Nama Immanuel Ebenezer, atau yang akrab disapa Noel, bukan sosok asing bagi publik. Ia awalnya muncul bukan dari partai politik besar atau jalur birokrasi, melainkan dari barisan relawan.
Noel pernah memimpin Jokowi Mania (JoMan) saat Pilpres 2019, menjadi corong dukungan untuk Jokowi di akar rumput. Namun, langkah politiknya tidak berhenti di situ. Seiring waktu, arah dukungannya bergeser dari Jokowi ke Ganjar Pranowo, hingga akhirnya berlabuh ke kubu Prabowo Subianto dengan memimpin Prabowo Mania.
Dari kiprahnya sebagai relawan inilah Noel mendapat semacam golden tiket masuk ke lingkaran kekuasaan. Dan puncaknya, pada Oktober 2024, ia dilantik sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan di kabinet Prabowo–Gibran.
Sebelum terseret kasus OTT KPK, Noel cukup aktif membangun citra dirinya di ruang publik. Ia kerap tampil di media dengan pernyataan keras dan gaya bicara blak-blakan yang membuatnya mudah dikenali. Noel juga mencoba “mengapitalisasi” latar belakang aktivismenya, sering menyebut diri sebagai representasi suara rakyat kecil, bahkan sempat mengkritik keras praktik oligarki maupun kebijakan yang dinilai merugikan buruh.
Di berbagai forum, ia tampil seolah menjadi jembatan antara pemerintah dan kelompok pekerja, meski kritik bahwa dirinya lebih sering tampil retoris ketimbang menghadirkan solusi konkret tak jarang muncul.
Posisi Wamenaker yang ia emban sesungguhnya strategis, karena menyentuh langsung nasib jutaan buruh di Indonesia. Publik sempat berharap ada gebrakan nyata, mengingat rekam jejak Noel sebagai aktivis yang vokal dalam isu-isu sosial. Namun, belum sempat lahir kebijakan berarti, reputasinya keburu runtuh akibat OTT KPK. Kasus ini menambah daftar panjang kekecewaan; pejabat yang mestinya mengawal hak mereka justru tersandung dugaan praktik korupsi.
Alih-alih memperjuangkan kepastian kerja atau upah layak, perhatian publik tersita pada drama politik personal sang wamen. Dengan kata lain, buruh kembali menjadi pihak yang paling dirugikan, sebab isu substansial ketenagakerjaan tenggelam oleh skandal individu.
Antara Idealisme dan Pragmatisme Kekuasaan
Kasus Immanuel Ebenezer alias Noel menjadi cermin betapa tipisnya garis antara idealisme dan pragmatisme kekuasaan dalam politik Indonesia. Pada awal kemunculannya, Noel membawa semangat relawan yang acap kali diasosiasikan dengan idealisme; bergerak tanpa pamrih, menggalang dukungan untuk kandidat dengan keyakinan bahwa yang diperjuangkan adalah masa depan rakyat.
Akan tetapi, idealisme itu perlahan kabur ketika kiprah relawan bertransformasi menjadi pintu masuk kekuasaan. Noel tidak lagi sekadar mengorganisir massa, tetapi mulai merapat ke lingkaran elite, berpindah haluan politik dari satu kandidat ke kandidat lain.
Pergeseran itu bisa dilihat sebagai kecerdikan membaca peta politik, tapi sekaligus menimbulkan kesan pragmatisme yang kental; mendukung bukan lagi soal ideologi, melainkan soal posisi yang menjanjikan akses dan pengaruh.
Baca juga:
Dalam teori politik, idealisme dipahami sebagai orientasi pada prinsip, nilai, dan tujuan luhur yang bersifat normatif. Seorang aktor politik yang bergerak dengan idealisme cenderung menempatkan kepentingan publik, moralitas, dan komitmen pada perubahan sosial sebagai pedoman utama tindakannya. Idealisme kerap dihubungkan dengan gerakan-gerakan sosial, relawan politik, atau tokoh yang masih berada di luar lingkar kekuasaan.
Sebaliknya, pragmatisme kekuasaan menekankan pada aspek strategis dan kalkulatif. Bagi saya, pragmatisme tidak selalu negatif, kemampuan beradaptasi dan kompromi kerap kali diperlukan untuk mencapai tujuan politik. Namun, ketika pragmatisme bergeser menjadi oportunisme, kekuasaan bukan lagi instrumen memperjuangkan kepentingan publik, melainkan sekadar sarana mempertahankan posisi dan keuntungan pribadi.
Klimaks dari paradoks tersebut terlihat ketika Noel dipercaya duduk di kursi Wakil Menteri. Idealisme yang dulu ia ucapkan di hadapan buruh “lebih baik kehilangan jabatan daripada melihat buruh di-PHK” ternyata kandas di persimpangan. Kasus dugaan korupsi yang menjeratnya justru memperlihatkan bahwa jabatan dijadikan alat akumulasi keuntungan, bukan wadah perjuangan rakyat. Di titik inilah publik dapat menilai betapa rapuhnya garis demarkasi antara retorika idealis dan praktik pragmatis di panggung kekuasaan.
Saya ingin mengatakan bahwa; kasus Noel bukanlah anomali, melainkan potret dialektika antara idealisme dan pragmatisme dalam politik Indonesia. Keduanya bukan dua kutub yang sepenuhnya terpisah, melainkan dua sisi dari satu mata uang. Idealisme memberi legitimasi moral, sementara pragmatisme memberi daya tawar politik. Tetapi, ketika keseimbangan keduanya tidak dijaga, yang muncul bukan harmoni, melainkan degradasi idealisme menjadi sekadar alat retorika belaka dan pada akhirnya, membuka jalan bagi tragedi politik yang kita saksikan hari ini.
Drama Citra Politik
Dalam politik modern, gagasan yang cemerlang saja tidak cukup untuk mengantarkan seseorang menuju panggung kekuasaan. Yang lebih menentukan justru citra bagaimana seorang tokoh dipersepsikan oleh publik. Citra inilah yang menjadi “mata uang” baru dalam politik, kadang lebih berharga daripada ide atau rekam jejak.
Citra bisa dibangun dengan banyak cara. Media massa dan media sosial menjadi panggung utama, sementara relawan kerap menjadi aktor lapangan yang menjual narasi tentang kesederhanaan, kesetiaan, atau keberpihakan seorang tokoh pada rakyat. Strategi komunikasi yang rapi mampu mengubah seorang aktivis biasa menjadi figur publik yang terlihat punya magnet politik.
Baca juga:
Kasus hukum yang menjerat Noel, khususnya dugaan korupsi, seketika meruntuhkan citra yang ia bangun bertahun-tahun. Publik terkejut karena sosok yang dulu dikenal sebagai pejuang idealis, seorang relawan yang vokal membela rakyat dan mengkritik kekuasaan, tiba-tiba berubah wajah menjadi pejabat yang terjerat kasus pragmatis.
Citra yang susah payah dipoles dengan narasi, relawan, dan media bisa runtuh hanya dalam sekejap ketika fakta hukum atau perilaku buruk terbongkar. Politik pun tampak seperti panggung besar: tokoh-tokohnya memainkan peran, menampilkan sisi terbaik di depan layar, tetapi di belakang panggung bisa menyimpan skandal yang bertolak belakang. Drama ini yang sering membuat publik kecewa sekaligus skeptis pada wajah politik tanah air.
Citra politik memang penting. Ia adalah pintu masuk pertama agar seorang tokoh bisa diterima dan dipercaya publik. Namun, citra pada dasarnya rapuh. Ia bisa runtuh secepat ia dibangun, terutama jika tidak ditopang oleh integritas dan kapasitas yang nyata. Apa gunanya pencitraan jika di balik layar justru menyimpan masalah serius yang berlawanan dengan gambaran indah di depan kamera?
Politik seharusnya tidak berhenti pada pencitraan. Citra memang perlu, tetapi hanya sebagai jembatan untuk menyampaikan gagasan dan menunjukkan rekam jejak. Tanpa integritas dan kapasitas, politik akan terjebak menjadi sekadar pertunjukan yang dangkal, mirip panggung sandiwara yang hanya mengejar tepuk tangan sesaat.
Kisah Noel hanyalah satu contoh. Ia memperlihatkan bagaimana pencitraan bisa mengangkat seorang tokoh ke posisi penting, namun sekaligus menunjukkan betapa cepat citra itu bisa dipertanyakan kembali. Lebih dari sekadar kasus individu, yang seharusnya kita sadari adalah kenyataan bahwa panggung politik kita kerap kali lebih mirip drama: penuh adegan, narasi, dan simbol, tetapi minim kerja nyata yang benar-benar menyentuh kehidupan rakyat.
Editor: Prihandini N
