Bayangkan perguruan tinggi sebagai sebuah pentas wayang kulit. Di depan kelir, penonton duduk tenang menyaksikan bayangan-bayangan anggun bergerak diiringi gamelan yang menenangkan, mengucapkan basa alus tentang pengabdian dan pengorbanan demi kemajuan ilmu pengetahuan. Begitu kita berpindah ke balik layar, tampaklah sang dalang yang sesungguhnya menggerakkan setiap tokoh, menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah.
Pierre Bourdieu, dalam Homo Academicus, adalah semacam pengamat yang melangkah ke balik kelir itu. Kampus, tulisnya, bukanlah ruang suci yang bebas dari perebutan kekuasaan. Kampus adalah arena pertarungan, tidak berbeda secara hakiki dari panggung politik. Yang membedakannya hanya satu hal: di kampus pertarungan kekuasaan itu disembunyikan di balik bahasa yang terdengar mulia.
Persoalan ini tampak jelas ketika kita menelisik motif di balik ambisi seorang akademisi dalam menduduki jabatan. Seseorang yang sesungguhnya menginginkan kursi dekan atau rektor karena mendambakan kekuasaan, penghormatan, dan fasilitas yang lebih baik, jarang berbicara dalam bahasa lugas. Yang terucap biasanya bahasa semacam, “Saya maju karena ingin memperbaiki kampus ini,” atau “saya siap berkorban demi kemajuan institusi.”
Padahal, bila lakon aslinya dibaca lebih jauh, dorongan yang sesungguhnya bukan soal perbaikan, melainkan soal siapa yang memegang kendali dan siapa yang mendapatkan posisi paling menguntungkan. Pola serupa berlaku pula pada perebutan jabatan struktural, dari ketua program studi hingga anggota senat. Di depan kelir bergema frasa “amanah demi kemajuan bersama”, padahal di baliknya melekat tunjangan jabatan, kewenangan mengelola anggaran, serta kuasa untuk menentukan siapa yang dipromosikan dan siapa yang ditahan karirnya.
Sandiwara di balik kelir itu berpadu dengan persoalan birokrasi kampus yang bekerja seperti ranjang Procrustes dalam mitologi Yunani. Dikisahkan, Procrustes menyambut setiap musafir dengan ramah dan menawarkan ranjang paling nyaman untuk beristirahat. Namun, siapa pun harus tidur dengan ukuran tubuh yang pas persis dengan ranjang itu. Yang terlalu pendek direntangkan paksa, yang terlalu tinggi dipotong kakinya.
Baca juga:
Begitu pula dengan akademisi di hadapan sistem administratif kampus. Idealnya, tugas seorang akademisi adalah berpikir bebas, kritis, dan berani mempertanyakan hal-hal yang dianggap orang lain sudah pasti benar. Namun seringnya, akademisi dipaksa menyesuaikan diri dengan ukuran yang sudah ditetapkan lebih dulu. Laporan kinerja, target angka kredit, borang akreditasi, target jumlah artikel per semester. Gagasan yang terlalu luas dipangkas supaya muat dalam kolom laporan. Keraguan yang seharusnya menjadi ruh keilmuan diregangkan paksa menjadi kepastian administratif.
Suasana yang dihadapi dosen dalam sistem ini pun terasa kafkaesque. Birokrasi berlapis-lapis yang tidak pernah menunjukkan wajah otoritas yang sesungguhnya mengambil keputusan. Satu formulir melahirkan formulir lain, satu verifikasi menuntut verifikasi berikutnya, sementara alasan di balik semua itu tidak pernah benar-benar dijelaskan kepada siapa pun yang menjalaninya.
Dosen tidak sekadar dipangkas atau diregangkan seperti korban Procrustes, tetapi juga digiring berputar dalam labirin prosedur yang seolah tidak berujung, hingga tujuan awal dari semua laporan itu—memajukan ilmu pengetahuan—perlahan menjadi kabur, tergantikan oleh keharusan menuntaskan prosedur demi prosedur itu sendiri. Lama-lama, karena lelah melawan sistem, banyak akademisi berhenti berpikir kritis dan memilih bertahan pada zona aman. Yang penting laporan tuntas dan atasan tidak keberatan.
Gejala ini dapat dikenali dengan mudah di Indonesia. Sebagian besar waktu dan tenaga dosen tidak dicurahkan untuk menemukan sesuatu yang baru dan berguna bagi masyarakat, melainkan untuk mengejar kenaikan jenjang fungsional, dari asisten ahli, lektor, lektor kepala, hingga guru besar. Hal ini tidak menjadi persoalan selama prosesnya berlangsung jujur.
Masalahnya, karena posisi tersebut diperebutkan banyak pihak, sementara jalur menujunya sarat persyaratan administratif yang rumit, sebagian orang memilih jalan pintas. Praktik joki penulisan skripsi, tesis, disertasi, bahkan artikel ilmiah pun bermunculan. Jurnal predator menerima naskah tanpa mempertimbangkan mutu, asalkan biaya publikasi dibayarkan. Sitasi direkayasa agar karya tampak banyak dirujuk, padahal sesungguhnya sepi peminat. Fenomena ini bukan sekadar penyimpangan segelintir individu, melainkan indikasi bahwa sistemnya sendiri lebih menguntungkan mereka yang curang.
Yang lebih memprihatinkan, bahasa halus yang membungkus kecurangan itu sering diterima institusi tanpa kecurigaan, persis seperti kuda kayu yang diterima penduduk Troya masuk ke dalam gerbang kota karena dianggap sebagai hadiah dan lambang kehormatan.
Pada Februari 2023, tim investigasi Harian Kompas mengungkap praktik joki karya ilmiah di sejumlah perguruan tinggi, yang digunakan sejumlah dosen senior untuk mengejar gelar guru besar. Salah satu temuannya berasal dari Universitas Brawijaya, Malang. Seorang calon guru besar berinisial AW diduga memanfaatkan tim kecil beranggotakan mahasiswa dan dosen muda untuk mengerjakan riset serta menyusun naskah, sementara dirinya hanya mencantumkan nama sebagai penulis.
Ia bahkan pernah dijatuhi sanksi plagiarisme bertahun-tahun sebelumnya, tetapi tetap diusulkan menjadi guru besar. Istilah “percepatan guru besar” diterima begitu saja sebagai program pembinaan, bukan dicurigai sebagai celah kecurangan. Investigasi yang sama juga menemukan gejala serupa di Universitas Negeri Padang.
Pada Agustus 2026, publik dikejutkan oleh penangkapan Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Purwokerto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Rektor tersebut, bersama sejumlah pejabat lain di lingkungan kampus, diduga menerima uang dengan nilai ratusan juta hingga lebih dari satu miliar rupiah dari calon mahasiswa baru yang hendak masuk melalui jalur mandiri, terutama di Fakultas Kedokteran. Istilah “biaya pengembangan institusi” pun diterima sebagai hal lazim, sampai akhirnya terbukti menjadi kendaraan bagi kuda kayu yang menyusupkan pemerasan ke dalam gerbang kampus.
Kedua peristiwa itu sesungguhnya memperlihatkan lakon yang sama, bahwa kecurangan yang dibungkus bahasa halus, diterima institusi tanpa kecurigaan, sampai kerusakannya telanjur menyebar dari dalam. Panggungnya berbeda, tetapi akar persoalannya identik. Kedudukan dan uang dikejar jauh lebih gigih ketimbang kejujuran.
Baca juga:
Kecurangan semacam ini tidak berhenti di level individu. Borang akreditasi yang disusun oleh institusi sendiri kerap mengalami nasib serupa. Borang dipoles sedemikian rupa demi meraih predikat Unggul. Data yang ditampilkan dipilih yang paling menguntungkan, capaian yang sesungguhnya biasa-biasa saja dibesar-besarkan menjadi prestasi istimewa, sementara kekurangan yang semestinya dibenahi justru disembunyikan rapat-rapat dari mata asesor.
Bukan kebetulan bila di kalangan akademisi sendiri muncul plesetan getir bahwa borang adalah kependekan dari bohong dan ngarang. Sindiran itu lahir bukan tanpa sebab. Hal itu mencerminkan kegelisahan banyak akademisi yang tahu persis bahwa dokumen setebal apa pun yang disusun demi status ‘Unggul’ sering kali lebih mencerminkan kepiawaian merangkai bahasa ketimbang mutu pendidikan yang sesungguhnya berlangsung di ruang kelas.
Bila kecenderungan mengejar kedudukan dan uang dibiarkan mengalahkan upaya mengejar gagasan yang benar-benar berguna, kerugian yang timbul bukan hanya milik institusi, melainkan milik kita semua, bahkan generasi mendatang.
Ilmu pengetahuan dapat diumpamakan sebagai obat. Bila pabriknya bekerja jujur dan cermat, obat yang dihasilkan sungguh-sungguh menyembuhkan. Namun, bila pabrik itu berproduksi asal-asalan demi memenuhi target penjualan, tak seorang pun dapat menjamin khasiatnya.
Demikian pula ilmu pengetahuan yang dihasilkan sekadar demi memenuhi syarat kenaikan jabatan. Hasilnya dangkal dan gagal menjawab persoalan nyata masyarakat. Yang lebih mengkhawatirkan, apabila kecurangan-kecurangan tersebut dibiarkan berlangsung terus-menerus, kepercayaan publik terhadap integritas akademik akan luntur.
Selama ini kita cenderung menikmati pertunjukan hanya dari depan kelir. Kampus terlihat seperti brosur pariwisata. Ada gedung megah, akreditasi unggul, mahasiswa tersenyum, dosen bijaksana memberi wejangan, semuanya tampak damai dan mulia dalam siluet yang teratur.
Namun, begitu kita melangkah ke balik layar, tampak pula benang kusut, debu, dan dalang-dalang yang saling berebut menggerakkan tokoh favoritnya. Bourdieu sendiri tidak mengajak kita untuk bersikap sinis dan serta-merta membenci kampus. Ia hanya mengajak kita untuk berlaku lebih jujur sebagai insan cendekia.
Ilusi tentang kampus yang bersih dan jujur boleh saja terus kita rawat sebagai cita-cita. Namun, jika kita puas hanya menonton bayangan di kelir tanpa pernah menoleh ke balik layar, lambat laun kita akan kehilangan pemahaman tentang untuk apa sesungguhnya perguruan tinggi itu ada. Sebab, yang dipertaruhkan bukan sekadar nama baik kampus atau karir seorang akademisi, melainkan masa depan sebuah bangsa.
Editor: Prihandini N
