Dalam hampir setiap bab sejarah politik dunia, ada satu figur yang selalu hadir meski jarang disebut: mereka yang hidup dari seni memuja kekuasaan. Di negara mana pun, para penjilat adalah satelit kecil yang mengitari matahari otoritas. Mereka menetapkan orbitnya sendiri, mengatur jarak, menyesuaikan kecepatan, dan memantulkan cahaya yang bukan miliknya. Indonesia, dengan semua kerumitan politik dan keragaman sosialnya, bukanlah pengecualian dalam drama ini. Di negeri yang telah mengalami kolonialisme, otoritarianisme, dan demokrasi elektoral dalam rentang satu abad, penjilat bukanlah fenomena baru-mereka adalah aktor lama yang mengganti busana sesuai zaman.
Fenomena penjilat bukan sekadar soal moralitas individu. Ia adalah cermin dari sistem yang tidak sepenuhnya pulih dari luka masa lalu: sistem patronase yang tak pernah benar-benar hilang, birokrasi yang menua tanpa modernisasi mental, hierarki sosial yang membingungkan antara hormat dan tunduk, serta politik biaya tinggi yang menuntut kedekatan sebagai syarat bertahan. Bila kekuasaan adalah panggung, maka para penjilat adalah para figuran yang selalu siap tampil, apa pun cerita yang dimainkan.
Pujian sebagai Mata Uang Politik
Di negara yang para pemimpinnya sering kali dipersonalisasi sebagai “bapak”, “juru selamat”, atau “tokoh pembawa perubahan”, pujian bukan sekadar ekspresi. Ia berkembang menjadi mata uang. Siapa yang paling cepat memuji, sering kali menjadi yang paling cepat dipertimbangkan. Siapa yang paling keras membela, paling mungkin mendapat jabatan. Siapa yang paling mahir menebak selera atasan, ia yang lebih dulu naik tangga.
Kita melihat ritual ini setiap kali isu reshuffle kabinet bergema di ruang publik. Deretan politisi mendadak memakai seragam narasi: betapa “visioner” pemimpin negara, betapa “kebijakan pemerintah tidak mungkin salah arah”, betapa “stabilitas adalah segalanya”. Organisasi masyarakat, asosiasi profesi, bahkan kelompok yang sebelumnya kritis sering ikut paduan suara. Semuanya terdengar serempak, seperti orkestra yang sudah berbulan-bulan berlatih untuk memainkan lagu pujian tunggal.
Baca juga:
Fenomena ini tidak muncul karena para tokoh itu tiba-tiba menjadi lebih percaya pada negara. Ia muncul karena kedekatan lebih menguntungkan dibandingkan ketegasan.
Jika ada satu istilah yang merangkum akar penjilatan di Indonesia, itu adalah ABS: “Asal Bapak Senang”. Ia adalah warisan panjang dari birokrasi patrimonial, sebuah sistem yang tidak pernah berorientasi pada kinerja, tetapi pada kehendak atasan. ABS bukan sekadar pola kerja. Ia adalah budaya yang diturunkan dari generasi ke generasi, dari lingkup desa hingga kementerian, dari ruang rapat kecil hingga forum nasional.
Dalam birokrasi, laporan-laporan sering kali disajikan bukan berdasarkan kenyataan objektif, tetapi berdasarkan versi yang paling aman secara politis. Angka kemiskinan “diubah narasinya”, grafik pertumbuhan “dipoles agar lebih cantik”, capaian pembangunan “diberi baju optimisme”. Di sejumlah daerah, kepala dinas lebih takut membuat bupati tersinggung daripada gagal melayani warganya.
Ketika ABS menjadi norma, penjilat bukan sekadar hadir-mereka menjadi kebutuhan sistem. Kekuasaan yang alergi kritik akan selalu memproduksi lingkungan kerja yang mendorong kepatuhan buta. Dan ketika kepatuhan lebih menguntungkan daripada kejujuran, kebenaran hanyalah pilihan terakhir.
Penjilat dalam Politik Elektoral Indonesia
Indonesia adalah demokrasi elektoral dengan biaya politik yang sangat mahal. Untuk memenangkan pemilu, seorang politisi membutuhkan dana besar, jaringan luas, dan akses yang sulit dibangun tanpa patron kuat. Di sinilah penjilat menemukan panggungnya yang paling gemilang.
Setiap kali pemilu selesai, publik dapat menonton bagaimana para politisi yang sebelumnya keras mengkritik pemerintah tiba-tiba berubah menjadi penopang setia. Mereka menyebutnya “rekonsiliasi”, “membangun persatuan bangsa”, atau “mengutamakan kepentingan rakyat”. Namun publik sudah terlalu sering melihat babak ini untuk percaya sepenuhnya begitu saja. Bagi sebagian aktor politik, rekonsiliasi hanyalah pintu darurat untuk masuk kembali ke lingkaran kekuasaan.
Dalam setiap pemilu, relawan muncul dengan idealisme. Mereka membangun gerakan, menyebarkan gagasan, dan memobilisasi massa. Tetapi setelah kemenangan diraih, sebagian dari mereka berubah menjadi perantara-kadang lebih dekat ke makelar politik daripada penggerak cita-cita. Mereka mengatur siapa yang boleh bertemu pemimpin, siapa yang bisa mendapatkan proyek, siapa yang harus menunggu, dan siapa yang harus menyingkir.
Fenomena lain adalah orkestrasi dukungan. Dalam satu pekan yang sama, beberapa organisasi bisa mengeluarkan pernyataan serupa: “Kami mendukung kebijakan pemerintah”, “Kami mendukung presiden melanjutkan program prioritas”, atau “Kami menolak kritik tertentu demi stabilitas negara”. Koordinasinya kadang begitu rapi hingga sulit dipercaya bahwa semua itu kebetulan.
Dalam teori demokrasi, media adalah penjaga. Mereka memeriksa, menegur, dan mengawasi. Tetapi di Indonesia, sebagian media-bukan semuanya-telah berubah menjadi cermin yang tidak lagi memantulkan realitas. Ada media yang framing-nya sangat condong, talkshow dengan panelis seragam, hingga portal berita yang seakan-akan menjadi corong pemerintah.
Baca juga:
Di era digital, para penjilat memiliki versi baru: buzzer. Mereka bekerja tanpa wajah, tanpa alamat, tetapi dengan pengaruh besar. Mereka memproduksi narasi yang menenggelamkan kritik, mempromosikan pujian sebagai suara publik, dan memelintir opini menjadi propaganda emosional.
Jika ABS adalah penjilat versi birokrasi konvensional, maka buzzer adalah penjilat era algoritma.
Ritual Kedekatan dalam Politik Daerah
Indonesia adalah negara yang sangat peka terhadap simbol kedekatan. Kepala daerah yang ingin menunjukkan loyalitas pada pemerintah pusat tidak cukup hanya bekerja baik. Mereka harus tampil dalam baliho yang memuat wajah pemimpin nasional, harus hadir dalam acara tertentu, harus menyesuaikan pidatonya agar selaras dengan narasi pusat.
Dalam beberapa kasus, kepala daerah bahkan memasang foto presiden lebih besar daripada fotonya sendiri di kantor pemerintahan. Ini bukan semata penghormatan; ini adalah sinyal politik. Dalam sistem patronase, menunjukkan kedekatan adalah bentuk investasi karier.
Dari luar, penjilat tampak seperti pihak yang menang. Mereka mendapatkan jabatan, fasilitas, akses, dan jaringan. Mereka berada dalam ruangan yang tidak mudah dimasuki orang biasa. Namun kemenangan itu rapuh. Karier penjilat berdiri di atas fondasi paling tidak stabil dalam politik: kedekatan personal dengan penguasa.
Ketika pemimpin berganti atau ketika kekuasaan berubah arah, para penjilat biasanya menjadi kelompok pertama yang tersingkir. Mereka tidak punya basis sosial, tidak punya rekam jejak intelektual, tidak punya prestasi yang bisa berbicara sendiri. Mereka hidup dari kedekatan, bukan dari kapasitas.
Penjilat tidak pernah membangun rumah; mereka hanya menumpang di rumah orang lain.
Ada beberapa alasan mengapa masyarakat Indonesia cenderung diam dalam menghadapi fenomena ini. Pertama, hierarki sosial yang kuat. Kita dibesarkan dalam kultur “jangan melawan orang lebih tua atau lebih tinggi!”. Kedua, risiko sosial. Mengritik kekuasaan bisa berbahaya, terutama di lingkungan kerja. Ketiga, distorsi informasi. Sebagian media membingkai situasi secara tidak seimbang. Kelelahan politik: banyak orang merasa kritik mereka tidak akan mengubah apa pun.
Ketika masyarakat diam, ruang kritik menyempit. Ketika ruang kritik menyempit, penjilat tumbuh subur.
Indonesia bukan negara miskin talenta. Tetapi talenta sering kali dikalahkan oleh kedekatan. Integritas sering kalah oleh loyalitas semu. Orang jujur sering kalah oleh orang yang pandai membaca selera atasan.
Jika Indonesia ingin menjadi negara yang benar-benar kuat, maka kita harus membangun ekosistem yang tidak memberi ruang nyaman bagi penjilat. Pemerintah harus membuka ruang kritik tanpa rasa takut kehilangan muka. Masyarakat harus berhenti memperlakukan kekuasaan sebagai objek kultus. Media harus kembali menjadi pengawas, bukan penggema. Bangsa yang besar tidak tumbuh dari lingkaran pujian. Ia tumbuh dari keberanian untuk berkata benar. (*)
Editor: Kukuh Basuki
