Konflik internal di tubuh PBNU yang mirip dengan drama kolosal, jika ditelisik, merupakan pertarungan antara dua “DNA” yang telah menyatu sekaligus bersitegang dalam sejarah panjang organisasi ini. Di satu sisi, “DNA” kultural NU bersumber dari pesantren, di mana otoritas ulama, nilai-nilai keislaman, dan pengabdian pada umat (khidmah) menjadi ruh utamanya. Landasan inilah yang membuat NU mampu bertahan sebagai “rumah besar” yang meneduhkan, dengan loyalitas massa berbasis pada tradisi dan spiritualitas, bukan pada transaksi politik sesaat.
Di sisi lain, sebagai organisasi massa terbesar dengan pengaruh nasional, NU tak pernah benar-benar steril dari naluri politik. Sejarah mencatat keterlibatan intensifnya, baik sebagai partai maupun sebagai oposisi tergadap kekuasaan, yang melahirkan naluri untuk memperebutkan pengaruh dan sumber daya di panggung kekuasaan. Tarikan menuju pusat gravitasi politik yang seringkali berbenturan dengan watak kulturalnya ini menciptakan ketegangan abadi antara memelihara kemurnian identitas sebagai jam’iyah diniyyah (organisasi keagamaan) dengan tuntutan pragmatis sebagai kekuatan sosial-politik.
Kilas Balik NU dalam Politik
Pada dasarnya, NU itu unik. Dia lahir bukan dari rahim politik, melainkan dari rahim pesantren .Pendirinya adalah kiai-kiai pedesaan seperti KH. Hasyim Asy’ari dan KH. Wahab Hasbullah, yang otoritasnya mengakar kuat dalam masyarakat sebagai tempat rujukan segala hal, dari pernikahan hingga bercocok tanam. Ikatan antara kiai dan warga NU adalah ikatan kultural-ideologis yang kuat, sering digambarkan sebagai hubungan patron-klien yang penuh ketawadhuan. Inilah “jiwa kultural” NU: sebuah jam’iyah (perkumpulan) yang menjadi rumah bersama, penjaga tradisi, dan pengayom masyarakat kecil.
Baca juga:
Namun, sejarah membuktikan bahwa dengan massa puluhan juta orang, mustahil bagi NU untuk menghindar sama sekali dari tarikan politik. Sejak era kemerdekaan, NU telah bergumul dengan dunia politik, baik sebagai partai maupun sebagai kekuatan penekan. Inilah yang melahirkan jiwa kekuasaannya.
Politik dilihat sebagai alat yang efektif untuk memperjuangkan kepentingan dan mengamankan sumber daya bagi pengembangan umatnya. Godaan untuk terjun langsung memang besar, apalagi saat figur karismatik seperti Gus Dur mampu menjadikan NU sebagai kekuatan politik yang unik. Konflik terkini antara jajaran Syuriyah dan Tanfidziyah memperlihatkan tabrakan dua logika ini: satu berbicara bahasa normatif dan harga diri organisasi, sementara yang lain mungkin bergumul dengan logika pengelolaan sumber daya dan akses kekuasaan.
Politik Inspirasional vs Politik Transaksional
Menyikapi tarik-menarik ini, Gus Dur pernah menawarkan konsep yang brillian: politik inspirasional. Dalam tulisannya, Gus Dur membedakan tugas partai politik (politik institusional) dengan tugas NU. Menurutnya, NU harus mengembangkan politik inspirasional, yaitu “tindakan-tindakan membela kaum lemah” yang independen dari pengaruh kekuasaan mana pun. Politik jenis ini bukanlah soal merebut kursi, melainkan soal menjadi suara moral, inspirasi, dan pembela bagi yang terpinggirkan. Ini adalah esensi dari peran kultural NU yang dielevasi ke ranah kebangsaan.
Masalahnya, dalam praktiknya, menjaga politik inspirasional murni itu sulit. Lingkaran kekuasaan menawarkan sesuatu yang nyata: kebijakan yang menguntungkan, bantuan untuk pesantren, atau bahkan “jatah” dalam pengelolaan sumber daya. Seperti diungkapkan dalam laporan BBC, ada kesadaran di kalangan NU bahwa “jalan politik lebih menguntungkan untuk kepentingan NU” . Inilah yang bisa kita sebut sebagai tarikan ke arah politik transaksional.
Saat naluri ini yang dominan, NU berisiko terjebak dalam politik praktis dan politik uang yang justru dikritik Gus Dur sebagai penghambat demokrasi sejati. Konflik internal hari ini, yang disebut-sebut juga berkaitan dengan pengelolaan konsesi tambang, adalah alarm bahwa tarikan politik transaksional sedang sangat kuat.
Mencari Jalan Tengah: Creative Minority di Era Modern
Lantas, apakah NU harus memilih satu dan meninggalkan yang lain? Sepertinya tidak. Tantangannya justru bagaimana menemukan titik keseimbangan baru. Gus Dur sendiri menekankan bahwa NU harus selalu menjaga keseimbangan politik agar tetap bisa berkembang sehat dalam jangka panjang. Keseimbangan itu berarti jiwa kultural harus tetap menjadi kompas.
Di sini, konsep “creative minority” yang diangkat dari analisis sejarah NU menjadi relevan. Para pendiri NU adalah minoritas kreatif kelompok elit bangsawan yang memilih jalur pemberdayaan rakyat melalui pendidikan pesantren yang mampu membaca zaman dan menggerakkan perubahan besar.
Baca juga:
Generasi NU sekarang ditantang untuk menjadi “creative minority” baru: sekelompok elit intelektual dan kiai yang kreatif merumuskan cara agar NU tetap relevan secara politik tanpa kehilangan ruh pembelaannya. Sebagaimana disarankan seorang pengamat, posisi terbaik NU mungkin bukan dengan menjadi partai, tetapi dengan memperkuat umatnya sehingga memiliki daya tawar tinggi terhadap semua kekuatan politik yang ada.
Politik ala NU, sebagaimana diamati antropolog Prof. Ronald Lukens-Bull, seharusnya adalah politik yang berjangka panjang dan mengutamakan kepentingan bangsa. Untuk itu, kiai dan elite NU diingatkan agar tidak melupakan bahwa mereka adalah “guru” saat terjun ke ranah politik praktis. Dengan kata lain, naluri kultural sebagai pendidik dan pengayom harus selalu membayangi atau bahkan mengendalikan setiap langkah politik yang diambil. (*)
Editor: Kukuh Basuki
