Orde Baru memang bukan Dewi Ayu. Perempuan terakhir itu bangkit dari kuburan setelah dua puluh satu kematian, di suatu sore akhir pekan bulan Maret. Orde Baru tidak jelas kapan bangkitnya, tetapi tiba-tiba sudah mangkal di tikungan sejarah. Walau begitu, ada persamaan. Dewi Ayu berumur lima puluh dua tahun ketika mati, dan hidup lagi sesudah dua puluh satu tahun kematian. Orde Baru berumur tiga puluh dua tahun saat dipaksa tumbang, dan hidup lagi sesudah dua puluh tujuh tahun mati suri. Akibatnya, orang sama-sama menggaruk kepala untuk memecahkan satu pertanyaan yang lebih keras dari badam kenari: bagaimana menghitung umurnya.
Di bawah cakrawala digital, Orde Baru yang bangkit dari kematian tampil serba canggung. Dulu, menghabisi orang dan membuangnya ke selokan bisa dilakukan cepat tanpa ketahuan. Sekarang, kurang dari setengah jam, eksekusi semacam itu bisa viral di media sosial. Dulu, mata negara ada di mana-mana. Sekarang, mata masyarakat ada di mana-mana. Dulu, ketidakadilan adalah nasib. Sekarang, ketidakadilan adalah bahan bakar untuk kemarahan rakyat. Dulu, orang-orang bungkam walau tahu yang sebenarnya. Sekarang, orang-orang berbunyi, walau tidak tahu yang sebenarnya.
Ketika Jaksa Agung melarang Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta Toer tahun 1981, masyarakat mengunyahnya mentah-mentah. Buku itu terlarang. Titik. Jangan dibaca. Sekarang, ketika polisi menjadikan buku Anak Semua Bangsa dari penulis yang sama sebagai barang bukti pelaku anarkisme, “amal jariyah” polisi pun bertambah. Betapa tidak? Mereka membuat masyarakat yang putus asa mencari eksemplar tersisa buku-buku Pram mendapatkan bahan tertawaan baru, meski harus diambil dari persediaan terakhir di bagasi belakang.
Baca juga:
Marx sepertinya benar. Sejarah, katanya, selalu berulang dua kali. Pertama sebagai tragedi, kedua sebagai dagelan. Ketika Orde Baru pertama menangkap Isti Nugroho dan Bonar Tigor karena mengedarkan buku Pramoedya, membaca semesta Raden Mas Minke adalah sebuah misi berani mati. Sekarang, ketika Orde Baru kedua lahir dari kematian seperti Dewi Ayu, tanpa ujung dan pangkal, siapa pula yang tidak tertawa ketika buku yang sama dipamerkan sebagai barang bukti kejahatan?
Walau berulang, sejarah yang kita pelajari sering lupa mengingatkan dua hal. Pertama, Orde Baru tidak pernah jatuh. Yang jatuh itu cuma satu orang bernama Soeharto, seorang jompo yang seumur hidup cuma tahu dua cara menghasilkan uang: menjadi tentara dan menjadi presiden. Kedua, Soeharto yang jatuh hanya satu orang, itu pun tidak pernah sampai ke pengadilan yang sah. Walau semangat berapi, deham suara Soeharto yang kelewat karib di telinga tuan hakim dan jaksa ternyata bikin dengkul longgar juga. Sampai menghadap Khaliknya, Soeharto tidak pernah duduk di kursi pesakitan laiknya Saddam Hussein, Slobodan Milosevic, atau Alberto Fujimori.
Karena lupa tidak pernah membebaskan, kita terkurung sampai sekarang. Orde Baru ternyata tidak pernah benar-benar mati, seperti Dasamuka sesudah ditindih Gunung Maliawan. Satu “Soeharto besar” jatuh, seribu “Soeharto kecil” merangkak ke panggung-panggung politik. Masing-masing sampai ke puncak dengan caranya masing-masing. Kelak, bila mahkamah sejarah benar-benar ada, niscaya kita akan termangu-mangu sendirian sewaktu generasi masa depan menuntut pertanggungjawaban.
Walau di sana-sini ada perbedaan, Orde Baru dulu dan sekarang punya persamaan. Keduanya sama-sama ingin membungkam; yang satu berhasil, yang lain tersengal-sengal. Keduanya sama-sama ingin memusatkan kekuasaan; yang satu sukses, yang lain pura-pura tidak gagal. Keduanya sama-sama rezim bibliofob; yang satu berhasil membuat buku ditakuti, yang lain malah membuktikan alangkah panjangnya umur orang-orang pandir. Hasilnya, yang satu benar-benar jadi diktator, yang lain cuma ban serep bekas penguasa.
Fernando Baez pernah menulis soal yang terakhir. Direktur Perpustakaan Nasional Venezuela itu haqqul yakin, kebodohan tidak pernah memusuhi buku sejak keduanya tercipta lewat selisih beberapa generasi. Karenanya, rezim bibliofob sejatinya bukan pemerintahan distopian seperti gambaran film Idiocracy. Tiran-tiran yang berhasil di dunia membaca buku di sela waktu mereka memelintir leher oposisi. Bacaan para diktator tidak jarang lebih jauh daripada bacaan politikus muda yang menumbangkan mereka. Tambahan pengalaman menumbangkan lawan politik, kearifan mengajarkan mereka dunia tidak melulu hitam dan putih seperti mangsi di lembaran buku.
Dalam dunia para tiran, kebodohan orang-orang cuma penting di awal kekuasaan. Di kemudian hari, dia bisa merepotkan. Karenanya, sesudah agak besar karena dipelihara, kebodohan juga harus dijinakkan. Orde Baru pertama, misalnya, tidak melarang atau menutup toko-toko buku, tetapi mereka menentukan apa isi toko itu. Roman Doktor Zhivago terjemahan Trisno Sumardjo boleh dipajang di rak, tetapi biografi Karl Marx tentu saja tidak. Novel Salah Asuhan bebas jadi bacaan remaja tanggung, tetapi Kejatuhan dan Hati karya Rukiah Kertapati harus disensor.
Dengan begitu, kekuasaan tidak hanya mengetahui apa yang diketahui rakyatnya, tetapi juga yang tidak, tidak boleh, dan jangan sampai diketahui rakyat itu.
Baca juga:
Sesudah Orde Baru pertama berakhir, yang tetap tinggal justru adalah perilaku bibliofob. Sekelompok orang-orang yang sama-sama tidak tahu menyerbu toko buku, menyita, dan memusnahkan buku atas nama ideologi terlarang. Kali lain, toko buku yang takut diserang menurunkan buku tertentu dari etalase depan, dan menyimpannya di rak belakang. Tidak cukup di situ, belakangan buku kembali jadi barang bukti kejahatan, dari novel ringan sampai buku sejarah.
Sialnya, bibliofob di mana pun adalah pelupa: yang mendongkrak penjualan buku bukan dari resensi koran, tetapi ketika pemerintah menjatuhkan larangan, atau memamerkannya sebagai barang bukti kejahatan politik. Penerbit terbaik di dunia pun belum punya tenaga pemasaran lebih efektif daripada polisi dan jaksa. Pelarangan maupun pemajanan buku sebagai bukti kejahatan, pada akhirnya, membuat penulis berhak berterima kasih, seperti Serge Gainsbourg beruluk salam pada Paus Paulus VI karena larangan Vatikan terhadap lagu sensual Je T’aime Moi Non Plus justru menjadi iklan terbaik untuk lagu itu sepanjang dekade.
Para bibliofob memberikan pelajaran: keingintahuan itu sama seperti hasrat berkelahi. Selama manusia bernapas, dia tidak akan berhenti. Ada kalanya dia dipukul jatuh, sehingga orang harus berbisik-bisik. Ada kalanya dia dipendam, sehingga isi kepala menjadi layak dimangsa. Tetapi, di suatu titik di tikungan sejarah, tidak satupun bibliofob menang jika keingintahuan selalu siap dan terkokang di laci dashboard ingatan. Dalam ketakutannya, mereka berjasa membuktikan: musuh mereka bukan buku, tetapi orang-orang haus yang tidak pernah berhenti mencari tahu. (*)
Editor: Kukuh Basuki
