Sawit selalu diletakkan sebagai kisah sukses pembangunan Indonesia. Ia dipuji sebagai sumber devisa, penyerap tenaga kerja, dan penopang ekonomi nasional. Negara mengulang narasi ini dengan keyakinan penuh, seolah keberhasilan ekonomi dapat berdiri sendiri tanpa perlu dipertanyakan dampak sosial dan ekologisnya. Namun, di banyak wilayah Sumatra, sawit justru hadir sebagai paradoks pembangunan: ia menjanjikan kemakmuran, tetapi meninggalkan bencana yang terus berulang.
Banjir, longsor, dan kerusakan lingkungan kerap diperlakukan sebagai fenomena alam yang tidak terelakkan. Padahal, di balik setiap bencana, terdapat rangkaian keputusan politik yang sangat konkret—izin yang diterbitkan, tata ruang yang diabaikan, dan pengawasan yang sengaja dilonggarkan. Sawit, dalam konteks ini, bukan sekadar komoditas unggulan, melainkan cermin dari cara negara memproduksi kekayaan sekaligus risiko.
Sawit dan Ilusi Pembangunan Nasional
Setiap kali sawit dibicarakan, negara selalu datang dengan daftar angka: devisa, ekspor, lapangan kerja. Angka-angka ini diperlakukan sebagai bukti keberhasilan yang tak terbantahkan. Namun dalam analisis kebijakan publik, pertanyaan paling mendasar justru sering dihindari: keberhasilan untuk siapa, dan dengan ongkos apa?
Di banyak wilayah Sumatra, keuntungan sawit tidak pernah benar-benar dirasakan secara merata. Kekayaan terkonsentrasi pada korporasi besar dan jejaring elite politik-bisnis, sementara masyarakat lokal berhadapan langsung dengan dampak ekologis dan sosialnya. Ketika negara hanya berbicara tentang pertumbuhan, ia sedang menyederhanakan persoalan yang sesungguhnya kompleks dan politis.
Ekspansi Sawit dan Perusakan Ruang Hidup
Ekspansi perkebunan sawit berjalan seiring dengan alih fungsi hutan alam dan lahan gambut. Kawasan yang seharusnya berfungsi sebagai penyangga ekosistem diubah menjadi monokultur skala besar dengan daya dukung lingkungan yang terbatas. Struktur tanah rusak, daerah resapan air hilang, dan keseimbangan ekologis terganggu.
Baca juga:
Dalam kondisi seperti ini, banjir bukan lagi kejadian tak terduga. Ia adalah konsekuensi logis dari perubahan lanskap yang dibiarkan berlangsung secara sistematis. Ketika hujan turun, air tidak memiliki ruang untuk diserap. Bencana pun terjadi bukan karena alam yang “tidak bersahabat”, melainkan karena kebijakan yang mengabaikan batas ekologis.
Bencana sebagai Produk Kebijakan, Bukan Takdir
Negara kerap menjelaskan bencana dengan bahasa teknokratis: curah hujan ekstrem, anomali iklim, atau perubahan cuaca global. Bahasa ini memberi kesan objektif, tetapi sesungguhnya politis. Ia berfungsi untuk mengaburkan relasi sebab-akibat antara kebijakan dan bencana, sekaligus membebaskan negara dari tanggung jawab struktural.
Dalam perspektif ilmu politik, bencana yang dapat diprediksi adalah kegagalan negara. Ketika izin terus diterbitkan di wilayah rawan, pengawasan lemah, dan peringatan ilmiah diabaikan, negara secara aktif memproduksi risiko. Banjir di Sumatra bukan peristiwa alam murni, melainkan hasil dari keputusan politik yang diulang dari waktu ke waktu.
Negara, Modal, dan Distribusi Risiko
Sawit memperlihatkan dengan jelas relasi kuasa yang timpang antara negara, modal, dan warga. Negara berperan aktif memfasilitasi ekspansi investasi melalui regulasi yang longgar dan penegakan hukum yang selektif. Sementara itu, risiko ekologis dan sosial tidak ditanggung oleh pelaku utama, melainkan disebarkan ke masyarakat sekitar perkebunan dan wilayah hilir sungai.
Ketimpangan ini bukan kebetulan. Ia adalah ciri dari model pembangunan ekstraktif yang menjadikan ruang hidup sebagai komoditas. Ketika konflik lahan muncul atau bencana terjadi, negara hadir sebagai penengah administratif, bukan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kebijakan yang memungkinkan kerusakan tersebut.
Normalisasi Kegagalan dan Erosi Kepercayaan Publik
Yang paling berbahaya bukan hanya kerusakan lingkungan, tetapi normalisasi kegagalan negara. Banjir tahunan diperlakukan sebagai rutinitas. Bantuan darurat dijadikan indikator kehadiran negara, sementara pencegahan nyaris tidak pernah menjadi prioritas. Negara terjebak dalam manajemen krisis, bukan koreksi struktural.
Baca juga:
Dalam jangka panjang, pola ini mengikis kepercayaan publik. Warga membaca pesan yang jelas: negara lebih sigap melayani kepentingan investasi dibanding keselamatan rakyat. Retakan ini mungkin tidak langsung meledak, tetapi ia membentuk akumulasi ketidakpuasan yang berbahaya secara politik.
Sawit sebagai Cermin Pilihan Politik
Sawit, pada akhirnya, bukan sekadar persoalan komoditas unggulan. Ia adalah cermin dari pilihan politik negara. Selama pembangunan didefinisikan semata sebagai pertumbuhan ekonomi, sementara keadilan ekologis dan keselamatan sosial diposisikan sebagai urusan sekunder, bencana akan terus diproduksi ulang.
Jika sawit memang membuat kaya, pertanyaan yang harus diajukan secara jujur adalah: yang kaya siapa, dan yang sengsara siapa? Selama negara terus menutup mata terhadap ketimpangan ini, sawit akan tetap dipuja sebagai simbol keberhasilan di atas kertas, sementara bencana menjadi kenyataan yang harus ditanggung masyarakat.
Sawit memang bikin kaya, tetapi selama kekayaan itu dibangun di atas kerusakan lingkungan dan kerentanan sosial, yang kita hadapi bukan keberhasilan pembangunan, melainkan kegagalan politik yang sengaja dipelihara.
Editor: Prihandini N
