Gelombang demonstrasi di berbagai daerah sejak akhir Agustus hingga Awal September lalu bukanlah fenomena yang muncul tiba-tiba. Gelombang tersebut adalah sebuah gejala dari sistem masyarakat yang sakit kronis. Sakit jangka panjang dengan kerusakan organ yang kompleks.
Talcott Parsons, sosiolog Amerika Serikat, dalam bukunya The Social System (1991) menawarkan konsep AGIL (Adaptatioan, Goal Attaintment, Integration, and Latency) sebagai prasyarat stabil dan sehatnya sebuah masyarakat. Dalam buku itu, Parsons mengandaikan sebuah masyarakat seperti tubuh biologis manusia. Menurutnya, masyarakat terdiri dari organ-organ vital yang menopang kestabilan. Organ vital itu ada 4 hal yang kemudian disingkat menjadi AGIL.
Nobel (2020) dan Wirawan (2012) menerjemahkan AGIL dalam bentuk sistem sosial konkret, seperti Adaptation diperankan oleh sistem ekonomi, Goal Attainment diperankan oleh sistem politik, Integration diperankan oleh sistem hukum, dan Latency diperankan oleh lembaga kebudayaan dan pendidikan.
Baca juga:
Keempat sistem tersebut merupakan organ vital, kata Parsons, yang menjamim stabilitas suatu masyarakat. Dengan kata lain, jika keempat sistem tersebut aman dan sehat, masyarakat akan ada dalam keadaan equilibrium (Ritzer & Goodman, 2016). Begitupun sebaliknya, jika keempat sistem tersebut sakit dan rusak, masyarakat dan negara pun chaos dan lumpuh.
Lalu, persoalannya bagaimana keadaan keempat sistem AGIL dalam tubuh Indonesia hari ini?
Lambung Bocor (Sistem Ekonomi)
Ekonomi dianalogikan sebagai lambung. Ibarat celetukan tongkrongan, logika (politik) tak bisa berjalan tanpa logistik (ekonomi). Artinya, keadaan politik untuk tujuan Indonesia Emas hanya bualan sampah jika perut rakyatnya kosong. Ekonomi rakyat tak bergerak baik dan terus diperas oleh pajak macam-macam: pajak konsumsi, penghasilan, perumahan, tanah dan bangunan, hingga pajak hiburan seperti musik.
Lambung ekonomi rakyat bocor mengalir pada kapitalis. Laporan statistik pertumbuhan ekonomi 5% menghasilkan 2 kecurigaan dari rakyat. Pertama, itu data bohong yang dipermainkan elite dan rezim, sebab jelas kenyataannya ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Kedua, 5% benar adanya, tapi hanya mengalir pada kaum cukong dan oligarki serakah yang merupakan majikan para elite politik negeri ini.
Otak Lumpuh (Sistem Politik)
Dengan meminjam konsep AGIL Parsons, mari kita andaikan sistem politik sebagai otak sebuah negara. Dalam arti konseptualnya, sistem politik merujuk pada Goal Attainment. Artinya, sebuah sistem yang menentukan arah tujuan masyarakat dalam hal ini adalah negara. Para pimpinan politik negara (Pemerintah, DPR, MPR) mengomandoi gerak peradaban masyarakat melalui kekuasaannya. Maka dari itu, sistem politik adalah otak dari sebuah tatanan masyarakat.
Lalu, bagaimana kondisi sistem politik Indonesia hari ini? Dengan berat hati harus dikatakan lumpuh. Tak ada political will yang jelas dan memihak rakyat. Demonstrasi yang kemudian digiring menjadi kerusuhan merupakan dampak dari kondisi sistem politik yang lumpuh. Tak berfungsi dan sedang rusak total.
Efisiensi anggaran yang arogan dan egois adalah bentuk awal kelumpuhan sistem politik negeri ini: memangkas anggaran untuk rakyat, tetapi menambah unit jabatan yang justru memakan anggaran besar dan tidak terlalu berfungsi, seperti munculnya jabatan baru stafsus dan wakil menteri bidang macam-macam.
Efisiensi anggaran yang arogan itu membawa kondisi politik di tingkat lokal terdesak dan menampilkan tiran-tiran lokal. Tiran yang memeras rakyat dengan menaikkan sembarang pajak. Rakyat yang ringkih semakin lungkrah, yang berujung geram dan melawan.
Lemah Jantung (Sistem Hukum)
Di tengah kondisi darurat tubuh masyarakat yang lambung bocor (ekonomi) dan lumpuh otak (politik), hukum sebagai jantung yang memberi detak keadilan pun lemah. Hukum tajam ke bawah. Hanya tegak lurus untuk kalangan miskin. Tetapi, justru tumpul dan lunglai di hadapan koruptor.
Koruptor memang tertangkap, tapi hartanya masih di mana-mana. Koruptor memang dihukum, tetapi jumlah hukumannya kecil dan penuh diskon. Sebut saja Setya Novanto yang korupsi uang rakyat Rp2,3 triliun bebas bersyarat tahun 2025 ini (BBC News, 2025). Pahadal, Setya Novanto divonis 15 tahun penjara pada tahun 2018. Seharusnya koruptor e-KTP itu bebas tahun 2032-2033. Artinya, ada diskon 50% dari hukuman awalnya yang sebenarnya tergolong tidak sebanding dengan apa yang dilakukan, yaitu korupsi besar.
Selain itu, Imam Nahrawi, koruptor dana hibah KONI sebesar Rp11,5 miliar, bebas bersyarat tahun 2024 (Tempo, 2024). Juliari Batubara, koruptor dana bansos sebesar Rp32,4 miliar, dilansir dari siaran Pers ICW (Indonesia Corruption Watch, 2021) hanya dihukum 12 tahun penjara, padahal melakukan tindak pidana korupsi pada situasi krisis Covid-19. Masih ada banyak lagi kasus yang mempertontonkan lemahnya detak keadilan sistem hukum di negeri ini.
Kondisinya sekarat. Indonesia sakit kronis!
Paru-Paru (Sistem Pendidikan)?
Harapannya ada pada pendidikan. Masih sehatkah pendidikan di negeri ini?
Baca juga:
Pendidikan bagai paru-paru yang memberi nafas segar bagi negeri melalui kualitas generasi yang unggul. Tapi sayang, akses atas pendidikan semakin mahal. Negara pun mulai lepas tangan pada perguruan tinggi yang kian berubah menjadi perusahaan bernama PTN-BH (Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum).
Padahal, pendidikan justru satu-satunya harapan ketika organ lain mengalami kerusakan kronis. Pendidikan dapat menjadi solusi jangka panjang untuk menghasilkan generasi baru yang di kemudian hari menduduki kursi-kursi sistem ekonomi, politik, dan hukum. Kursi-kursi sistem yang apabila diisi generasi berkualitas, akan menjadi sistem yang sehat.
Oleh karena itu, kita perlu menolong otak politik yang lumpuh dengan sisa kewarasan yang ada. Belajarlah dari pengalaman mencekam yang telah memakan korban nyawa. Deteksi sakit kronis tubuh Indonesia. Ubah arah kebijakan pada perbaikan jangka panjang pendidikan. Upayakan pendidikan gratis yang berkualitas, maka kelak tapi pasti seluruh rakyat akan mampu memenuhi gizinya tanpa harus meminta gratis pada negara.
Tunjangan-tunjangan pejabat harus dipangkas untuk menyokong sistem pendidikan gratis dan berkualitas. Para pejabat yang sudah makmurlah yang harus mengalah. Rakyat hari ini sudah terlalu rapuh untuk melayani pejabat yang digdaya.
Masih ada harapan Indonesia di masa depan. Perbaiki sistem jangka panjangnya melalui paru-paru masyarakat bernama pendidikan. Beri pendidikan gratis berkualitas, maka 15-20 tahun ke depan sistem ekonomi, politik, dan hukum masyarakat akan sehat bugar. Percayalah!
Cepat sembuh Indonesia. Semoga.
Editor: Prihandini N
