Blora, yang selama ini lebih dikenal sebagai daerah penghasil jati, kini berpeluang mendapat predikat sebagai salah satu lumbung pangan. Berdasarkan peta kebijakan program swasembada pangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Blora masuk ke dalam tiga kategori komoditas sekaligus, yakni padi, jagung, dan tebu.
Sekilas, kabar penyematan Blora sebagai wilayah swasembada pangan terdengar membanggakan. Masalahnya, untuk mengejar produksi pangan yang terus digenjot, kita perlu bertanya dari mana lahan tambahan itu akan didapat.
Pertanyaan tersebut menjadi penting karena sekitar 49 persen wilayah Blora merupakan kawasan hutan. Bahkan, 138 dari 271 desa di Blora berada di sekitar kawasan hutan. Jadi, ketika pangan hendak ditanam sebanyak-banyaknya, jangan sampai hutan justru diperlakukan seperti halaman kosong yang tinggal menunggu dicangkul.
Saya tidak sedang mempersoalkan cita-cita swasembada pangan. Yang patut dipersoalkan adalah jika suatu hari Blora berhasil memperoleh gelar sebagai daerah swasembada pangan, tetapi untuk merayakannya kita justru harus kehilangan hutan.
Swasembada Pangan Jangan Sampai Cuma Pandai Menghitung Tonase
Swasembada pangan tentu bukan cita-cita yang perlu ditertawakan. Tidak ada petani yang akan marah jika hasil panennya meningkat, dan tidak ada rakyat yang akan protes kalau kebutuhan pangannya bisa dipenuhi dari daerah sendiri. Yang menjadi persoalan adalah ketika keberhasilan swasembada kemudian terlalu sederhana diterjemahkan menjadi persoalan angka produksi.
Jawa Tengah, misalnya, menargetkan produksi padi 10,5 juta ton gabah kering giling pada 2026, naik 12,22 persen dibandingkan realisasi 2025. Produksi jagung ditargetkan 3,7 juta ton dan tebu 4,4 juta ton. Blora sendiri masuk sebagai salah satu daerah prioritas untuk padi dan jagung, sementara pengembangan tebu juga diarahkan ke kabupaten ini.
Target-target tersebut tentu terlihat gagah di atas kertas. Angka naik berarti prestasi, grafik menanjak berarti keberhasilan, dan panen meningkat berarti program berjalan. Tetapi tanah tidak pernah membaca tabel target. Ia hanya tahu bahwa tanaman membutuhkan ruang untuk tumbuh.
Pertanyaan sederhananya, ketika produksi harus terus ditambah, ruang tanamnya mau dicari ke mana?
Di Blora, Hutan Bukan Tanah Kosong yang Kebetulan Banyak Pohonnya
Pertanyaan tadi menjadi sedikit rumit ketika diterapkan di Blora, sebab kabupaten ini bukan daerah yang memiliki lahan tak terbatas. Sekitar 47–49 persen wilayah Blora merupakan kawasan hutan.
Dari 271 desa, sebanyak 138 desa berada di kawasan hutan. Pemerintah Kabupaten Blora sendiri pernah menyebut masyarakat di kawasan tersebut banyak yang menggantungkan hidupnya secara langsung maupun tidak langsung dari hutan.
Artinya, membicarakan hutan Blora tidak cukup dengan menghitung luas hektare. Di balik angka itu ada rumah, jalan, ladang, petani, anak sekolah, dan orang-orang yang sejak lama mencari penghidupan di sekitarnya.
Baca juga:
Nahasnya, hutan sering kali hanya diperlakukan seperti ruang kosong dalam perencanaan pembangunan. Selama masih terlihat ada tanah, rasanya tanah tersebut selalu memiliki kesempatan untuk diberi tugas baru. Hari ini ditanami jagung, besok tebu, lusa entah apa lagi. Hutan seolah hanya menunggu seseorang datang membawa benih dan surat adminsitratif.
Padahal pohon tidak pernah meminta menjadi pesaing jagung. Ia hanya tumbuh di tempatnya. Manusialah yang belakangan datang membawa target produksi dan mengatakan bahwa tanah tersebut akan lebih berguna kalau menghasilkan sesuatu yang bisa masuk tabel panen dan mendongkrak perekonomian warga desa.
Petani Tidak Selalu Butuh Lahan Baru, Kadang Mereka Hanya Butuh Dukungan yang Benar
Menariknya, persoalan pangan di Blora tidak selalu bermula dari kekurangan lahan. Pada Juni 2026, pemerintah mencatat target luas tambah tanam padi musim tanam III di Blora sebesar 1.806 hektare. Hingga 23 Juni, realisasinya baru 451 hektare atau sekitar 25 persen. Kendalanya antara lain keterbatasan air di wilayah tadah hujan, perubahan pilihan komoditas petani, infrastruktur irigasi yang belum optimal, serta serangan hama tikus.
Data tersebut mestinya membuat kita sedikit berhenti sebelum buru-buru menyimpulkan bahwa solusinya adalah mencari tanah baru, sebab kalau lahan yang sudah ada saja masih menghadapi persoalan air, irigasi, hama, dan pola tanam, memperluas area tanam bukan otomatis menyelesaikan persoalan produksi.
Bisa jadi petani tidak sedang kekurangan tanah sebanyak yang kita kira. Mereka nampaknya sedang kekurangan sesuatu yang jauh lebih membosankan untuk dibicarakan dalam pidato: irigasi yang berfungsi, akses jalan yang layak, kepastian harga, benih, teknologi, pendampingan, dan pasar.
Sayangnya, memperbaiki irigasi memang tidak semenarik meresmikan lahan baru. Membenahi tata niaga juga tidak semeriah menyebut kata swasembada. Padahal bagi petani, yang penting bukan seberapa meriah nama programnya, melainkan apakah setelah panen mereka masih punya uang untuk menanam lagi.
Jangan Sampai Pohon Dikorbankan, Lalu Keberhasilannya Dipajang dalam Spanduk
Ada ironi lain yang lebih menarik. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri menyatakan akan melarang alih fungsi lahan pertanian atau lahan hijau menjadi permukiman. Pada saat yang sama, pemerintah juga mendorong peningkatan produksi pangan dan menetapkan daerah-daerah prioritas untuk memperbesar produksi komoditas tertentu.
Tentu dua kebijakan tersebut tidak otomatis bertentangan. Persoalannya terletak pada bagaimana kebutuhan produksi itu diterjemahkan di lapangan. Jangan sampai ketika lahan pertanian harus dijaga, hutan justru dianggap sebagai ruang yang paling mudah dinegosiasikan atas nama pangan.
Apalagi Blora sudah memiliki pengalaman dengan pemanfaatan kawasan hutan untuk tanaman pangan. Bahkan dalam berbagai skema agroforestri yang berjalan pada 2026, terdapat kelompok masyarakat di Blora yang menghasilkan jagung, padi, umbi-umbian, dan tebu dari kawasan tersebut.
Baca juga:
Pemanfaatan hutan untuk menopang penghidupan masyarakat tentu berbeda dengan menganggap hutan sebagai cadangan lahan pertanian yang bisa dibuka sesuka hati. Justru karena itulah batasnya harus jelas. Kalau semua lahan yang masih bisa ditanami dianggap sah untuk dikejar produksinya, nanti kita akan sampai pada tahap yang agak menggelikan: hutan berhasil dipanen, tetapi fungsi hutannya gagal dipertahankan.
Kalau Blora Harus Kehilangan Hutannya, Swasembada Itu Milik Siapa?
Pada akhirnya, saya tidak keberatan jika Blora ingin menjadi salah satu daerah penghasil pangan. Betul saya tidak akan keberatan sama sekali. Bahkan memang seharusnya petani Blora memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari ambisi tersebut. Yang patut diperjelas adalah cara kita menentukan bahwa sebuah program memang benar-benar telah berhasil.
Produksi pangan memang bisa dihitung dalam ton. Pendapatan petani bisa dihitung dalam rupiah. Luas panen bisa dicatat dalam hektare, tetapi kehilangan tutupan hutan, berkurangnya daya dukung lingkungan, atau perubahan kehidupan masyarakat sekitar tidak dapat diukur semudah dimasukkan ke dalam tabel.
Jangan sampai nanti kita terlalu sibuk merayakan bertambahnya produksi jagung dan tebu, sementara orang-orang mulai bertanya ke mana perginya hutan yang dahulu menjadi identitas Blora.
Jangan pula sampai suatu hari kita mempunyai cukup pangan untuk disebut swasembada, tetapi harus mengeluarkan biaya jauh lebih besar untuk memperbaiki kerusakan yang muncul karena mengejar predikat tersebut.
Saya kira Blora tidak membutuhkan swasembada yang sekadar membuat angka produksi terlihat gagah. Blora membutuhkan pangan yang cukup, petani yang sejahtera, dan hutan yang tetap berdiri.
Kalau untuk mendapatkan gelar swasembada kita harus kehilangan hutan, mungkin yang sebenarnya sedang kita panen bukan ketahanan pangan, melainkan utang ekologis yang tagihannya akan datang belakangan.
Editor: Prihandini N
