Menyambut perayaan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, lini masa media sosial kita mendadak bersolek. Estetika visual merah putih merajai ruang siber melalui bingkai foto digital (twibbon) yang seragam, video pendek sinematik heroisme, hingga narasi nasionalisme dari para pembuat konten. Namun, keindahan kosmetik itu runtuh seketika saat kita mengetuk kolom komentar. Di balik ornamen perayaan yang megah, ruang publik digital kita justru digerogoti oleh polusi komunikasi yang akut. Makian, rundungan siber, dan perang tagar bertaburan, membelah warganet ke dalam sekat-sekat permusuhan yang bising. Kemerdekaan yang dirayakan secara visual terasa kontras dengan mentalitas yang terjajah oleh amarah kolektif.
Ironi sosiologis ini selaras dengan laporan terbaru Digital 2026 Indonesia oleh We Are Social dan Meltwater, yang mencatat jumlah identitas pengguna media sosial di tanah air telah meledak hingga menyentuh angka 180 juta pengguna, atau setara dengan 62,9% dari total populasi. Sayangnya, kuantitas ini tidak berbanding lurus dengan kualitas interaksi. Di era siber ini, kita terjebak dalam delusi kebebasan berekspresi. Kita merasa bebas bicara, tetapi pada saat yang sama, kita mengalami ketakutan kolektif untuk berbeda pendapat. Ekspresi merdeka telah digantikan oleh konformitas buta, dimana nalar kritis tunduk pada intimidasi jempol netizen melalui fenomena penghakiman massal (cancel culture).
Secara teoretis, pendangkalan ini terjadi akibat bekerjanya ruang gema (echo chamber) yang diamplifikasi oleh algoritma media sosial. Platform digital sengaja didesain untuk menyuapi pengguna hanya dengan informasi yang sesuai dengan preferensi mereka guna mengejar keterikatan ekstrem (hyper engagement). Akibatnya, masyarakat terisolasi dalam ruang gema kelompoknya sendiri yang lambat laun memicu tribalisme digital yakni sebuah kondisi dimana kelompok lain yang berbeda pandangan secara otomatis dianggap sebagai musuh atau ancaman.
Baca juga:
- Metajuridika: Mencari Wajah Manusia dalam Rimba Algoritma
- Trigger: Ketika Algoritma Membisikimu untuk Menarik Pelatuk
Di sinilah terjadi apa yang disebut filsuf kontemporer sebagai “Disparitas Nalar”. Ketersediaan informasi melimpah ruah, namun kapasitas kognitif untuk mencerna secara mendalam justru mengalami kemerosotan drastis akibat dominasi respons instan.
Secara makro data Komdigi mencatat pertumbuhan positif pada Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 2025 yang naik tipis ke angka 44,53 poin dari 43,34 pada tahun sebelumnya. Terdapat 4 pilar utama yang menopang capaian pada tahun 2025 meliputi Pilar Infrastruktur mencatat skor tertinggi sebesar 53,06, diikuti oleh Pilar Literasi Digital dengan skor 49,28.
Sementara itu, Pilar Pekerjaan mencatat skor 42,91 dan Pilar Pemberdayaan dengan skor sebesar 34,32. Dinamika ini justru mempertegas sebuah ironi. Lompatan infrastruktur digital nasional tidak dibarengi dengan kesiapan mentalitas penggunanya. Ketika pilar Infrastruktur dan Ekosistem melesat paling tinggi di angka 53,06 poin, pilar Literasi Digital yang mengukur kedalaman etika (ethics) serta keamanan (safety) masih tertinggal di angka 49,28 poin, disusul pilar Pemberdayaan produktif yang terpuruk paling rendah di angka 34,32 poin.
Ketimpangan performa antar pilar ini menjadi bukti bahwa pasokan teknologi yang melimpah belum memerdekakan kita dari watak impulsif di ruang siber. Masyarakat kita kian mahir terkoneksi namun kian rentan terprovokasi sehingga mengakibatkan tuna kearifan dalam literasi digital.
Kondisi tuna kearifan ini menuntut kita untuk menengok kembali lembar sejarah bangsa. Fondasi republik ini tidak dibangun di atas caci maki instan, melainkan lewat dialektika intelektual yang luhur. Kita perlu mengingat kembali bagaimana para pendiri bangsa seperti Sukarno, Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, hingga Tan Malaka merawat perbedaan ideologi mereka secara elegan.
Mereka berbeda secara diametral tentang konsep negara, tetapi mereka tidak pernah menyewa pasukan siber (buzzer) untuk membunuh karakter lawan politiknya. Arena tarung mereka adalah intelektualitas, instrumen perang mereka adalah pena. Ketika argumen Sukarno tentang demokrasi terpimpin dirasa keliru, Hatta meresponsnya dengan menulis brosur legendaris “Demokrasi Kita” (1960) sebuah kritik tajam, runtut, namun ditulis dengan penuh hormat. Mereka merawat tradisi luhur dengan membudayakan sebuah gagasan harus diuji dengan gagasan, dan tulisan wajib dibalas dengan tulisan.
Baca juga:
Menghidupkan kembali tradisi “tulisan dibalas tulisan” di era siber adalah sebuah ikhtiar mendesak untuk melakukan proses “pendinginan kepala” secara kognitif (Cognitive Cooling Down). Menulis sebuah esai tanggapan terstruktur, baik di blog pribadi, utas platform digital yang disiplin, maupun media massa akan memaksa seseorang untuk keluar dari dorongan amarah impulsif.
Proses menulis menuntut kedisiplinan intelektual sehingga kita diwajibkan membaca argumen lawan secara utuh, menahan ego, melakukan verifikasi data, dan merangkai struktur logika yang jernih. Langkah ini adalah antitesis dari kedangkalan komentar pendek media sosial yang hanya dipicu oleh luapan emosi sesaat. Dengan menulis secara mendalam, kita sedang mengembalikan martabat ruang publik kita dari sekadar tempat pembuangan amarah menjadi ladang persemaian gagasan.
Kemerdekaan sejati pasca 81 tahun Indonesia merdeka bukan lagi sekadar lepas dari belenggu fisik kolonialisme, melainkan merdekanya kedaulatan berpikir warga negara dari jerat algoritma yang memecah belah. Jika dahulu para pendiri bangsa bertaruh nyawa menegakkan kedaulatan dengan bambu runcing, kini giliran kita merawat persatuan dengan ketajaman pikiran dan kedalaman literasi. Merayakan bulan kemerdekaan tahun ini sepatutnya menjadi momentum untuk merebut kembali kewarasan publik. Mari kita dewasakan ruang siber dengan menolak menjadi budak provokasi instan. Saatnya kita hidupkan kembali budaya berargumen yang anggun milik bapak bangsa. Batasi makian, panjangkan tulisan. Selamat merdeka dari amarah digital. (*)
Editor: Kukuh Basuki
