Di berbagai daerah, badai pemutusan hubungan kerja (PHK), pengangguran merajalela dan pekerja informal menjamur, serta antrean panjang sembako murah jadi pemandangan sehari-hari. Dalam antrean, ada yang pingsan, bahkan ada yang meninggal.
Saat rakyat meregang nyawa demi sesuap makan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) malah berjoget-joget menikmati perayaan kenaikan gaji dan tunjangan di sidang tahunan Majelis Perwakilan Rakyat (MPR), Sabtu (16/08/2025). Mereka benar-benar tak punya empati.
“Biadab” mungkin kata yang tepat untuk menggambarkan “kepongahan” dan “ketidakpekaan” mereka terhadap kesulitan yang sedang dirasakan masyarakat. Maka, ketika aksi joget mereka viral, spontan memicu api amarah rakyat.
Baca juga:
- Mencari Kedaulatan Rakyat di Antara Kesenjangan Gaji Anggota DPR dan Guru Honorer
- Maraknya Dinasti Politik di tubuh DPR
Amarah kian besar ketika Wakil Ketua DPR, Adies Kadir (19/08/2025) menyebut bahwa anggota dewan mendapatkan tunjangan rumah, beras, dan bensin dengan angka fantastis. Tak lama kemudian, giliran Nafa Urbach, anggota DPR Komisi IX, membuat amarah rakyat kian berkobar karena menyampaikan dukungan terhadap tunjangan rumah.
Bagi masyarakat angka tunjangan tersebut sangat berlebihan. Jika ditotalkan gaji dan tunjangan anggota dewan mencapai ratusan juta rupiah perbulan. Padahal, pemerintah sedang gencar melakukan efisiensi. Hal ini yang membuat masyarakat dongkol dan memicu masyarakat melakukan demonstrasi.
Tragedi pecah. Kamis (28/08/2025) Affan Kurniawan, seorang driver ojek online (ojol), tewas tragis ditabrak dan dilindas mobil barakuda saat menuntut hak dan keadilan di negeri ini. Biadab! Nyawa seorang rakyat menjadi taruhan karena anggota dewan tak mampu menahan diri untuk bersikap bijak.
Siapa yang Tolol?
Sebelum terjadi demonstrasi, Senin (25/08/2025), seruan membubarkan DPR menyeruak ke linimasa media sosial. Melihat seruan itu, Wakil Ketua Komisi DPR, Ahmad Sahroni menyatakan bahwa orang yang menuntut pembubaran DPR adalah orang tolol.
Seperti kita ketahui, gagasan pembubaran DPR hanya menciptakan bahaya yang lebih besar karena lenyapnya mekanisme kontrol (check and balance). Pembubaran DPR berarti sama saja membuat kekuasaan presiden berdiri tanpa lawan.
Sebenarnya seruan tersebut bukanlah hal baru. Di setiap rakyat buntu dan dongkol dengan anggota dewan, seruan pembubaran DPR kerap hadir. Namun, persoalan bukan di situ. Seruan ini bersifat simbolik yang terpantul dari rendahnya kepercayaan publik terhadap anggota dewan.
Sebenarnya yang rakyat tolak adalah sikap anggota DPR yang tidak memperjuangkan aspirasi rakyat. Atau, rakyat meminta mundur anggota DPR dari jabatannya karena kinerja buruk dan tidak kompeten. Dan, hukumnya haram kalau dibayar mahal menggunakan uang rakyat.
Kerja buruk DPR bisa kita lihat dari 47 Rancangan undang-undang (RUU), baru ada 4 yang dibahas. Kualitasnya pun juga perlu dipertanyakan, sebab sebagian undang-undang (UU) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK), dan putusan akhirnya tetap mengacu pembahasan DPR (Kompas, 25/08/2025).
Dengan kinerja buruk itu, wajar kalau rakyat tidak rela uang mereka dihamburkan begitu saja untuk membiayai kehidupan para “tikus kantor”. Melansir Kompas, rata-rata gaji dan tunjangan anggota dewan di tahun 2025 mencapai 2,9 miliar rupiah per tahun atau sekitar 240 juta rupiah per bulan (Kompas, 26/08/2025).
Sementera, untuk menggaji 580 anggota dewan, negara perlu mengeluarkan uang senilai 1,6 triliun atau setara 42 kali lipat upah minimum di Jakarta. Nah, kalau memang anggota dewan “yang katanya pintar” itu berpikir, seharusnya mereka merenungkan seruan masyarakat. Bukan mengatai “tolol”.
Di lain sisi, Senin (25/08/2025), Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi malah menjawab belum memonitor perihal demo. Ia lebih memilih konsentrasi memberikan kepada orang-orang yang katanya betul-betul berjasa bagi Indonesia.
Pertanyaan, apakah jangan-jangan ia tak peduli keselamatan para pendemo? Mungkin saja kan di kepalanya, pendemo hanya remah-remah saja. Tak berjasa buat negara. Jangan-jangan ia juga tidak peduli akan tragedi, Kamis (28/08/2025)?
Negara gagal
Dalam situasi seperti ini, elit-elit partai juga harus bertanggung jawab. Karena, dari rahim partai lahirlah mereka-mereka yang duduk di Senayan. Maka, jika Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berbuat ulah, elit partai sejatinya ikut berandil besar.
Baca juga:
Namun yang terjadi justru sebaliknya, mereka merasa seolah-olah tak ada masalah. Pemerintah pun juga terlihat tidak pernah berupaya serius mengambil sikap bijak untuk mengatasi ini semua.
Rasanya, tidak berlebihan kalau kita menegaskan negara kita sedang mengalami kegagalan. Tahun 2024, Fund for Peace merilis “Failed State Index” sebagai ukuran tingkat kegagalan negara.
Indonesia berada di peringkat 102 dari 179 negara dan masuk kategori level “Warning”. Rilisan ini pun didasari pada berbagai aspek dimensi: kohesi, politik, ekonomi sosial, serta indikator lainnya.
Belajar sederhana dari M.H. Lukman
Ini mungkin utopis karena kita tahu untuk bisa mejadi anggota dewan, seseorang harus merogoh kocek fantastis. Akhirnya, praktiknya seseorang dewan lebih loyal kepada sponsor (partai politik) ketimbang pada rakyat.
Namun, di balik itu semua, saya ingin menceritakan kisah teladan salah satu anggota dewan yang begitu loyal kepada rakyat di masanya. Yaitu M.H. Lukman. Suatu hari, rumah Lukman diaudit oleh DPR.
Setelah menyusuri seluruh ruangan, tim inspeksi memberikan kesimpulan bahwa rumah Lukman tidak layak bagi seorang menteri negara. Istrinya menjawab bahwa mereka sudah terbiasa tanpa perabotan. Lukman menolak masuknya barang-barang inventaris negara ke rumah.
Walaupun, pada akhirnya Lukman pasrah karena rumahnya banyak kedatangan tamu negara, ia mengizinkan negara memasukan lemari es, dan lain-lain. Namun, Lukman menegaskan kepada keluarga untuk tidak mengakui barang tersebut sebagai milik pribadi. Menurut Lukman ini milik rakyat, keluarganya hanya dipinjami saja.
Ketika suatu hari harus pergi dari rumah, Lukman menegaskan keluarga harus pergi hanya dengan baju yang melekat di badannya saja. Kemudian, ketika istrinya menjamu tamu, anak-anaknya hanya bisa mengintip kue yang disajikan ibunya. Anak-anaknya pun tidak pernah mencicipi kue yang disimpan di rumahnya. (*)
Editor: Kukuh Basuki
