Ketika peluit panjang berbunyi di laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026, tak hanya skor yang terpampang di papan, tapi juga wajah sebuah bangsa yang lagi-lagi menunduk. Tidak ada teriakan “Garuda di Dadaku” malam itu hanya gumam kecewa yang pelan-pelan berubah jadi diam. Di layar kaca, Erick Thohir berdiri di hadapan mikrofon dan berkata lirih, “Kami gagal, dan kami minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia.” (KlikMediaNetwork, 20 September 2025). Kata “maaf” itu meluncur seperti déjà vu — terdengar familiar, hangat di telinga, tapi dingin di maknanya.
Kita sudah sering mendengarnya. Dari Ketua Umum PSSI sebelumnya, dari pelatih yang dipecat, dari federasi yang menjanjikan evaluasi besar-besaran. Namun setelah itu, tidak ada yang benar-benar berubah. Lapangan tetap jadi medan janji, bukan tempat lahirnya prestasi. Sepak bola kita, sekali lagi, kalah bukan karena kurang bakat, melainkan karena lemahnya sistem.
Optimisme sebenarnya sempat tumbuh di awal 2025. Di bawah asuhan Shin Tae-yong, timnas memainkan sepak bola yang hidup, terencana, dan penuh gairah. Di setiap laga, ada secercah harapan bahwa mungkin kali ini kita bisa menembus batas sejarah. Tapi seperti biasa, euforia cepat berubah jadi luka. Kekalahan demi kekalahan menumpuk, dan ketika asa itu runtuh, yang tersisa hanya rasa lelah menjadi penonton dari kisah yang selalu sama: janji reformasi yang gagal ditepati.
Publik tahu, ini bukan tentang satu pertandingan. Ini tentang struktur yang gagal menunaikan tanggung jawab sejarah.
Baca juga:
Kegagalan Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 hanyalah puncak gunung es dari krisis manajemen yang berlangsung lama. Dari liga yang tak pernah stabil, sistem pembinaan usia muda yang tak berkelanjutan, hingga federasi yang lebih sibuk membangun narasi pencitraan ketimbang infrastruktur pembinaan.
Tempo menulis bahwa kegagalan ini seharusnya menjadi momentum evaluasi menyeluruh bagi PSSI (Tempo, 21 September 2025). Tetapi “evaluasi” di negeri ini terlalu sering berubah jadi kosmetik: dibicarakan dengan serius di ruang konferensi pers, tetapi lenyap sebelum sampai ke lapangan latihan. Kita sudah terlalu kenyang dengan wacana pembenahan, sementara perubahannya selalu datang telat atau tidak datang sama sekali.
Erick Thohir, dengan reputasi korporatnya, seharusnya paham bahwa sistem yang rusak tidak bisa diperbaiki tanpa manajemen yang baik. Permintaan maaf bukan solusi. Ia hanya pengakuan moral bahwa sesuatu tak berjalan sebagaimana mestinya. Tapi publik hari ini bukan massa yang mudah diluluhkan. Mereka ingin melihat konsekuensi, bukan kata-kata. Mereka ingin tahu, apa yang benar-benar diperbaiki setelah semua kegagalan ini diucapkan di depan kamera.
Di sisi lain, Shin Tae-yong dan para pemain seolah menjadi tameng dari sistem yang lumpuh. Ketika menang, mereka dipuja. Ketika kalah, mereka diminta bertanggung jawab. Padahal mereka hanyalah prajurit di medan yang penuh jebakan. Dalam satu wawancara, seorang pemain muda asuhan Shin berkata lirih, “Kami sudah memberikan segalanya.” (BolaSport, 18 September 2025). Kalimat itu terdengar sederhana, tapi di baliknya tersembunyi kebenaran pahit: para pemain bekerja keras di tengah sistem yang tidak mendukung mereka.
Dan memang, Shin Tae-yong tidak salah arah. Ia keras, disiplin, dan punya visi. Tapi di negeri yang terbiasa dengan kompromi, kedisiplinan sering dianggap kasar, dan visi dianggap angan. Shin butuh sistem yang meneguhkan, bukan sekadar dukungan simbolik. Tapi yang ia dapat hanya pujian sementara, sebelum diserang lagi oleh narasi politik sepak bola yang lebih peduli pada pencitraan ketimbang pembinaan.
Masalah terbesar sepak bola kita bukan di lapangan, tapi di ruang rapat. PSSI bukan hanya organisasi olahraga. Ia adalah pertemuan antara kepentingan bisnis, politik, dan ego kekuasaan. Dari hak siar hingga sponsor liga, dari promosi pemain hingga posisi manajer, semua serba politis. Setiap kemenangan jadi panggung politik, setiap kekalahan jadi alat pengalihan tanggung jawab.
Baca juga:
Sepak bola, yang seharusnya milik rakyat, telah lama berubah menjadi alat simbolik negara. Dan setiap kali kegagalan datang, rakyat kembali diminta bersabar — seolah kesabaran adalah bentuk cinta tertinggi kepada Garuda yang sayapnya selalu patah sebelum terbang.
Erick Thohir datang dengan janji “reformasi total”. Tapi bagaimana reformasi bisa lahir jika struktur tetap dikelola oleh pola lama: tertutup, transaksional, dan berjarak dari publik? Kata “transparansi” hanya hidup di presentasi media, bukan di laporan tahunan federasi. Kata “profesional” hanya terdengar di pidato pembukaan liga, bukan di program pembinaan pemain muda.
Dalam konteks ini, kegagalan lolos ke Piala Dunia bukan sekadar kekalahan olahraga ia adalah simbol ketidakmampuan sistem untuk mendidik, memimpin, dan bertanggung jawab. Sepak bola, di banyak negara, adalah cermin karakter bangsa. Jepang membangun kejayaan bola mereka lewat disiplin dan ilmu. Korea lewat strategi jangka panjang dan pendidikan pelatih. Indonesia? Kita membangun sepak bola lewat pidato dan euforia.
Kita mencintai sepak bola, tapi tidak mau belajar darinya. Kita menuntut kemenangan cepat, padahal tak pernah menanam dasar yang dalam. Kita ingin Garuda terbang tinggi, tapi membiarkan sarangnya rapuh.
Kini, yang paling menakutkan bukanlah kegagalan Timnas, tapi hilangnya kepercayaan rakyat. Kita sudah melewati era di mana rakyat memaklumi kekalahan. Kini mereka menuntut keadilan. Karena bagi mereka, sepak bola bukan lagi sekadar olahraga, ia adalah ruang eksistensi nasional. Ketika tim nasional bermain, mereka melihat dirinya sendiri di lapangan. Dan ketika tim itu kalah karena sistem yang busuk, mereka merasa dikalahkan dua kali: sebagai penonton, dan sebagai warga negara.
Erick Thohir boleh meminta maaf. Tapi yang rakyat tunggu adalah aksi: Kapan audit dimulai? Kapan laporan keuangan PSSI dibuka untuk publik? Kapan sistem pembinaan dijalankan secara nasional dan bukan sekadar proyek musiman?
Kalau semua itu tak terjadi, maka sejarah akan menulis kita bukan sebagai bangsa yang gagal ke Piala Dunia, tetapi sebagai bangsa yang gagal belajar dari kegagalan itu sendiri. (*)
Editor: kukuh Basuki
