Ketika Donald Trump secara terbuka menyatakan ketertarikannya untuk “membeli Greenland pada tahun 2019”, dunia internasional sempat menganggapnya sebagai lelucon politik khas Trump—provokatif, sensasional, dan di luar pakem diplomasi modern. Namun, di balik pernyataan yang terdengar absurd itu, tersembunyi sebuah logika geopolitik yang jauh lebih serius. Greenland, pulau terbesar di dunia yang secara administratif berada di bawah Kerajaan Denmark, sejak lama merupakan wilayah strategis dalam peta kekuatan global. Obsesi Trump terhadap Greenland bukan sekadar cerminan gaya kepemimpinan personalnya, melainkan representasi dari kepentingan Amerika Serikat dalam perebutan pengaruh di kawasan Arktik.
Greenland selama ini berada di pinggiran perhatian dunia, dipersepsikan sebagai hamparan es luas dengan populasi kecil dan ketergantungan ekonomi terhadap Denmark. Akan tetapi, mencairnya lapisan es Arktik secara drastis mengubah nilai strategis wilayah ini. Greenland kini dipandang sebagai gerbang utama ke Arktik, kawasan yang diprediksi akan menjadi medan kontestasi ekonomi dan militer baru di abad ke-21. Jalur pelayaran yang lebih singkat antara Asia, Eropa, dan Amerika Utara, serta potensi cadangan minyak, gas, dan mineral tanah jarang, menjadikan Greenland sebagai wilayah yang tidak lagi bisa diabaikan. Dalam konteks inilah obsesi Trump menemukan pijakan rasionalnya.
Baca juga:
Bagi Trump, dunia internasional adalah arena kompetisi zero-sum, di mana keuntungan satu pihak selalu berarti kerugian pihak lain. Cara pandang ini sejalan dengan meningkatnya kehadiran Tiongkok dan Rusia di kawasan Arktik. Tiongkok, meskipun bukan negara Arktik, secara agresif memposisikan diri sebagai “near-Arctic state” dengan investasi besar di infrastruktur dan eksplorasi sumber daya. Rusia, di sisi lain, telah lama memodernisasi pangkalan militernya di Arktik dan mengklaim jalur pelayaran strategis di wilayah tersebut. Dalam imajinasi strategis Trump, Greenland berpotensi menjadi celah keamanan jika Amerika Serikat tidak menguasainya secara penuh. Dengan demikian, gagasan membeli Greenland muncul sebagai solusi instan yang mencerminkan obsesinya terhadap kontrol langsung, bukan kerja sama jangka panjang.
Obsesi ini juga tidak bisa dilepaskan dari latar belakang Trump sebagai pebisnis. Berbeda dengan presiden Amerika sebelumnya yang dibesarkan dalam tradisi diplomasi dan institusionalisme, Trump memandang hubungan antarnegara layaknya transaksi properti berskala global. Wilayah diperlakukan sebagai aset, kedaulatan sebagai komoditas, dan diplomasi sebagai proses tawar-menawar. Dalam kerangka berpikir seperti ini, membeli Greenland bukanlah pelanggaran norma internasional, melainkan langkah “cerdas” untuk mengamankan kepentingan nasional Amerika. Logika bisnis ini sekaligus menjelaskan mengapa Trump tampak tidak sensitif terhadap implikasi historis dan etis dari pernyataannya.
Reaksi keras dari Denmark dan masyarakat internasional menunjukkan benturan antara dua paradigma politik. Di satu sisi, Trump merepresentasikan kebangkitan nasionalisme populis yang menolak kompleksitas tatanan global dan lebih mengutamakan hasil instan. Di sisi lain, Denmark dan Uni Eropa mempertahankan prinsip multilateralisme, kedaulatan, dan penghormatan terhadap hak menentukan nasib sendiri. Penolakan Denmark terhadap gagasan penjualan Greenland bukan sekadar penolakan administratif, melainkan penegasan bahwa wilayah dan rakyat tidak dapat diperdagangkan. Ketegangan diplomatik yang muncul setelahnya, termasuk pembatalan kunjungan Trump ke Denmark, memperlihatkan bagaimana obsesi geopolitik dapat berubah menjadi konflik simbolik antarnegara.
Lebih jauh lagi, obsesi Trump terhadap Greenland membuka perdebatan mengenai posisi dan masa depan masyarakat Greenland sendiri. Dalam seluruh wacana yang berkembang, suara rakyat Greenland kerap terpinggirkan. Padahal, masyarakat Inuit di Greenland tengah berada dalam proses panjang pencarian identitas politik, antara ketergantungan ekonomi pada Denmark dan aspirasi menuju kemandirian. Obsesi Amerika terhadap wilayah ini berisiko mengulang pola lama politik global, di mana wilayah periferal diperlakukan sebagai objek perebutan kekuasaan tanpa mempertimbangkan subjek manusia yang hidup di dalamnya. Dengan demikian, Greenland menjadi simbol klasik dari bagaimana kepentingan strategis negara besar kerap bertabrakan dengan hak dan aspirasi komunitas lokal.
Baca juga:
Dalam kerangka yang lebih luas, obsesi Trump terhadap Greenland mencerminkan transformasi Arktik menjadi panggung geopolitik baru. Jika pada abad ke-20 konflik global berpusat di Timur Tengah atau Eropa Timur, maka abad ke-21 menunjukkan pergeseran ke wilayah utara dunia. Trump, meskipun sering dianggap anti-intelektual dan impulsif, secara intuitif menangkap pergeseran ini. Sayangnya, intuisi tersebut tidak diiringi dengan pendekatan diplomatik yang matang. Alih-alih membangun koalisi internasional atau memperkuat kerja sama dengan negara Nordik, Trump memilih jalur provokatif yang justru memperlemah posisi moral Amerika Serikat di mata dunia.
Pada akhirnya, obsesi Trump terhadap Greenland bukan hanya kisah tentang seorang presiden yang ingin membeli pulau es raksasa. Ia adalah narasi tentang kembalinya politik kekuasaan klasik di era modern, tentang bagaimana perubahan iklim mengubah peta kepentingan global, dan tentang bagaimana gaya kepemimpinan populis dapat menyederhanakan persoalan geopolitik yang kompleks menjadi gagasan yang kontroversial. Greenland, dalam konteks ini, menjelma menjadi cermin yang memantulkan wajah Amerika di bawah Trump: ambisius, curiga terhadap dunia luar, dan terobsesi pada dominasi strategis, bahkan jika harus menabrak batas-batas etika dan diplomasi internasional. (*)
Editor: Kukuh Basuki
