Saat rakyat menjerit kelaparan, pemuja kekuasaan kerap melontarkan falasi menjijikkan. Tuntutan warga agar negara menurunkan biaya hidup dipelintir secara culas menjadi tuduhan moral borjuis: “turunkan gaya hidup”.
Pemutarbalikan logika semacam itu memperlihatkan kedunguan sekaligus kekejian kelas yang akut dari para pembela istana. Barisan loyalis buta tersebut seolah mengira bahwa puluhan juta buruh pabrik, buruh tani, pekerja lepas, dan kaum miskin kota sedang berhura-hura memesan kopi artisan di kafe mewah sebelum mereka memprotes lonjakan harga beras.
Narasi Victim-blaming
Distorsi narasi tersebut dapat kita bedah sebagai operasi psikologis pembungkaman serta victim-blaming yang sengaja diproduksi untuk melindungi muka penguasa. Ketidakmampuan membedakan antara kebutuhan bertahan hidup materiil dan pola konsumsi mewah membuktikan betapa dangkalnya isi kepala para pembeo rezim. Kemiskinan massa yang mencekik leher rakyat hari ini lahir dari desain kekuasaan yang timpang, bukan dari kegagalan individu dalam mengatur uang saku.
Pelecehan nalar terjadi saat tuntutan hak dasar atas pangan dan upah layak dikerdilkan menjadi urusan moralitas personal. Mengatakan “turunkan gaya hidup” kepada orang tua yang pontang-panting mencari pinjaman demi membeli beras curah dan seragam sekolah anak adalah penghinaan martabat kemanusiaan yang keterlaluan.
Narasi manipulatif tersebut sengaja mengadopsi kerangka teori kemiskinan kultural (culture of poverty) usang warisan Oscar Lewis, sebuah pandangan usang yang kerap disalahgunakan kaum borjuis untuk menuding bahwa orang miskin menderita semata-mata karena kemalasan, kegagalan mental, atau nafsu konsumtif yang tak terkontrol.
Realitas empiris di tingkat tapak meremukkan dongeng manipulatif kaum loyalis tersebut tanpa sisa. Data investigasi ekonomi membuktikan bahwa rakyat berteriak bukan karena gaya hidup glamor yang terganggu, melainkan karena organ vital rumah tangga mereka dihantam badai inflasi dan pemerasan regulasi.
Laporan Center of Economic and Law Studies mencatat angka yang mengerikan: 82% responden masyarakat menyatakan pungutan pajak dan tagihan pemerintah terlampau memberatkan, disusul 78% warga yang tercekik oleh lonjakan harga bahan makanan pokok, serta sempitnya lapangan pekerjaan sebagai beban hidup terberat berikutnya.
Kerapuhan dapur warga tercermin dari pengakuan 53% responden yang menyatakan kondisi ekonomi rumah tangga mereka merosot tajam dibanding tahun sebelumnya. Tekanan ekonomi struktural yang tak tertahankan ini bermuara pada 75% masyarakat umum yang mengaku mengalami stres berkepanjangan akibat kebijakan pemerintah.
Baca juga:
Survei Tempo Data Science mempertegas jeratan hidup tersebut melalui temuan bahwa mahalnya harga kebutuhan pokok menjadi faktor terbesar ketidakpuasan publik sebesar 27%, diikuti oleh kelangkaan lapangan kerja dan tingginya pengangguran sebesar 14%. Bahkan survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merekam persepsi negatif publik terhadap kondisi perekonomian nasional meroket hingga 49,4%.
Kekerasan Struktural yang Enggan Dipahami
Akar persoalan yang gagal atau sengaja enggan dipahami oleh loyalis kekuasaan adalah konsep kemiskinan struktural (structural poverty). Kajian sosiologi politik dan ekonomi-politik kritis mendefinisikan kemiskinan struktural sebagai kondisi pemiskinan sistemik di mana individu atau kelompok masyarakat terjerembap ke dalam jurang nestapa bukan akibat kecacatan watak pribadi, melainkan karena tatanan sosial, perangkat hukum, dan institusi politik secara sengaja menutup akses mereka terhadap alat produksi, tanah, modal, upah yang layak, serta perlindungan sosial yang adil.
Sosiolog Johan Galtung mengkategorikan penindasan model begini sebagai kekerasan struktural (structural violence), sebuah bentuk kekerasan tak kasatmata yang dibangun ke dalam sistem sosial hingga menghalangi manusia mencapai potensi hidup dasarnya.
Struktur ekonomi politik Indonesia saat ini dijalankan dengan logika predatoris, regulasi pasar tenaga kerja yang semakin fleksibel menekan upah minimum riil melalui formula kenaikan upah yang kerap tertinggal dari laju inflasi harga kebutuhan pokok dan biaya tempat tinggal. Buruh dipaksa bertahan dalam sistem kerja kontrak yang rentan, tanpa kepastian kerja dan jaminan masa depan. Kondisi ini menggerus daya beli kelas pekerja dari tahun ke tahun, sementara kenaikan biaya hidup terus mempersempit ruang mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar.
Kebijakan fiskal yang regresif memperlihatkan ketimpangan dalam distribusi beban keuangan negara. Pemerintah memperluas penerimaan melalui pajak konsumsi yang turut membebani masyarakat berpenghasilan rendah, sementara korporasi ekstraktif dan kelompok usaha besar memperoleh berbagai fasilitas perpajakan, termasuk insentif dan tax holiday. Ketimpangan tersebut memindahkan beban pembiayaan negara kepada kelas pekerja, sedangkan kelompok pemilik modal tetap memiliki ruang lebih besar untuk mempertahankan akumulasi kekayaannya.
Perampasan ruang hidup melalui ekspansi perkebunan monokultur dan industri ekstraktif mengancam keberlangsungan hidup petani dan masyarakat adat. Penguasaan tanah untuk kepentingan investasi, termasuk proyek yang berkaitan dengan Proyek Strategis Nasional (PSN), dapat memicu konflik agraria, terutama ketika kepentingan korporasi memperoleh dukungan kebijakan dan pengamanan aparat. Hilangnya tanah garapan mendorong petani kehilangan sumber penghidupan dan memasuki pasar tenaga kerja dengan posisi tawar yang lemah. Mereka kemudian menghadapi risiko menjadi buruh berupah rendah tanpa jaminan sosial yang memadai.
Rantai pemiskinan semacam ini membuktikan bahwa kemiskinan di Indonesia adalah produk rekayasa kebijakan penguasa. Menginstruksikan orang miskin untuk “mengurangi gaya hidup” di tengah sistem yang memeras tenaga mereka dengan upah murah dan memajaki beras mereka sama gilanya dengan mengikat kedua tangan seseorang, melemparkannya ke laut lepas, lalu mencaci-makinya karena tidak bisa berenang gaya kupu-kupu.
Baca juga:
Kemarahan publik meledak bukan sekadar karena hidup kian sukar, melainkan karena ketimpangan perlakuan negara yang teramat telanjang. Rakyat diminta mengencangkan ikat pinggang sampai patah tulang rusuknya, sementara elite kekuasaan berpesta pora membagi-bagi jatah di kabinet raksasa berongkos selangit.
Beban Ekonomi Berlapis
Sektor pasar modal domestik mencatatkan kejatuhan kelam dengan koreksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebesar 31,42% dan lima kali pembekuan perdagangan (trading halt) akibat hilangnya kepercayaan investor terhadap tata kelola dan kepastian hukum. Ketidakpastian teknokratik di tingkat pusat merembes ke sektor riil, memicu gelombang pemutusan hubungan kerja serta membekukan keran investasi produktif yang mampu menyerap tenaga kerja.
Beban penderitaan tersebut kemudian ditambal dengan retorika populis yang dijalankan secara ugal-ugalan. Dana ratusan triliun rupiah digelontorkan untuk program karitatif instan, sementara aparat pejabat pengelolanya terseret skandal korupsi bernilai triliunan rupiah. Uang rakyat diputar di lingkaran elite kroni, sedangkan kaum buruh diancam pemecatan dan pedagang pasar tradisional gulung tikar akibat ambruknya perputaran uang di tingkat akar rumput.
Ketidakmampuan menjaga daya beli pangan, melonjaknya biaya sewa tempat tinggal, serta meroketnya tarif listrik dan transportasi publik adalah kegagalan mutlak manajemen negara. Rakyat menuntut penurunan biaya hidup (cost of living) karena negara telah gagal memenuhi kewajiban konstitusional paling mendasar: memajukan kesejahteraan umum dan menciptakan keadilan sosial.
Sikap merendahkan tuntutan biaya hidup menjadi perkara moralitas gaya hidup membuktikan bahwa sang loyalis sedang mengidap delusi kelas yang memalukan. Penjilat kekuasaan selalu memandang dunia dari balik jendela kaca mobil berpenyejuk udara, menolak memahami kepedihan warga yang harus menghitung recehan demi membeli beberapa liter bensin dan sekilo telur ayam.
Tuntutan “turunkan biaya hidup” adalah gugatan struktural terhadap distribusi kekayaan nasional yang dibajak segelintir elite. Gerakan mahasiswa, buruh, dan koalisi masyarakat sipil memahami secara presisi bahwa kedaulatan warga negara dipertaruhkan ketika hak atas upah yang layak dan pangan murah ditukar dengan slogan penghematan pribadi. Melawan narasi sesat kaum apologis penguasa adalah langkah pertama membersihkan arena pertarungan politik dari gaslighting elite.
Sampaikan tanpa ragu kepada pembela kekuasaan itu: nasihat murahan tentang gaya hidup layak dibuang ke selokan bersama para pejabat yang menilap dana bencana dan anggaran pangan. Menuntut penurunan biaya hidup adalah hak paling purba manusia untuk bertahan hidup dari pemiskinan struktural yang dilegalkan negara.
Jutaan rakyat melawan di bawah kepungan udara beracun dan dapur yang kering karena mereka menolak mati konyol demi merawat kedigdayaan dinasti penguasa. Menganggap jeritan perut rakyat sebagai dendam politik semata hanya menegaskan betapa murahnya harga nuranimu di hadapan penderitaan manusia.
Editor: Prihandini N
