Tiada pidato tanpa kontroversi. Betapa tidak, setiap kali mikrofon didekapnya, podium terasa layaknya panggung komedi yang garing. Alih-alih lucu, apalagi memotivasi dan membangkitkan nasionalisme seperti orasi Presiden Soekarno, mereka yang mendengarnya justru menggeleng-gelengkan kepala.
Terkecuali mereka yang duduk berjejer di depan podium tersebut. Bukan karena hati mereka tak tersentuh, melainkan takut kehilangan posisi. Mereka pun terpaksa mengangguk-angguk, membenarkan setiap perkataan yang disemburkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Kepala Negara ke-8 ini rasanya mesti diganjar rekor MURI oleh Jaya Suprana. Sebab, ia mungkin satu-satunya Presiden Indonesia yang secara terang-terangan mengusir warga negaranya sendiri.
“Yang merasa Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain. Silakan, tidak ada yang melarang,” ucapnya dengan enteng dalam acara puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 Tahun 2026 di Indonesia Arena, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Ucapan itu bahkan tak pernah diklarifikasi meski telah menuai kritik dari berbagai pihak—termasuk dari para anak buahnya sendiri. Artinya, Prabowo membenarkan hal tersebut. Bahwa pengusiran secara terbuka itu bukanlah hal yang keliru, apalagi dosa yang mesti ia istigfarkan.
Baca juga:
Meski harus dibela oleh para juru bicara di Istana misalnya, teori komunikasi macam apa yang bisa membenarkan seorang presiden mengusir rakyatnya sendiri hanya karena tidak satu pandangan?
Dua Catatan
Setidaknya ada dua catatan saya atas ucapan menggelikan Sang Presiden tersebut.
Pertama, ia tampak merasa bahwa ketika menjabat sebagai Kepala Negara, ia bisa mengucapkan atau bertindak semaunya tanpa perlu memikirkan konsekuensi. Indonesia serasa miliknya pribadi.
Dari keyakinan buta itu, ia merasa tak perlu menimbang apa yang akan diucapkan di atas podium. “Apa pun yang saya ucapkan, salah apalagi benar, siapa yang berani melarang? Sebab sayalah presidennya,” demikian kiranya.
Tentu kita tak terlalu kaget dengan fenomena itu. Jabatan memang kerap membuat seseorang lupa daratan. Ketika seseorang tak siap menampung kelezatan kekuasaan, rasa superioritas tak lagi terhalangi.
Dalam psikologi sosial, fenomena ini dikenal sebagai Hubris Syndrome—kondisi ketika kekuasaan mengubah cara kerja otak hingga mengikis kewarasan, empati, dan kerendahan hati. Penyakit yang sayangnya mudah kita temukan pada para pejabat di negeri ini.
Kedua, pergeseran fokus. Narasi “Indonesia suram” adalah kritik yang terus disuarakan publik. Kritik itu tidak lahir dari ruang hampa, melainkan frasa yang dirasakan langsung oleh masyarakat di akar rumput. Mulai dari kebijakan yang di luar nalar, bagi-bagi jabatan yang terus dilanggengkan Istana, hingga kondisi ekonomi rakyat yang kian mencemaskan.
Problem utamanya, Presiden Prabowo tidak mau secara gentleman menjelaskan dan menjawab kemarahan publik tersebut. Alih-alih menyampaikan ucapan bijak, fokus kritik “Indonesia suram” secara radikal diabaikan dan dialihkan menjadi “silakan kalau mau cari negara lain.” Inti masalah pun bergeser menjadi pengusiran terbuka.
Seakan-akan warga negara yang galau menyaksikan negaranya sedang tidak baik-baik saja diharuskan menelan air matanya sendiri. Rezim ini tak mau menerima rasa sakit dan penderitaan tersebut. Kalau tidak setuju, silakan pergi dari Indonesia.
“Titik terendah seorang pejabat adalah ketika dia menyuruh orang lain pergi di saat dia gagal memenuhi harapan yang wajar dari rakyatnya sendiri,” kata seorang pemikir keislaman, Muhammad Nuruddin, yang turut mengkritik ucapan Kepala Negara tersebut.
Celakanya, untuk “kabur” dari Indonesia pun tidak gratis. Kita tidak bisa seenaknya naik pesawat dan meluncur ke negara lain. Bagi WNI yang mengajukan permohonan pelepasan status kewarganegaraan kepada Presiden, kini dikenai tarif sebesar Rp5 juta.
Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian Hukum.
Baca juga:
- Fenomena Kabur Aja Dulu: Eskapisme atau Pilihan Rasional?
- Kabur Dulu atau Lawan Dulu? Dilema antara Eksodus dan Revolusi di Tengah Kemunduran Demokrasi
Bayangkan, untuk menyembuhkan kesedihan dan kekecewaan atas penguasa negeri ini saja, kita harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit. Itu pun belum termasuk urusan berkas yang berbelit-belit. Sungguh ketiban sial bertubi-tubi.
Penutup
Presiden Prabowo Subianto semestinya sadar bahwa ia hanyalah warga negara biasa yang kebetulan sedang diberi mandat. Ketua Umum Gerindra ini akhirnya menjadi Presiden Indonesia setelah mencobanya berulang kali.
Kemenangan pada Pilpres 2024 itu pun berhasil diraih atas “bantuan” sosok presiden aktif, Joko Widodo, dengan syarat posisi wakil presiden diserahkan kepada putranya, Gibran Rakabuming Raka. Korbannya bukan hanya kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK), melainkan juga perasaan seluruh rakyat Indonesia.
Kini, rakyat yang sedang menderita itu harus kembali menelan kepahitan: jika merasa Indonesia suram, silakan angkat kaki dan cari negara lain. (*)
Editor: Kukuh Basuki
