Setiap kali musim kemarau tiba, layar kaca dan media sosial kita disuguhi pemandangan yangNegara sengaja menampilkan krisis kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai panggung pertunjukan maskulin militeristik.
Di televisi dan media sosial, masyarakat disuguhkan aksi serba dramatis deretan helikopter water bombing yang melintasi langit, barisan personel berseragam tempur menembus semak belukar, hingga konferensi pers pejabat publik yang memamerkan angka-angka penurunan titik panas (hotspot).
Militer seolah-olah sedang “perang terbuka” memadamkan api. Pemadam kebakaran dan satgas gabungan dihadirkan sebagai pahlawan medan perang yang bertaruh nyawa di tengah kobaran api.
Namun, panggung spektakuler yang dipertontonkan di luar rumah ini tampak seperti pengalihan semata. Fokus publik dan perhatian kebijakan sengaja ditarik untuk melihat apa yang megah, teknis, dan “kelihatan” di ruang publik, sembari secara sistematis menyembunyikan apa yang sesungguhnya terjadi di ruang tertutup.
Dampak paling destruktif, mematikan, dan berjangka panjang dari krisis karhutla justru terjadi secara hening di dalam dinding-dinding rumah warga, penderitaan harian yang harus ditanggung secara tidak seimbang oleh kelompok paling rentan, perempuan dan anak-anak.
Beban di Ruang Domestik yang Tidak Terlihat
Ketika asap pekat beracun mengepung permukiman masyarakat, beban bencana secara masif bergeser dari ruang luar ke ruang domestik. Saat aktivitas publik lumpuh, sekolah-sekolah diliburkan, dan udara luar ruangan dinyatakan berbahaya bagi paru-paru manusia, ruang dalam rumah seketika berubah menjadi medan pertempuran yang sesungguhnya bagi perempuan.
Di dalam rumah yang terkepung kabut asap, perempuan harus bertarung sendirian merawat anak-anak dan balita yang terserang Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Data Kementerian Kesehatan mencatat puluhan ribu anak dan balita terjangkit ISPA saban kali Karhutla melanda di wilayah Sumatra dan Kalimantan.
Baca juga:
Laju napas anak-anak yang secara biologis lebih cepat dibanding orang dewasa membuat volume partikel beracun yang terhirup ke dalam paru-paru mereka relatif jauh lebih besar. Tangisan anak yang sesak napas di tengah malam, kekhawatiran atas tumbuh kembang janin bagi ibu hamil akibat racun yang menembus plasenta, serta upaya ekstra menjaga sanitasi air dan makanan dari endapan abu pembakaran adalah bentuk penderitaan nyata yang menguras fisik, emosi, dan keuangan keluarga.
Ironisnya, seluruh kerja keras, kecemasan harian, dan beban ganda perempuan di dalam rumah ini tidak pernah dihitung oleh negara. Kalkulasi resmi pemerintah mengenai “kerugian bencana” masih berpusat pada angka-angka makro yang kelihatan di atas kertas statistik, yaitu berapa hektar lahan konsesi yang terbakar, berapa miliar kerugian maskapai penerbangan akibat jadwal penerbangan yang batal, atau berapa persen penurunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Penderitaan fisik dan mental warga yang terkurung di dalam rumah dianggap sebagai dampak sampingan yang tidak bernilai dalam neraca ekonomi negara. Kerja perawatan (care work) yang dilakukan perempuan untuk menyembuhkan korban asap dipandang sebagai kewajiban kodrati yang tidak perlu dikompensasi atau dilindungi secara hukum.
Penanganan Bencana yang Militeristik
Ketimpangan ini makin mempertegas bahaya dari pendekatan militeristik dan teknokratis dalam penanganan bencana. Pamer armada pemadam dan pemutakhiran teknologi penanggulangan di luar rumah memberi ilusi manis seolah-olah negara telah hadir dan bekerja keras melindungi warganya. Padahal, tindakan tersebut hanyalah upaya pemadaman simptomatik di permukaan yang gagal menyentuh akar masalah struktural, yakni pengeringan lahan gambut oleh korporasi monokultur skala besar yang mengubah ekosistem basah menjadi bentangan bahan bakar yang amat rapuh.
Pengeringan lahan gambut itu sendiri adalah bentuk penaklukan paksa atas alam. Gambut yang seharusnya berfungsi sebagai penyerap air dan karbon raksasa dipaksa kering demi efisiensi bisnis. Ketika gambut itu terbakar dan mengeluarkan emisi beracun, negara gagap memberikan perlindungan hukum dan kesehatan bagi warga di dalam rumah.
Penegakan hukum lingkungan kerap berhenti pada penangkapan perorangan atau pekerja lapangan di tingkat bawah, sementara pemilik konsesi besar yang menguasai ruang hidup warga sering kali melenggang bebas di balik prosedur pembuktian hukum yang alot.
Di sinilah letak mendasarnya pergeseran paradigma yang harus didesak kepada negara. Negara tidak boleh lagi menyembunyikan kegagalan penataan ruang dan penegakan hukum lingkungan di balik panggung aksi pemadaman fisik. M
enghirup udara bersih bukanlah kemewahan atau hadiah atas kebaikan pemerintah, melainkan hak asasi manusia paling mendasar yang dijamin secara tegas oleh Konstitusi. Membiarkan perempuan dan anak-anak terkurung menghirup racun saban tahun di rumah mereka sendiri adalah bentuk pengabaian kewajiban konstitusional yang sangat serius.
Menyusun Ulang Penanganan Karthutla
Untuk memutus rantai teater tahunan ini, penanganan Karhutla harus dibongkar dan disusun ulang. Pertama, pemerintah harus melakukan reformasi indikator kerugian bencana dengan memasukkan beban kerja perawatan domestik, dampak kesehatan reproduksi ibu hamil, biaya pengobatan ISPA, serta kerugian hilangnya masa belajar anak-anak ke dalam kalkulasi resmi dampak Karhutla. Kerugian bencana tidak boleh lagi diukur semata-mata dari rugi-laba bisnis dan industri.
Kedua, penegakan hukum lingkungan harus melepaskan diri dari bias kompromi politik. Prinsip tanggung jawab mutlak harus diterapkan tanpa tebang pilih kepada korporasi pemegang konsesi atas lahan gambut yang terbakar, termasuk kewajiban membiayai pemulihan kesehatan warga terdampak.
Ketiga, negara wajib hadir secara konkret di tingkat akar rumput dengan menyediakan fasilitas pemulihan kesehatan gratis, tabung oksigen, suplai gizi, serta ruang aman ramah anak dan ibu hamil di setiap desa terdampak Karhutla.
Baca juga:
Keberanian untuk membongkar teater pemadaman ini sejatinya adalah ujian integritas bagi seluruh elemen bangsa, termasuk bagi para intelektual dan pemikir publik yang sejatinya bertugas menjaga akal sehat warga. Di tengah kekuasaan yang kian kaku dan cenderung membungkam oposisi kritis melalui perangkulan politis, narasi bencana tidak boleh dibiarkan terus-menerus didefinisikan oleh elite penentu kebijakan.
Ketika negara dan para ahli teknokratisnya bersekongkol menyederhanakan bencana menjadi sekadar angka-angka kuantitatif dan klaim pemadaman di media, maka masyarakat sipil, khususnya mereka yang hidup di garis depan paparan racun seperti warga Sumatera dan Kalimantan, harus berani merebut kembali hak untuk mendefinisikan rasa sakitnya sendiri.
Pada akhirnya, keadilan ekologis tidak akan pernah terwujud selama konstitusi kita ditafsirkan sebatas teks mati di dalam lembaran negara. Hak atas lingkungan hidup yang sehat bagi perempuan dan anak-anak tidak boleh dikorbankan demi syahwat ekspansi komoditas dan dalih pertumbuhan ekonomi sepihak.
Sebagai warga yang menyaksikan dan merasakan langsung bagaimana langit tanah kelahiran redup oleh asap dari tahun ke tahun, kita tidak boleh membiarkan tragedi ini terus dipandang sebagai takdir alam rutin. Karhutla adalah bencana buatan manusia yang diperparah oleh kegagalan tata kelola negara.
Sudah saatnya kita membongkar bias pandang yang selama ini mengagungkan panggung pemadaman yang kelihatan di luar rumah, dan mulai mengarahkan mata kita pada penderitaan senyap perempuan dan anak-anak yang terkurung di dalam rumah.
Selama negara hanya sibuk bersolek di panggung luar dan mengabaikan keselamatan warga di dalam rumah, selama itu pula penanganan Karhutla hanyalah sebuah pertunjukan tahunan yang gagal melindungi jiwa manusia.
Editor: Prihandini N
