Perdebatan mengenai otonomi tubuh, my body my choice, yang bermuara pada perdebatan konyol mengenai apakah perempuan memiliki hak atas kebebasan berpakaian dan berekspresi akhir-akhir ini kembali muncul ke tengah masyarakat terutama di linimasa media sosial. Hal itu terjadi seiring terungkapnya banyak kasus kekerasan seksual yang melibatkan para tokoh-tokoh besar dari anak seorang kyai, petinggi lembaga pendidikan, hingga pengajar pondok pesantren.
Kematian perempuan Kurdi Iran, Mahsa (Jina) Amini ditangan polisi “moral” Iran akibat penggunaan hijab yang “tidak tepat” menjadi katalisator bagi rentetan demonstrasi dan pemogokan warga Iran untuk memperjuangkan otonomi tubuh. (Al-Katahtbeh, 2022) Di Indonesia sendiri, bahasan mengenai otonomi tubuh selama ini kerap ditabukan dan dianggap sebagai agenda “liberal” dan “SJW” barat untuk menyebarkan pemahaman mengenai seks bebas. Padahal sejatinya, otonomi tubuh berbicara lebih luas daripada sekadar “seks bebas.”
Baca juga:
- Teori Kritis dalam Psikologi untuk Isu Gender dan Seksualitas di Indonesia
- Rekam Jejak Perjuangan Seksualitas Feminis Lintas Generasi
Otonomi tubuh adalah kemampuan seseorang untuk membuat pilihan atas tubuhnya sendiri tanpa harus menghadapi paksaan atau kekerasan dari pihak lain (Nienaw, 2019). Seseorang memiliki kebebasan atau kemerdekaan menentukan apa yang ingin atau tidak ingin ia lakukan. Otonomi tubuh berkaitan pula dengan kekuasaan, namun kekuasaan yang dimaksud di sini adalah kekuasaan seseorang atas dirinya sendiri, bukan kekuasaan atas tubuh-tubuh individu lain (Benedicta, 2011). Dapat dikatakan bahwa otonomi tubuh menjadi sebuah hak yang tidak bisa dilepaskan dari seseorang, dan penyangkalan terhadap otonomi tubuh berarti merupakan sebuah bentuk penindasan karena merebut kemerdekaan seseorang.
Penentangan terhadap otonomi tubuh khususnya perempuan telah dimulai sejak puluhan ribu tahun silam. Perubahan kehidupan manusia dari masyarakat pemburu-peramu menjadi masyarakat agrikultur mengubah pola relasi laki-laki dan perempuan serta pembagian tugas sosial di dalam masyarakat. Dengan perubahan pola kehidupan ini, perempuan menjadi tereksklusi dari kerja-kerja sosial dan dibebankan dengan kerja domestik. Pola hubungan ini pun akhirnya menjadi sebuah budaya yang terus dipertahankan oleh banyak masyarakat dunia yang mengakibatkan perempuan menjadi asing terhadap hak dan tubuhnya sendiri.
Banyak perempuan pada akhirnya tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk menolak sesuatu yang dipaksakan kepadanya baik oleh orang tua, suami, maupun masyarakat. (Febrian, 2021) Dalam catatan United Nation Population Fund (UNFPA), lebih dari 50% perempuan di 57 negara tidak memiliki atau ditolak otonomi tubuhnya baik oleh negara maupun masyarakat. Hal ini berimplikasi pula pada banyak aspek kehidupan wanita seperti berbagai kekerasan berbasis gender yang banyak terjadi di seluruh belahan dunia (Letzing, 2022). Lalu bagaimana hal ini bisa berkaitan?
Otonomi tubuh adalah kemampuan seseorang untuk menentukan apakah ia ingin menerima atau menolak untuk melakukan sesuatu yang ditetapkan oleh pihak eksternal. Sebut saja misalnya pemaksaan kehamilan, sebuah kondisi di mana seorang perempuan dipaksa baik dengan ancaman maupun kekerasan fisik untuk hamil atau melanjutkan kehamilan. Bentuk-bentuk pemaksaan kehamilan pun beragam, dari pelarangan akses kontrasepsi hingga pelarangan aborsi terhadap kondisi Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD).
Idealnya, seorang perempuan memiliki otonomi tubuh dan berhak menentukan sendiri apakah ia ingin melanjutkan kehamilan atau tidak, karena ia sendiri yang mengalami dan mengetahui kemampuannya. Hal ini tentu bukan isapan jempol belaka. Masih dalam laporan yang sama terbitan United Nation Population Fund (UNFPA), lebih dari 87% perempuan di 57 negara yang disurvey oleh UNFPA tidak memiliki pilihan bebas terkait hubungan seksual dengan pasangan, kontrasepsi, dan perawatan kesehatan. (Letzing, 2022)
Pemaksaan kehamilan sebagai salah satu contoh pelanggaran terhadap otonomi tubuh perempuan bukan hanya berdampak negatif bagi psikis perempuan saja, melainkan memiliki berbagai implikasi medis utamanya terkait kesehatan seksual dan reproduksi mereka. Pelarangan atas akses terhadap kontrasepsi akan mempersulit perempuan untuk mengatur jarak kehamilan yang selanjutnya bisa saja meningkatkan risiko komplikasi dan infeksi organ seksual dan reproduksi hingga akhirnya dapat mengarah ke kematian.
Ketiadaan pemenuhan terhadap atas akses aborsi yang aman dan legal juga mengakibatkan banyak perempuan harus mempertaruhkan nyawanya dengan mengambil risiko untuk melakukan prosedur aborsi ilegal. Prosedur yang bukan hanya tidak aman karena dilakukan dengan berbagai metode yang berbahaya bahkan berisiko kematian, tapi juga harus berhadapan dengan risiko kriminalisasi dari aparat penegak hukum dan stigma dari masyarakat.
Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) dan keadilan reproduksi (reproductive justice) menjadi penting karena ia terkait dengan otonomi tubuh seseorang. Di dalamnya, seseorang memiliki kemerdekaan penuh atas tubuhnya, termasuk dalam mengambil keputusan terkait aktivitas seksual dan reproduksi mereka tanpa adanya diskriminasi, paksaan, dan kekerasan dari pihak eksternal.
Baca juga:
Penolakan terhadap otonomi tubuh mengakibatkan perempuan kehilangan kemerdekaan tubuhnya sendiri. Keadaan itu menimbulkan timpang gender dan meningkatkan risiko atas kehidupan perempuan. Berbagai Kekerasan Berbasis Gender (KBG) berkaitan dengan hilangnya otonomi tubuh perempuan seperti kekerasan seksual, pemerkosaan dalam pernikahan, pemaksaan kehamilan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan lain-lain.
Hilangnya otonomi tubuh akan menempatkan perempuan dalam posisi rentan terhadap kekerasan yang mungkin dapat menghilangkan nyawanya. Otonomi tubuh bukan hanya sekadar mengenai kebebasan bagi seseorang dalam memilih dan bertindak, melainkan merupakan sesuatu yang bersifat fundamental dan berkaitan dengan kelangsungan hidup seseorang. (*)
Editor: Kukuh Basuki
