Membicarakan korupsi memang tak akan pernah bisa lepas dari uang. Berapa milliar yang digelapkan, berapa trilliun kerugian negara, berapa aset yang disita. Darinya, pelaku kemudian dibawa ke pengadilan dan angka-angka itu muncul dalam berita.
Padahal uang yang hilang dari negara itu tidak pernah benar-benar berhenti sebagai angka. Ia berubah menjadi sekolah yang rusak, layanan kesehatan yang buruk, bantuan yang tidak sampai, jalan yang tidak selesai atau pekerjaan yang tidak pernah tercipta. Ada kehidupan yang ikut berubah karena uang itu berpindah ke tempat yang tidak semestinya.
Seorang petani sawah ladang miliknya dirampas oleh penguasa melalui kekuasaan, tipu daya dan kekerasan. Bagi rakyat kecil, perampasan bukan hanya berarti sebuah kepemilikan yang hilang. Lebih dari itu. tanah itu adalah warisan. Pada bentangnya, ada hubungan mendalam antara tanah, keluarga, ingatan dan kehidupan yang tidak bisa seluruhnya dikonversikan menjadi nilai, angka dan harga.
Darinya kita bisa membaca korupsi lebih jauh. Yang dirusak korupsi tidak selalu berupa uang. Kadang yang rusak adalah hubungan manusia dengan lingkungan hidupnya, ruang pekerjaannya, dengan pelayanan publik, bahkan dengan nilai yang selama ini membuat sebuah komunitas bertahan.
Kita bisa melihatnya dari banyak persoalan di sekitar kita. Sebuah jalan desa yang dibangun dengan anggaran publik bukan sekadar konstruksi fisik. Jalan menentukan apakah hasil panen bisa dibawa ke pasar, apakah anak-anak mudah pergi ke sekolah, apakah orang sakit cepat mencapai fasilitas kesehatan.
Ketika kualitas jalan dikurangi karena permainan anggaran, kerugiannya tidak berhenti pada selisih harga material. Warga jadi kehilangan waktu, biaya bertambah dan kesempatan ekonomi ikut menyempit. Dengannya, pada akhirnya, kaum miskinlah yang membayar efek korupsi.
Baca juga:
- Oligarki dan Omong Kosong Pemberantasan Korupsi
- Partai Politik dan Korupsi: Dari Episentrum Kekuasaan ke Krisis Demokrasi Lokal
Begitu pula sekolah. Bangunan yang rusak, fasilitas yang tidak sesuai kebutuhan atau pengadaan yang bermasalah kerap dibicarakan sebagai persoalan administrasi. Padahal bagi anak-anak yang belajar di dalamnya, itu adalah bagian dari pengalaman hidup mereka. Dengan kenyataan yang ditemuinya itu, dalam benak anak-anak, negara yang hadir melalui sekolah menjadi negara yang terasa jauh, tidak utuh bahkan mengecewakan.
Memengaruhi Kebudayaan
Dalam kasus seperti itu, korupsi sebenarnya sedang memengaruhi kebudayaan sehari-hari. Ia mengajarkan satu hal yang berbahaya yaitu bahwa sesuatu yang seharusnya menjadi hak bersama bisa diperlakukan sebagai kesempatan pribadi.
Logika tersebut lama-lama merembes ke mana-mana, dalam praktik kecil maupun besar. Orang membayar untuk mendapatkan pelayanan yang semestinya menjadi haknya. Urusan dipercepat karena ada “uang rokok”. Jabatan digunakan sebagai kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Proyek publik diperlakukan sebagai ladang untuk mengambil bagian.
Semua kemudian memiliki istilah yang terdengar ringan, seolah-olah dengan mengganti nama kita bisa mengurangi bobot persoalannya. Padahal yang sedang berubah adalah ukuran tentang kewajaran.
Yang dahulu dianggap memalukan perlahan dianggap biasa. Yang dahulu disebut suap berubah menjadi uang terima kasih. Yang dahulu dianggap penyalahgunaan jabatan kini disebut memanfaatkan kesempatan. Ketika bahasa berubah, batas antara yang pantas dan tidak pantas pun ikut bergeser.
Di sinilah korupsi memiliki dampak kebudayaan yang kerap tidak terlihat. Tidak hanya menciptakan orang kaya dari uang publik, ia juga menciptakan cara berpikir bahwa kekuasaan memang sewajarnya menghasilkan keuntungan bagi orang yang memilikinya. Dan ini dampaknya bisa lebih panjang daripada masa hukuman seorang koruptor.
Kita bisa melihat persoalan itu dalam hubungan masyarakat dengan tanah dan sumber daya alam. Banyak konflik terjadi ketika tanah yang bagi masyarakat merupakan ruang hidup diterjemahkan menjadi lahan investasi. Hutan yang bagi masyarakat adat merupakan bagian dari sejarah dan pengetahuan mereka dilihat sebagai cadangan sumber daya. Pesisir yang menjadi ruang hidup nelayan bisa menjadi kawasan ekonomi.
Tentu tidak semua persoalan tersebut adalah korupsi. Tapi ketika keputusan publik dibelokkan oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, yang terjadi tidak hanya pelanggaran administrasi. Ada perubahan besar tentang siapa yang berhak menentukan nilai sebuah tempat.
Bagi investor, tanah mungkin dihitung berdasarkan nilai ekonominya. Bagi pemerintah, ia mungkin masuk dalam data proyek. Tapi bagi masyarakat yang tinggal di sana, tanah dapat berarti makam leluhur, sumber pangan, tempat bekerja, ruang berkumpul dan penanda identitas.
Maka ketika satu ukuran dipaksakan untuk mengganti ukuran lainnya, yang hilang bukan hanya tanah. Yang hilang adalah cara sebuah komunitas memahami kehidupannya sendiri.
Persoalan yang sama dapat terjadi pada kebudayaan. Kita sering melihat tradisi, kesenian dan pengetahuan masyarakat sebagai sesuatau yang perlu dikembangkan karena memiliki nilai ekonomi. Festival dibuat, produk budaya dikemas, desa dipromosikan, lalu kebudayaan masuk ke dalam proposal dan indikator kegiatan.
Semua itu tidak selalu buruk. Masalahnya muncul ketika kebudayaan hanya dianggap penting setelah bisa menghasilkan angka. Dalam keadaan seperti itu, korupsi dan komersialisasi berlebihan memiliki satu titik temu. Yaitu keduanya dapat membuat sesuatu yang semestinya menjadi kepentingan bersama berubah menjadi alat untuk kepentingan tertentu.
Kehidupan Bersama
Karena itu, persoalan korupsi tidak cukup dilihat dari berapa banyak uang yang berhasil dikembalikan kepada negara. Kita juga perlu melihat apa yang terjadi pada kehidupan masyarakat setelah uang itu hilang.
Apakah kepercayaan kepada lembaga publik masih ada? Apakah orang masih percaya bahwa bekerja dengan benar memiliki arti? Apakah anak-anak tumbuh dengan keyakinan bahwa aturan berlaku untuk semua orang? Apakah masyarakat masih percaya bahwa tanah, hutan, laut dan kebudayaan memiliki nilai yang lebih besar daripada harga jualnya?
Pertanyaan-pertanyaan itu penting karena masyarakat tidak hanya hidup dari anggaran. Masyarakat juga hidup dari kepercayaan, kepantasan, ingatan, hubungan sosial dan rasa memiliki. Ketika semua itu terkikis, kerugiannya tidak tercatat dalam laporan audit.
Baca juga:
Karena itu, ukuran kerugian akibat korupsi tidak seharusnya berhenti pada angka yang tertulis dalam dokumen negara. Ada kerugian yang lebih mendasar. Sebuah desa tergerus kepercayaannya kepada kebijakan yang ditetapkan untuknya, seorang anak yang belajar bahwa uang lebih berkuasa daripada aturan, sebuah komunitas yang kehilangan ruang hidup atau sebuah generasi yang tumbuh dengan menganggap penyimpangan sebagai hal biasa.
Kerugian terbesar korupsi adalah ketika kita mulai terbiasa hidup dengan akibatnya. Kita melihat jalan yang cepat rusak dan menganggapnya biasa, membayar agar urusan yang semestinya menjadi hak kita dipercepat, dan semacamnya. Pada titik itu, korupsi tidak lagi hanya dilakukan oleh mereka yang mengambil uang. Ia mulai hidup dalam toleransi kita terhadap yang tidak semestinya.
Barangkali di situlah korupsi mencuri bukan hanya dari kas negara, tapi dari kebudayaan kita, dari keyakinan bahwa hidup bersama seharusnya dibangun dengan kejujuran, tanggung jawab dan rasa percaya. Uang yang dicuri mungkin suatu hari bisa dikembalikan. Tetapi ketika kebiasaan untuk membenarkan yang salah sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, apa yang sebenarnya masih bisa kita kembalikan?
Editor: Kukuh Basuki
