Peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menjadi salah satu kebijakan ekonomi yang paling banyak diperbincangkan pada awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menempatkan Danantara sebagai instrumen strategis untuk mengelola aset negara secara lebih profesional, meningkatkan nilai investasi, serta mempercepat pembangunan nasional. Di tengah persaingan ekonomi global yang semakin ketat, Indonesia memang membutuhkan sumber pembiayaan yang kuat agar tidak hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Di satu sisi, kehadiran Danantara memunculkan optimisme. Banyak pihak berharap lembaga ini mampu menjadi motor penggerak investasi sebagaimana sovereign wealth fund yang telah berhasil diterapkan di sejumlah negara. Pengelolaan aset negara yang lebih terintegrasi diyakini dapat meningkatkan efisiensi sekaligus menghasilkan keuntungan yang nantinya kembali dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
Baca juga:
Namun, di sisi lain, muncul pula berbagai pertanyaan dari masyarakat. Bagaimana mekanisme pengelolaan aset tersebut? Sejauh mana transparansi dan akuntabilitasnya dapat dijamin? Apakah keberadaan Danantara benar-benar akan memberikan manfaat bagi perekonomian nasional, atau justru berpotensi menimbulkan persoalan tata kelola di masa mendatang? Pertanyaan-pertanyaan tersebut wajar muncul karena lembaga yang mengelola aset negara harus berada di bawah sistem pengawasan yang kuat agar tetap berpihak pada kepentingan publik.
Secara ekonomi, pembentukan Danantara dapat dipandang sebagai langkah yang cukup progresif. Selama ini banyak aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki potensi besar, tetapi belum dikelola secara optimal. Melalui pengelolaan yang lebih profesional, aset-aset tersebut diharapkan mampu menghasilkan nilai tambah sehingga dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan tanpa selalu membebani APBN.
Keberadaan Danantara juga dapat meningkatkan kepercayaan investor apabila mampu menunjukkan tata kelola yang baik. Investor pada dasarnya tidak hanya mempertimbangkan potensi keuntungan, tetapi juga kepastian hukum, stabilitas kebijakan, dan transparansi lembaga yang menjadi mitra investasi. Oleh karena itu, keberhasilan Danantara tidak hanya ditentukan oleh besarnya aset yang dikelola, melainkan juga oleh kualitas sistem pengelolaannya.
Di sinilah aspek hukum menjadi sangat penting. Investasi yang sehat memerlukan kepastian hukum. Tanpa regulasi yang jelas, mekanisme pengawasan yang efektif, serta keterbukaan informasi kepada publik, kepercayaan masyarakat dapat dengan mudah menurun. Pengelolaan dana dalam jumlah besar selalu memiliki risiko, baik berupa konflik kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, maupun keputusan investasi yang tidak didasarkan pada pertimbangan profesional.
Selain itu, pengawasan terhadap Danantara tidak boleh hanya bersifat administratif. Pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh melalui mekanisme internal maupun eksternal, termasuk oleh lembaga negara yang memiliki kewenangan mengawasi pengelolaan keuangan negara. Publik juga berhak memperoleh informasi mengenai arah investasi, prinsip pengelolaan risiko, dan capaian kinerja lembaga tersebut. Transparansi bukan berarti membuka seluruh strategi bisnis kepada publik, tetapi memastikan bahwa setiap kebijakan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan etika.
Di sisi lain, pemerintah juga perlu menjaga agar tujuan pembentukan Danantara tidak bergeser menjadi sekadar mengejar keuntungan finansial. Investasi negara seharusnya memiliki orientasi jangka panjang yang mendukung pembangunan nasional, seperti pengembangan infrastruktur, hilirisasi industri, transisi energi, penguatan sektor pangan, dan penciptaan lapangan kerja. Dengan demikian, manfaat ekonomi yang dihasilkan tidak hanya dirasakan oleh negara sebagai pemilik modal, tetapi juga oleh masyarakat luas.
Pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa sovereign wealth fund dapat menjadi instrumen yang sangat berhasil apabila dikelola secara independen, profesional, dan bebas dari intervensi politik jangka pendek. Sebaliknya, ketika tata kelola lemah dan akuntabilitas diabaikan, lembaga semacam ini justru dapat menjadi sumber persoalan baru. Indonesia tentu harus belajar dari berbagai pengalaman tersebut agar Danantara benar-benar menjadi aset strategis, bukan sekadar proyek besar yang kehilangan arah.
Baca juga:
Pada akhirnya, tantangan terbesar Danantara bukan hanya mengelola investasi, melainkan membangun kepercayaan publik. Kepercayaan merupakan modal yang sama pentingnya dengan modal finansial. Tanpa kepercayaan, investor akan ragu, masyarakat akan mempertanyakan legitimasi kebijakan, dan tujuan pembangunan akan sulit tercapai.
Danantara merupakan peluang besar bagi Indonesia untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui pengelolaan investasi negara yang lebih modern dan profesional. Namun, peluang tersebut hanya akan menghasilkan manfaat apabila diiringi dengan tata kelola yang transparan, akuntabel, serta didukung oleh kepastian hukum yang kuat. Keberhasilan Danantara tidak semata-mata diukur dari besarnya keuntungan yang diperoleh, tetapi juga dari kemampuannya menjaga kepercayaan publik dan menghadirkan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Masa depan ekonomi Indonesia tidak hanya bergantung pada besarnya modal yang dimiliki, tetapi juga pada bagaimana negara mengelola modal tersebut secara bertanggung jawab. Jika prinsip profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas benar-benar diterapkan, Danantara berpotensi menjadi salah satu fondasi penting bagi pembangunan ekonomi Indonesia yang lebih berkelanjutan, berdaya saing, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Editor: Kukuh Basuki
