Seperti Wi-Fi Lupa Bayar: Ada, Tapi Tidak Nyambung

Pernah nggak, tengah malam mau kirim file penting atau streaming buat menenangkan kepala, tapi Wi-Fi di rumah tiba-tiba lenyap? Bukan karena cuaca, bukan juga karena modem rusak. Setelah dicek, ternyata penyebabnya satu: “lupa bayar tagihan”. Yang bikin kesal, Wi-Fi itu tetap muncul di daftar jaringan, namanya eksis, sinyalnya ada, tapi tak bisa diakses.

Nah, begitulah rasanya jadi warga negara hari ini. Negara tampil gagah di spanduk, muncul di semua baliho, sering update status di akun resmi, tapi waktu kita mau konek buat minta layanan publik, sinyalnya ngilang. Eksis, tapi tak berfungsi. Negara lupa bayar “tagihan sosial-politiknya”—kewajiban pada pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, hak bersuara. Tapi tetap ngotot bilang: “Kami hadir, kok.” Hadir di mana? Di TikTok?

Waktu kampanye, kita disodorin janji kayak syarat dan ketentuan yang panjang: reformasi birokrasi, subsidi naik, korupsi diberantas, aparat manusiawi. Kita “klik accept and terms conditions” karena sudah capek jadi rakyat yang nunggu sinyal. Tapi sekarang, semua itu cuma jadi jaringan mati: login tidak bisa, akses ditolak, kuota demokrasi terbatas. Negara ini kayak Wi-Fi tetangga, yang terdeteksi, tapi dikunci, dan password-nya entah siapa yang pegang.

Firewall Antivirus dan Represivitas Aparat

Coba bayangin firewall militer di negara ini. Bukan firewall yang bikin internet kamu aman dari virus, tapi firewall yang ngeblokir akses rakyat untuk bersuara. Ini firewall yang panik begitu ada suara nyaring sedikit, langsung diblokir karena dianggap “ancaman sistem.” Persis kayak Wi-Fi di kafe yang cuma boleh dipakai buat buka katalog makanan, tidak boleh update status atau membicarakan politik. Kalau terlalu banyak sensor, pengguna cuma bisa scroll timeline kosong sambil garuk-garuk kepala, bingung kenapa sinyalnya gini.

Baca juga:

Demokrasi hari ini kayak software berbayar: mahal, ribet, dan penuh batasan serta lisensi. Rakyat biasa tidak sanggup beli versi penuhnya—akses informasi dikunci, forum diskusi dibatasi, kebebasan berpendapat dicap ilegal. Maka, demo dan aksi massa muncul sebagai bentuk “crack”—usaha membuka akses terhadap sistem demokrasi yang dijual terlalu mahal. Tapi ya itu, firewall negara langsung mendeteksi ini sebagai threat, padahal rakyat cuma mau pakai versi penuh dari haknya sendiri.

Aparat pun berperan sebagai antivirus yang kebanyakan paranoid: begitu ada demo turun ke jalan, mereka anggap itu trojan horse, langsung disikat dengan gas air mata, pentungan, atau penangkapan. Kita lihat contohnya di aksi demo tolak RUU TNI kemarin makin memperjelas kalau firewall negara ini bukan cuma over protective, tapi udah mirip malware.

Di Jakarta, Malang, sampai Sukabumi, warga terutama mahasiswa cuma pengen buka tab “kritik” sebentar, eh langsung disweeping kayak ngakses situs terlarang. Tim medis yang harusnya netral malah ikut-ikutan kena scan antivirus: peralatan disita, relawan ditendang, bahkan ada yang tulang hidungnya crash permanen. Ini bukan firewall yang menjaga, tapi antivirus yang salah deteksi: suara mahasiswa dianggap virus, padahal mereka cuma mau install ulang demokrasi yang rusak sejak lama.

Bayangin kalau kita pakai antivirus yang tiap kali buka dokumen skripsi malah dianggap virus dan dihapus. Lama-lama bukan software-nya yang salah, tapi sistem operasinya yang corupt. Revisi UU TNI ini kayak update system yang bukannya bikin stabil, malah bikin semua tombol kritik jadi fitur terlarang. Dan lucunya, waktu rakyat minta versi restore point-nya, negara malah bilang, “Akses ditolak!”

Menurut Habermas, demokrasi butuh ruang publik yang terbuka: tempat argumen dibangun, kritik diajukan, dan kekuasaan dipantau. Tapi kalau firewall-nya terlalu ketat dan antivirusnya malah ngelock semua bentuk ekspresi, maka demokrasi jadi cuma trial version—bisa dipakai sebentar, tapi sisanya harus bayar mahal dengan rasa takut dan luka.

Bandwidth Bocor, Negara Buffering

Kalau korupsi itu hacker, maka Indonesia sedang diserang oleh para peretas kelas kakap yang tak hanya mencuri data, tapi juga menguras bandwidth negara sampai habis. Bayangkan saja, Pertamina yang seharusnya jadi backbone jaringan energi nasional ternyata disusupi oleh malware internal. Dari 2018 hingga 2023, kerugian negara akibat korupsi di tubuh Pertamina diperkirakan mencapai Rp 968,5 triliun.

Tak mau kalah, PT Timah juga masuk dalam daftar hitam. Dengan kerugian negara sekitar Rp 300 triliun akibat tata niaga timah yang korup, perusahaan ini seolah membiarkan para hacker menggali tambang data tanpa izin, merusak ekosistem digital dan lingkungan secara bersamaan. Kasus BLBI? Itu seperti virus lama yang belum juga terhapus dari sistem, dengan kerugian negara mencapai Rp 138,4 triliun.

Dalam teori principal-agent, pejabat publik adalah agen yang diberi mandat oleh rakyat (principal) untuk mengelola sumber daya negara. Namun, ketika agen ini justru menyalahgunakan kepercayaan demi keuntungan pribadi, sistem menjadi korup. Seperti firewall yang seharusnya melindungi jaringan, tapi malah membuka pintu bagi para peretas. Akibatnya, rakyat hanya bisa menikmati layanan publik yang buffering terus, sementara para koruptor menikmati kecepatan akses tanpa batas.

Modem Rusak dan Jaringan Alam yang Terluka

Kalau membicarakan eksploitasi alam, ini persis kayak kita pakai Wi-Fi terus-terusan buat download film 4K, sambil buka 50 tab, sambil main game online, sampai modemnya panas, ngebul, dan akhirnya mati. Tapi sayangnya, yang rusak bukan cuma modem—melainkan hutan, sungai, dan tanah tempat hidup kita.

Di Kalimantan, pembukaan lahan sawit dan tambang batubara skala besar dilakukan tanpa henti. Bayangin: tiap detik, lebih dari satu hektar hutan ditebang. Itu ibarat satu klik “download all” tanpa mikirin kapasitas. Sungai di Sulawesi yang dulunya sumber air bersih, sekarang berubah jadi jalur limbah tambang nikel yang warnanya lebih mirip kopi susu basi ketimbang aliran kehidupan.

Modem negara ini sebenarnya punya sistem pendingin: hukum lingkungan, pengawasan, dan partisipasi publik. Tapi sistemnya jebol. Banyak proyek jalan tambang dan food estate justru diloloskan tanpa AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) yang benar. Dalam istilah ekologi politik, yang rusak bukan cuma pohon dan air, tapi hubungan antara rakyat, negara, dan alam. Ketimpangan kekuasaan bikin akses terhadap sumber daya jadi milik segelintir elite—modem dipakai satu orang buat mining crypto, sementara rakyat lainnya tidak bisa buka google translate buat bikin CV nyari kerja keluar negeri.

Baca juga:

Yang paling ngeselin, negara juga sering lupa bayar tagihan. Listrik padam, sinyal putus, tapi kita udah setor mahal: lewat pajak, lewat pemangkasan subsidi, bahkan lewat pinjaman utang luar negeri. Rumah sakit yang kekurangan obat itu kayak hotspot yang sinyalnya satu bar. Bayangin Wi-Fi sekolah yang sinyalnya kuat tapi servernya ditaruh di ruang lembab, tidak pernah di-maintain, listriknya sering mati.

Begitu juga guru: disuruh cetak generasi emas, tapi digaji kayak perpanjangan trial software. Sistem pendidikan kita jalan karena idealisme, bukan karena dukungan nyata. Padahal, good governance menuntut negara untuk transparan, akuntabel, dan efektif. Tapi kalau modemnya dijalankan kayak warung kopi ilegal yang tidak dicek, tidak dibayar, dan operatornya sibuk main slot.

Jadi, kalau semua ini cuma soal Wi-Fi kost, sudah pasti kita bakal ganti provider yang lebih stabil dan tidak suka ngadat biar sinyal hidup kita nyambung terus, tidak cuma eksis di daftar jaringan tanpa koneksi. (*)

Editor: Kukuh Basuki