Dalam beberapa hari terakhir, ramai di berbagai media sosial mengenai pidato Presiden Prabowo Subianto di Sidang Majelis Umum PBB. Terdapat pro dan kontra mengenai hal tersebut. Banyak yang mendukung bahwa pidato yang diberikan ini sangat kharismatik dan menandai kebangkitan pengaruh Indonesia dalam multiateralisme global. Pidato ini juga menandai aktifnya Kembali Presiden Indonesia dalam forum-forum multilateral global.
Karena selama dua periode kepemimpinan Presiden Jokowi tidak pernah menghadiri secara langsung Sidang umum PBB, kehadiran Prabowo dalam sidang umum PBB memiliki makna simbolik yang tinggi. Ini menunjukkan komitmen terhadap multilateralisme dan memberi bobot besar terhadap pernyataan kebijakan luar negeri. Dengan Kembali hadir, Prabowo memberikan sinyal kepada dunia internasional bahwa Indonesia siap mengambil peran lebih aktif di panggung global. Oleh karenanya, pidato yang disampaikan sangat memiliki makna terhadap arah kebijakan luar negeri Indonesia.
Baca juga:
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo mengawali dengan berbagai kemajuan yang sudah dilakukan oleh Indonesia, khususnya terkait swasembada beras yang sudah bisa dilakukan oleh Indonesia. Selain itu, Presiden Prabowo juga menyatakan komitmen Indonesia dalam penanganan mengenai krisis iklim yang sedang dihadapi oleh semua negara di dunia.
Yang menarik perhatian adalah pernyataan Presiden Prabowo mengenai invasi Israel ke Palestina dan penyelesaiannya. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam memiliki sebuah peran penting terkait sikapnya terhadap konflik tersebut. Presiden Prabowo mengajukan two state solution di mana ketika hendak menyelesaikan masalah Palestina, maka dunia internasional juga harus menjamin kemerdekaan Israel.
Bagi para pendukung, pidato Presiden Prabowo menandai kebangkitan dari diplomasi multilateral Indonesia. Akan tetapi, banyak yang tidak menyadari bahwa hal ini bisa dijadikan sebagai sebuah propaganda. Propaganda sendiri menurut G.R. Berridge adalah Upaya sengaja oleh suatu pemerintah untuk mempengaruhi opini publik dengan menyajikan sebuah argument untuk kepentingan strategisnya sendiri. Propaganda dalam diplomasi juga lebih dimaknai sebagai sesuatu yang negatif. Tidak sepenuhnya bohong, tetapi mengandung elemen manipulasi atau pemilihan fakta yang mendukung narasi tersebut.
Strategi Propaganda Israel
Pidato Presiden Prabowo langsung dimanfaatkan oleh Israel sebagai amunisi propaganda diplomatik. Media Israel menyambut pidato ini sebagai angin segar dari dunia Islam. Benjamin Netanyahu bahkan menyebutkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah muslim terbesar di dunia mulai berpihak pada Israel.
Media dan pejabat Israel menyoroti bagian di mana “jaminan keamanan Israel” tanpa mengangkat konteks keseluruhannya. Frasa tersebut kemudian dikemas dalam framing yang mengesankan bahwa Indonesia mulai mengakui Israel, bahkan tanpa menyebutkan syarat penting yakni Palestina harus Merdeka terlebih dahulu. Ini yang disebut sebagai propaganda diplomatik dalam upaya membentuk opini global dengan memilih dan membingkai fakta demi kepentingan strategis.
Baca juga:
Hal ini tentunya berbahaya bagi Indonesia baik efek di dalam negeri maupun dunia internasional. Pidato Presiden Prabowo dianggap sebagai dukungan moral. Masyarakat internasional yang sekarang mayoritas mendukung kemerdekaan Palestina tentunya akan beranggapan bahwa dunia Islam mulai lunak terhadap Israel. Ini dapat memperlemah solidaritas global terhadap Palestina. Terlebih sekarang ini foto yang menampilkan Presiden Prabowo yang menjamin keamanan Israel sedang ramai di sosial media. Upaya Indonesai untuk tetap berdiri di Tengah, mendukung Palestina tetapi juga mendorong solusi damai bisa disalahartikan sebagai keberpihakan.
Klarifikasi dan Mengembalikan Momentum
Pemerintah Indonesia dan media nasional sebaiknya segera melakukan Tindakan untuk merebut kembali narasi. Bukan dengan membantah bahwa Presiden Prabowo bicara mengenai jaminan keamanan Israel, tetapi dengan meluruskan konteks penuh yakni Prabowo menyerukan kemerdekaan penuh untuk Palestina. Indonesia siap membuka hubungan dengan Israel hanya jika Palestina sudah merdeka dan Indonesia tetap konsisten dengan konstitusi dan politik luar negeri bebas aktif.
Pidato Presiden Prabowo di PBB seharusnya menjadi montum bagi diplomasi Indonesia untuk dapat tampil sebagai kekuatan penengah global. Hal ini sebaiknya dimanfaatkan untuk mengangkat citra Indonesia sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia yang aktif untuk mendukung upaya damai terkait dengan Palestina. Bukan malah membuat sebuah narasi yang bisa merugikan citra Indonesia yang kini tengah disoroti dunia internasional ini. (*)
Editor: Kukuh Basuki
