Efek Streisand: Dari Sukatani hingga Meme Prabowo-Jokowi

Dilansir dari Britannica, efek streisand (streisand effect) adalah sebuah fenomena ketika upaya menyensor atau menyembunyikan suatu hal, justru membuat suatu hal tersebut tersebar dan menarik banyak perhatian publik. Hal ini tentu merupakan sebuah bumerang karena dapat menyebabkan perhatian publik menjadi tinggi terhadap suatu hal atau informasi yang tengah berusaha ditutupi—sebuah hal yang justru pada awalnya ingin dihindari.

Istilah “efek streisand” dicetuskan oleh Mike Masnick. Istilah “streisand” sendiri merujuk pada kasus aktris Amerika Serikat bernama Barbra Streisand yang berusaha untuk menghapus foto kediamannya di puncak tebing di Malibu dengan cara menggugat fotografernya yang bernama Kenneth Adelman pada tahun 2003. Namun, upayanya tersebut justru secara tidak diduga malah menarik perhatian yang lebih besar dari publik pada foto kediamannya tersebut.

Kasus Sukatani

Sukatani, sebuah grup musik punk dengan beranggotakan dua orang yang berbasis di Purbalingga, Jawa Tengah ini dibentuk pada tahun 2022. Awalnya, Sukatani bisa dibilang merupakan sebuah band yang sangat niche dan mungkin namanya hanya didengar di kalangan penggemar musik yang sangat spesifik—tipikal band yang dikenal sebagai “band indie”.

Baca juga:

Pada 20 Februari 2025, Sukatani mengumumkan lewat media sosial bahwa mereka telah menarik lagu Bayar Bayar Bayar dari seluruh platform digital. Dalam unggahan tersebut, mereka muncul tanpa penutup wajah, memperkenalkan diri secara terbuka, dan menyampaikan klarifikasi permintaan maaf kepada Kapolri. Lagu yang sempat viral itu menceritakan pengalaman seseorang yang harus “membayar” dalam berbagai urusan dengan polisi—mulai dari pengurusan izin hingga pelanggaran lalu lintas—sehingga lirik-liriknya dianggap mencoreng citra institusi kepolisian karena menyinggung praktik-praktik korupsi.

Hal tersebut langsung memicu rasa penasaran dari publik mengenai seperti apa lagu Bayar Bayar Bayar yang dipermasalahkan itu. Pasca klarifikasi tersebut, nama Sukatani pun mencuat. Selain itu, penarikan lagu Bayar Bayar Bayar tersebut memantik diskusi mengenai kebebasan berekspresi di Indonesia.

Media pun juga memainkan perannya. Pemberitaan mengenai Sukatani dari banyak media mau tidak mau pasti berpengaruh terhadap mencuatnya nama Sukatani. Gaya pemberitaan media mengenai Sukatani adalah menarasikan bahwa band yang berbasis di Purbalingga tersebut sedang dalam keadaan tertekan. Hal itu juga yang menjadi salah satu alasan mengapa publik ramai membicarakan Sukatani.

Upaya penyensoran band Sukatani—yang notabene bukan band yang populer—dengan harapan band tersebut “bungkam”, justru membuat band Sukatani populer dan membuat lagu-lagu mereka yang menyentuh isu-isu sosial menjadi banyak didengarkan oleh publik. Sukatani menjadi simbol baru aspirasi publik yang resah terhadap isu-isu sosial yang ada saat ini.

Kasus Meme Prabowo-Jokowi

Baru-baru ini, publik digemparkan dengan kasus SSS, mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) yang ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Hal itu karena SSS memposting meme bergambar Prabowo Subianto dan Joko Widodo berciuman di X/Twitter. Kasus tersebut menuai pro-kontra di kalangan publik.

Baca juga:

Kalangan yang pro beralasan bahwa meme bergambar Prabowo Subianto dan Joko Widodo berciuman tersebut merupakan sebuah bentuk penghinaan terhadap kepala negara. Mereka beralasan bahwa hal tersebut tidak etis, tidak sopan, tidak beradab, dan merupakan bentuk pelanggaran kesusilaan. Karena alasan-alasan tersebut, maka mahasiswi berinisial SSS pantas untuk ditetapkan sebagai tersangka.

Namun, bagi kalangan yang kontra, meme tersebut dianggap sebagai bentuk satir dan tidak perlu dikriminalisasi. AS Laksana dalam postingannya di Facebook, menjelaskan bahwa meme tersebut berusaha menggambarkan hubungan Jokowi dan Prabowo yang penuh drama. Mereka dulunya lawan dan masing-masing pendukungnya saling mencemooh, lalu sekarang mereka saling merangkul, berbagi panggung, dan meremehkan kritik. Hal tersebut dilakukan di depan rakyatnya yang sebelumnya pernah terbelah antara pendukung Jokowi dan pendukung Prabowo—terutama pada Pilpres 2019.

Seperti halnya kasus Sukatani, kasus tersebut pun berubah menjadi efek streisand yang lain. Meme yang tadinya hanya beredar di kalangan terbatas khususnya di X/Twitter, kini tersebar luas dan menjadi bahan diskusi di publik. Media pun juga terus memberitakan mengenai update tersangka mahasiswa berinisial SSS yang kabar terbarunya adalah mahasiswi tersebut akan segera dibebaskan.

Upaya penyensoran meme ciuman Prabowo-Jokowi tersebut justru membuat mereka yang kritis terhadap pemerintah semakin menjadi-jadi dengan memposting meme tersebut sebanyak mungkin di X/Twitter dan bahkan ada yang menantang agar ditangkap. Bahkan di saat yang sama, ada yang memposting foto serta lukisan grafiti bergambarkan “ciuman persaudaraan sosialis” antara Leonid Brezhnev (pemimpin Uni Soviet) dan Erich Honecker (pemimpin Jerman Timur) untuk mereferensikan meme ciuman Prabowo-Jokowi.

Pemerintah Perlu Belajar Efek Streisand

Dua kasus yang saya sebutkan mengalami nasib yang serupa, yaitu sama-sama menjadi ramai dibicarakan di tengah adanya usaha untuk “membungkam”-nya. Di sini, bisa dibilang efek streisand yang terjadi pada dua kasus tersebut menunjukkan bahwa pemerintah yang mungkin tidak bisa—atau setidaknya belum bisa—memahami bentuk-bentuk kritik selain dalam bentuk “kritik yang membangun” atau “kritik dengan solusi”.

Lagu protes bukanlah seruan untuk membenci pemerintah, begitu juga dengan meme yang bernada satir. Jika pemerintah masih bersikeras untuk mengkriminalisasi dan berupaya menyensor bentuk-bentuk kritik yang “berbeda”, maka potensi untuk terjadinya efek streisand akan terus ada serta akan mengulang pola yang sama dengan kasus Sukatani dan kasus meme Prabowo-Jokowi.

Upaya mengkriminalisasi dan penyensoran terhadap hal tersebut pada akhirnya tidak akan ada artinya di hadapan publik. Hal itu karena publik justru akan mempopulerkan hal yang berusaha disensor tersebut. Itulah efek streisand. Lebih dari itu, efek streisand juga dapat menggambarkan bagaimana gagalnya pemerintah dalam memahami perkembangan kultur demokrasi di era internet dan media sosial.

Di tangan kekuasaan yang kaku dan paranoid, segala bentuk kritik mudah dianggap sebagai bentuk serangan. Alih-alih menerima kritik atau setidaknya membiarkan adanya kritik, pemerintah justru memilih pendekatan represif, seolah ingin berkata: “Diam! Atau kami harus paksa Anda untuk diam?”. Namun, seperti yang ditunjukkan oleh Sukatani dan meme Prabowo-Jokowi, pendekatan represif tersebut justru gagal dan malah membuat publik semakin berani bersuara terutama melalui media sosial. (*)

Editor: Kukuh Basuki