Beijing menjadi tempat pertemuan pemimpin dua negara paling digdaya di bumi. Pertemuan Donald Trump dan Xi Jinping menjadi salah satu momentum politik paling krusial, yang oleh Edgar D. Kagan di CSIS disebut sebagai “upaya mengelola hubungan terpenting di dunia.” Xi menyambut tetamu dengan sebuah harapan bahwa hubungan dua negara harus didasarkan pada “hubungan yang sehat, stabil, dan berkelanjutan.” Trump melawat dengan buah tangan pujian untuk sang tuan rumah, dengan menyebut Xi sebagai “great leader.” Sopan santun diplomatik ini bisa memiliki banyak arti atau nihil arti sama sekali, tergantung kesepakatan apa yang dicapai dua kekuatan.
Pertemuan Trump-Xi membuahkan tanya: akankah bermuara pada tercapainya détente (relaksasi) dua negara, atau justru semakin mengabadikan rivalitas yang karenanya détente AS-Tiongkok akan selamanya menjadi ilusi? inilah yang akan terjadi di balik tirai diplomasi. Harapan untuk hubungan yang lebih stabil, saling menguntungkan, dan dipererat dengan saling memahami kepentingan bisa terhalang batu sandungan berupa kepentingan diametral yang tak terdamaikan, paradigma kebijakan yang bertentangan, serta titik didih krisis di berbagai sudut bumi, misalnya saja persoalan Iran yang membayang atau masalah Taiwan yang selalu menjadi perdebatan yang tak pernah usai.
Rivalitas yang Niscaya
Kebangkitan Tiongkok tak pelak lagi menjadi momentum sejarah ketika kekuatan Timur menggugat hegemoni Barat. Martin Jacques dalam bukunya When China Rules the World, menulis bahwa Tiongkok sedang menggugat hegemoni Barat yang bertahan lebih dari dua abad. Setelah satu abad hidup dalam penghinaan (Century of Humiliation) dengan vonis sebagai the sick man of Asia pada Abad ke-19, Tiongkok bangkit dari kehinaan meniti tangga kedigdayaan. Penyatuan melalui Revolusi 1949 oleh Mao Zedong, reformasi ekonomi Deng Xiaoping, modernisasi oleh Jiang Zemin dan Hu Jintao, hingga Xi Jinping yang memimpin Tiongkok menuju supremasi di Abad ke-21.
Baca juga:
Amerika Serikat sebagai adikuasa pasca-Perang Dingin memandang kebangkitan Tiongkok sebagai ancaman strategis. Kendati Tiongkok selalu mengklaim sedang menapaki jalan kebangkitan damai (China’s peaceful rise), keterancaman AS menjadi realita geopolitik Abad ke-21. Cendekiawan politik dan mantan Duta Besar AS di Rusia Michael McFaul, menyebut bahwa sejak kebijakan pivot to Asia yang dicanangkan Obama, kepresidenan Trump yang pertama, hingga Joe Biden, menganggap Tiongkok sebagai tantangan bagi keamanan nasional. Bahkan Menteri Luar Negeri Michael Pompeo menyebut Tiongkok sebagai “ancaman yang bisa menghancurkan kebebasan di seluruh dunia.”
Tiongkok tak ubahnya seperti alarm yang memaksa AS terjaga dari mimpi indahnya sebagai kekuatan hegemon abadi. Unipolaritas dan supremasi Amerika sejak runtuhnya Uni Soviet tak mendapatkan tempat yang lama dalam sejarah dunia. Rasa tidak nyaman akan realita hegemoni yang memudar, membuat rivalitas AS-Tiongkok menjadi keniscayaan yang tak terhindarkan. Situasi ini dengan tepat dibaca dan diteorisasi oleh ilmuwan politik Harvard Graham Allison yang melahirkan konsep Thucydides Trap, keadaan di mana kekuatan yang bangkit menjadi ancaman bagi kekuatan yang mapan. Skenario terburuk dari jebakan Thucydides ini adalah saat persaingan mencapai titik didih tertentu dan mengakibatkan perang.
Pertemuan yang terjadi di Beijing antara Donald Trump dan Xi Jinping, sebagaimana tertulis dalam keterangan Kementerian Luar Negeri Tiongkok (14/05), adalah upaya bersama untuk menjawab, “apakah Tiongkok dan Amerika Serikat dapat mengatasi perangkap Thucydides dan menciptakan paradigma baru dalam hubungan antar negara?”
Tentu siapapun akan berharap dua negara akan mencapai détente, di mana ketegangan yang selama ini membayangi bisa memudar bahkan hilang. Di tengah ancaman bencana nuklir dan perang destruktif kawasan, kesepahaman dua kekuatan besar memang harus menjadi tujuan yang selalu diupayakan. Namun demikian, untuk mencapai kondisi itu, tidak sedikit rintangan dan batu sandungan, isu Taiwan, stabilitas regional, dan persaingan dagang, menjadi beberapa variabel yang bisa menjadi batu karang bagi bahtera harapan akan kesepahaman dua kekuatan.
Batu Sandungan Détente
Bagi Tiongkok, Taiwan bukan sesuatu yang bisa ditawar-tawar. Itu mutlak tak terbantahkan bagian dari Tiongkok daratan. Sebagaimana diberitakan South China Morning Post (14/05), dalam pertemuannya dengan Trump, Xi memperingatkan bahwa isu Taiwan bisa menjadi risiko yang sangat berbahaya jika tidak ditangani dengan benar. Secara langsung Xi mengirimkan sinyal yang amat gamblang: jangan bermain api di Selat Taiwan! Konflik terbuka bisa terjadi jika Beijing merasa klaimnya atas Taiwan diganggu. Karenanya, sebagaimana ditulis oleh The Economist tahun 2021, Taiwan masih menjadi “the most dangereous place on Earth.”
Sikap Trump mengenai Taiwan cukup ambigu. Pada Desember tahun lalu, sebagaimana diberitakan BBC (18/12), AS mengumumkan penjualan senjata sebesar 11 miliar dollar ke Taiwan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Guo Jiakun mengecam dan mengatakan bahwa hal itu bisa “mempercepat menuju situasi yang berbahaya dan penuh kekerasan di Selat Taiwan.” Belum lagi pernyataan pada November 2025 dari Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi – yang merupakan sekutu AS – mengenai kemungkinan intervensi militer di Taiwan, membuat Tiongkok murka dan memperpanas tensi geopolitik Asia Timur. Isu Taiwan akan menjadi batu sandungan besar pertama, jika ambiguitas Washington dan klaim non-kompromi Beijing tak mencapai titik temu.
Baca juga:
Masalah lain adalah soal perdagangan. Donald Trump sejak pemerintahan yang pertama (2017-2021), pun di awal pemerintahannya yang kedua, melancarkan perang dagang (trade war) kepada Tiongkok. Beberapa kali Beijing dikenakan tarif perdagangan yang sangat tinggi, sebagai indikasi tensi persaingan dagang antara dua kekuatan. Dalam lawatan kali ini, perdagangan menjadi isu utama yang diperbincangkan, terbukti dengan Trump yang memboyong para pengusaha raksasa AS seperti Elon Musk, Tim Cook, dan para CEO lainnya menjadi bagian dari delegasi.
Perdagangan bisa menjadi batu sandungan lain untuk mewujudkan détente jika persaiangan yang sudah lama ada tak bisa mencapai penyelesaian dengan kesepakatan. Mengorkestrasi kembali perang dagang, beban tarif yang menjadi senjatanya, bisa meraibkan upaya untuk mencapai kesepahaman dan kerjasama konstruktif dua negara.
Kemudian isu yang tidak kalah penting yang sekaligus membebani lawatan Trump ke Beijing adalah soal Iran. Trump masih terjebak dalam perang yang digadang-gadang akan singkat, namun ternyata berbuntut panjang dan mengacaukan rencana awal. Penutupan Selat Hormuz oleh Iran sangat merepotkan bagi Trump, belum lagi kerugian material dan beban finansial yang harus ditanggung membuat perang ini menjadi semakin kehilangan pijakan motivasi dan urgensinya. Dalam hal ini, Tiongkok sejak awal bersikap cukup tegas dengan mengecam perang ilegal Trump-Netanyahu kepada Iran dan tak henti-henti menyerukan perdamaian.
Walaupun mengklaim tidak butuh bantuan Tiongkok, Trump tentu berharap Xi Jinping bisa memainkan peran untuk turut melobi Iran guna menghentikan penutupan Selat Hormuz. Ini memperlihatkan bahwa Trump datang dengan beban, di mana dua kakinya masih terjerat dalam konflik yang ia rancang sendiri. Dalam lawatannya yang kedua ini, Trump mengalami erosi kekuatan dan daya gentar dibanding lawatannya pada November 2017 lalu.
Dengan banyak persoalan yang masih menghadapkan dua kepentingan secara diametral, saya berpendapat bahwa détente jangka panjang masih belum akan mengikat hubungan AS-Tiongkok. Pertemuan Trump-Xi ini barangkali akan mencapai beberapa kesepahaman, tapi hanya kesepahaman jangka pendek dan pragmatis alih-alih kesepakatan untuk meredam ketegangan jangka panjang. Titik api konflik masih menyala di beberapa sisi hubungan AS-Tiongkok, yang kapan saja bisa meledak menjadi kebakaran hebat. (*)
Editor: Kukuh Basuki
