”Mental miskin!”
”UKT segitu mah masih mending.”
”Gua dulu kuliah sambil kerja, gak usah lemah.”
”Orang mah kerja sama cari beasiswa, bukan ngeluh.”
Kalimat di atas rasanya tidak asing. Kita sering menjumpainya di kolam komentar media sosial kita ketika ada seseorang yang curhat perihal mahalnya kuliah di negara ini.
Dari ejekan tersebut, saya jadi menyadari bahwa sebagian masyarakat kita masih memandang pendidikan tinggi hanya sebatas batu loncatan (dibaca: investasi pribadi), bukan sebagai barang publik untuk kemajuan bangsa ini. Dan karenanya, ketika biaya kuliah semakin tinggi, masyarakat jadi tidak mempertanyakan permasalahan ini sebagai masalah sistemik.
Saya berasumsi seperti ini karena saya melihat kejanggalan dalam pola pikir sebagian masyarakat kita. Kalau misalnya memang mereka memandang pendidikan tinggi sebagai barang publik, seharusnya mereka mempertanyakan kenapa biaya pendidikan tinggi makin hari makin tinggi. Bukan malah sibuk menghakimi seseorang yang kesulitan, bahkan tidak mampu membayar UKT.
Kalau kita merujuk Pasal 31 UUD 1945, pendidikan adalah barang publik. Kita sebagai warga negara berhak mendapatkannya dan negara wajib bertanggung jawab akan hal itu. Namun, kenyataan di lapangannya, negara terlihat seperti melepas tanggung jawab dan memindahkan tanggung jawab itu kepada pundak masing-masing masyarakatnya. Dan, yang lebih bahaya adalah sebagian masyarakat kita sukarela menerima beban ini menempel di pundaknya masing-masing.
Baca juga:
Pertanyaan adalah kenapa ini bisa terjadi? Kenapa kemarahan sebagian masyarakat–juga mungkin kita semua–malah dilemparkan kepada teman-teman kita yang tidak bisa membayar kuliah, bukan kepada pemerintah yang gagal menjalankan amanat Pasal 31 UUD 1945?
Terperangkap Hegemoni
Antonio Gramsci menyebut fenomena ini sebagai hegemoni. Hegemoni bekerja tidak melalui ancaman atau paksaan, tapi melalui persetujuan atau kesepakatan sosial. Dalam konteks pendidikan tinggi narasi seperti, “Kalau tidak mampu, cari beasiswa atau bekerja. Gua dulu juga begitu” atau “Kalau mau sukses, mah, orang harus berkorban,” terus diulang-ulang dalam percakapan keseharian kita, sehingga akhirnya berubah menjadi common sense (akal sehat).
Hal inilah yang membawa kita kepada persoalan moral individu, bukan struktural atau sistemik. Mahalnya biaya pendidikan tinggi dipandang sebagai ujian hidup atau nasib individu, bukan sebagai gagalnya kebijakan pemerintah. Hingga akhirnya, mereka yang mampu bertahan dicap sebagai “hero”, sedangkan mereka yang gagal dianggap pemalas dan kurang kerja keras.
Di titik inilah, hegemoni meraih kemenangan: kelompok yang dirugikan tidak menentangnya, tapi malah mempertahankan dan menyebarkan narasi pihak kuasa kepada masyarakat, agar masyarakat lainnya juga harus mengikuti aturan mainnya.
”Gua dulu kuliah sambil kerja, gak usah lemah,”
Dimanipulasi Sistem
Berbicara tentang hegemoni, saya jadi teringat salah satu teknik genjutsu di Naruto yang bernama Kotoamatsukami. Teknik mirip sekali dengan konsep hegemoni yang dicetus oleh Gramsci. Kotoamatsukami mampu mengendalikan korbannya, dengan tanpa sadar, korbannya sedang dimanipulasi oleh pelaku. Akhirnya, korban merasa keputusannya merupakan kehendak dirinya sendiri.
Kalau kita kaitkan dengan kondisi yang sudah saya sebutkan sebelum, sepertinya relevan. Kita bisa lihat banyak orang yang bangga kuliah sambil kerja–konteks di sini bukan mereka yang mengisi waktu luang, tapi karena tekanan ekonomi sangat menjepit. Pengalaman ini patut dihargai, tidak boleh dianggap remeh. Tapi, kalau pengalaman ini terus diromantisasi dan dinormalisasi, hegemoni ini teruslah bekerja.
Kita semua tidak akan menuntut perubahan sistemik. Tapi, terjebak dalam aksi “heroisme” (dibaca: membanggakan diri) karena mampu bertahan dalam sistem yang carut-marut ini. Kita tidak boleh menormalisasikan kondisi yang seharusnya memang tidak perlu kita alami.
Ayo sadar, kita harus keluar dari genjutsu ini!
Beasiswa adalah Solusi Semu
Kenyataannya bukan pemerintah saja memerangkap kita dalam genjutsu. DPR–yang katanya wakil rakyat–tidak ada bedanya. Solusi yang ditawarkan adalah tambah beasiswa. Bukannya mendorong pemerintah untuk menjamin pendidikan tinggi murah dan merata, DPR malah membuat kesenjangan baru. Hal yang seharusnya dilakukan adalah mengevaluasi, bahkan mencabut UU tentang PTN BH.
Baca juga:
Bagi saya, beasiswa adalah solusi semu, karena hanya segelintir orang yang mendapatkannya. Sifatnya kompetitif dan terbatas, sementara hak atas pendidikan murah dan setara adalah hak universal seluruh warga negara.
Saya tidak anti-beasiswa–saya juga penerima beasiswa. Silakan negara ini buat beasiswa sebanyak-banyaknya, tapi yang wajib harus dikerjakan dulu. Pendidikan tinggi murah, bahkan gratis. Hal ini tidaklah sulit, jika memang negara ini memiliki keinginan yang kuat.
Jika negara mampu menyediakan anggaran 268 triliun dalam setahun untuk MBG, mengapa pembiayaan kuliah gratis di PTN tidak mampu?
Menurut riset CELIOS, negara hanya perlu sekitar 40-50 triliun per tahun untuk menggratiskan PTN. Data CELIOS menjelaskan bahwa anggaran menggratiskan PTN jauh lebih kecil dibandingkan pos belanja lainnya. Prabowo sendiri telah membuktikan bahwa efisiensi anggaran bukanlah hal mustahil. Pada tahun pertama pemerintahannya, ia mengklaim telah menghemat Rp300 triliun.
Dua hal ini menunjukkan bahwa anggaran kita cukup untuk menggratiskan PTN. Yang dibutuhkan pemerintah saat ini adalah mau atau tidak?
Editor: Prihandini N
