Dari tahun ke tahun, pemberitaan di media tidak pernah luput dari wacana degradasi moral anak muda. Bahkan tidak sedikit esai-esai ilmiah bertajuk kemerosotan moral pelajar atau generasi muda dipublikasikan. Ujung dari wacana moralitas pada generasi muda selalu disertai dengan masa depan bangsa, bagaimana mereka kelak menjadi penerus bangsa? Apakah generasi Indonesia emas 2045 masih layak untuk digadang-gadang?
Kekhawatiran atas karakter generasi muda turut mencuri perhatian Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, atau yang kerap disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM). Dedi Mulyadi menginisiasi pendisiplinan dan pembinaan karakter bagi pelajar yang dianggap “nakal” untuk dididik secara militer di barak.
Kritik atas persoalan ini telah ditulis oleh Fio. F. Yussup dalam tulisannya yang berjudul “Pengiriman Siswa Nakal ke Barak: Sebuah Kontradiksi Tujuan Pendidikan”. Intervensi tersebut tak jarang dianggap sebagai respons dari gagalnya pendidikan karakter di sekolah.
Saya mencoba menarik mundur, mengingat-ingat kapan pertama kali mendengar kata pendidikan karakter. Sepertinya saat itu saya masih duduk di bangku SD dan membaca sebuah lampiran di halaman belakang buku ajar LKS. Dirunut dari sejarah, pendidikan karakter sebenarnya telah dilakukan sejak masa awal kemerdekaan hingga sekarang, yang mulai diinstitusionalkan secara gamblang lewat Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 mengenai PPK (Penguatan Pendidikan Karakter) dalam pendidikan formal.
Baca juga:
Dalam tulisan Shofa, dkk (2020) dijelaskan bahwa pada setiap masa pemerintahan terdapat perbedaan landasan dalam pendidikan karakter, katakanlah pada masa awal kemerdekaan dilandasi dengan semangat revolusi dan cinta tanah air, pada masa orde baru dilandasi dengan karakter moral Pancasila melalui P4, kemudian pada masa Reformasi pendidikan karakter mulai dicanangkan melalui program “Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa”.
Pada dasarnya, bahkan sebelum pendidikan karakter diinstitusionalkan lewat pendidikan formal, dicanangkan lewat program nasional, maupun diatur dalam peraturan pemerintahan, kita telah mengalami pembelajaran karakter lewat orang tua dan orang di sekitar kita. Masyarakat secara alamiah memiliki sesuatu yang diturunkan atau diajarkan pada generasi berikutnya yang disebut meme, baik ditularkan lewat kata maupun tingkah laku sehari-hari. Hal inilah yang kita pelajari sebagai tata krama atau unggah-ungguh.
Seberapa Penting Pendidikan Karakter Diperlukan?
Sering kali kata “karakter” dilontarkan begitu saja, seolah semua orang akan memahaminya dengan maksud yang sama. Meskipun karakter dapat disandingkan dengan kepribadian, menurut Power dan Khmelkov (1998: 540) karakter lebih memiliki implikasi moral khas atau etis yang dapat dilihat melalui tindakan.
Karena setiap tempat memiliki moralitas yang berbeda beda—tergantung konteks budaya, agama, bahkan kelas sosial—hal ini menjadikan karakter sebagai suatu normatif yang kontekstual. Pertanyaannya, dalam pendidikan karakter, moralitas mana yang hendak ditanamkan dalam pendidikan karakter di sekolah?
Pendukung gerakan pendidikan karakter di sekolah seperti Lickona (1991) menyatakan bahwa di mana-mana tidak ada yang namanya pendidikan yang bebas nilai, kendati pun demikian baik buruknya pendidikan karakter tergantung pada nilai mana yang diajarkan dan seberapa baik nilai itu diajarkan.
Pendapat ini disanggah oleh Purpel dalam argumennya di The Politics of Character Education (1999). Dengan begitu, pendidikan karakter yang tersistem top-down dalam sekolah akan sangat mudah menjadi tunggangan politik kepentingan. Seperti halnya dengan program P4 (Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila) yang terjadi semasa orde baru.
Moralitas yang diindoktrinasikan di dalam kelas tidak akan memberikan ruang bernapas bagi siswa untuk mengkritisinya, sebab moralitas selalu dibayang-bayangi dengan ketakutan akan konsekuensi sosial.
Ilusi Pendidikan Karakter
Purpel (1999) lebih jauh memaparkan bahwa wacana pendidikan karakter di sekolah dapat membawa implikasi yang lebih besar, yakni mengaburkan pandangan masyarakat terhadap akar permasalahan sosial yang terjadi sesungguhnya.
Ketika permasalahan sosial dibingkai dengan kemerosotan moral dan karakter kemudian penyelesaiannya cukup dengan mengintensifkan pendidikan karakter di sekolah-sekolah, hal tersebut secara tidak langsung menghilangkan fokus dari masalah yang sebenarnya.
Baca juga:
Permasalahan yang dibebankan pada tiap individu akan menjadikan masyarakat lupa bahwa di balik masalah tersebut ternyata ada permasalahan struktural. Sehingga demikian, penyelesaian yang akan dilakukan hanya berbasis individu bukan penyelesaian struktural.
Katakanlah ketika terjadi tawuran antar siswa SMA, orang-orang hanya akan fokus pada pelaku-pelaku di dalam peristiwa tersebut, yang tak lain adalah pelajar. Kemudian pelajar-pelajar tersebut akan dianggap brutal, nakal, madesu (masa depan suram), nirmoral, dan cap-cap lainnya, lantas solusinya adalah melakukan pengetatan pendisiplinan pelajar di sekolah.
Padahal, mungkin saja permasalahannya lebih kompleks dari apa yang tampak mata. Bisa saja adanya kesenjangan sosial atau fasilitas antarsekolah negeri yang membuat mereka tidak terima lantas mengganggu siswa sekolah lain lalu terjadi bentrok. Hal-hal yang perlu kita gali seperti ini akan dengan mudah tersamarkan dengan wacana kemerosotan moral pada generasi muda atau pelajar.
Melalui tulisan ini bukan berarti saya menyimpulkan bahwa pendidikan karakter itu tidak penting atau menolaknya. Justru sebaliknya, saya ingin mengajak pembaca untuk memikirkan kembali, pendidikan karakter seperti apa yang sebenarnya kita butuhkan? Bagaimana pendekatannya? Apakah pendidikan karakter yang didoktrinkan begitu saja atau melalui diskusi kritis di dalam kelas. Mengulang kembali argument Purpel (1999), kendati pun pendidikan karakter diberlakukan di sekolah, ia bukanlah solusi utama atas persoalan yang terjadi di masyarakat.
Editor: Prihandini N
