakan pendanaan.
Editor: Emma Amelia
