Membongkar Feodalisme di Balik Tabir “Adab” Pesantren

Pesantren selama ini dipandang sebagai institusi pendidikan Islam tradisional yang berperan penting dalam pembentukan karakter, spiritualitas, dan moral generasi Muslim di Indonesia. Namun, di balik wajah ideal itu, terdapat struktur relasi kuasa yang kerap mencerminkan corak feodalistik, yakni hubungan patron-klien yang bersifat hierarkis. Ironis bukan main.

Kebetulan, pada platform Omong-omong ini, saya membaca tulisan yang berusaha melegitimasi feodalisme yang telah mendarah daging di pondok pesantren. Katanya, “kiai itu dihormati bukan karena kasta sosial dan kepemilikan tanah, tapi karena dia adalah pusat pengetahuan dan penerus Nabi Muhammad.” Agaknya itu pembenaran yang berlebihan.

Faktanya, kiai selalu duduk di tingkat teratas dalam hierarki pesantren. Apakah semata karena ilmu dan pengetahuannya? Apakah karena kesuciannya? Tentu tidak. Tapi karena adanya relasi kuasa feodal antara kiai dan santri di sana.

Feodalisme di lingkungan pesantren bukanlah bentuk feodalisme dalam pengertian klasik Eropa yang berbasis pada tanah dan status bangsawan, tetapi lebih bersifat simbolik dan kultural. Dalam hal ini, kiai memiliki posisi sangat dominan. Ia bukan hanya sebagai pemimpin spiritual, melainkan juga sebagai figur otoritas mutlak yang seringkali tidak bisa digugat.

Feodalisme semacam ini direproduksi melalui simbol-simbol penghormatan, pengagungan, serta pengabaian kritik. Kehormatan kepada kiai bahkan terkadang melampaui batas rasionalitas. Praktiknya tentu akan memperkuat dominasi simbolik yang menjadikan tubuh-tubuh santri sebagai objek kekuasaan.

Dalam kondisi seperti ini, relasi kuasa yang terbentuk tidak bersifat horizontal atau dialogis, melainkan vertikal dan penuh subordinasi. Saya pikir, di sini feodalisme itu dibalut atas nama adab, dibumbui oleh agama, sehingga terlihat suci dan mulia.

Namun, siapa yang berani menjamin bahwa kiai itu suci sehingga diberikan label sebagai pewaris Nabi Muhammad? Siapa yang berani menjamin bahwa kiai pasti lebih benar dari santri? Tidak ada. Kiai pun manusia tak sempurna. Izinkan saya mengutip pesan Soe Hok Gie, bahwa “guru bukan dewa yang selalu benar, dan murid bukan kerbau”. Kita tak boleh tutup mata soal itu.

Rasanya gelar “pewaris nabi Muhammad” itu tidak boleh disematkan secara serampangan. Beliau adalah tokoh moral sekaligus tokoh politik besar dunia, lho. Namanya dipuja-puji umat Islam setiap saat. Sopankah bila tiba-tiba semua pemuka agama dilabeli sebagai pewaris beliau, sedangkan banyak yang memanfaatkan ketundukan santrinya demi keuntungan pribadi, dan tak sedikit juga yang menjelma sebagai predator seksual?

Baca juga:

• Pesantren Shiddiqiyyah: Kekerasan Seksual dan Lumbung Suara Politisi

Tapi menurut penulis artikel tersebut, “ketundukan itu adalah adab dan sikap takdzim santri kepada kiainya, itu bukan feodalisme, karena mereka yang berlomba-lomba ingin paling bermanfaat di hadapan kiai.” Apakah betul demikian? Saya akan mengupasnya dengan meminjam perspektif Michel Foucault.

Ya, jelas tidak betul. Hal tersebut tetap saja budaya feodalistik karena santri menganggap derajatnya lebih rendah dari kiai. Hanya saja bentuknya bukan secara represif otoriter, tapi secara doktrinal. Inilah contoh konkret yang disebut Foucault sebagai pendisiplinan pikiran dan tubuh. Makanya santri tidak perlu lagi disuruh-suruh oleh kiai, tapi wacana dan nilai-nilai yang telah ditanamkan di kepala merekalah yang menggerakkan mereka untuk nyupir, bertani, dan berternak dengan suka hati, tanpa dibayar dan tanpa merasa dieksploitasi.

Pendisiplinan itu dilakukan oleh lembaga pesantren sebagai pusat produksi wacana kekuasaan. Wacana yang mereka edarkan misalnya, “harus menghormati guru, harus berbakti pada guru, harus berbagi pada guru agar mendapatkan berkah, adab harus lebih tinggi daripada ilmu, dan sebagainya”. Akhirnya, wacana itulah yang tertanam di pikiran santri, dan menggerakkan perilakunya sesuai keinginan lembaga pemroduksi wacana.

Wacana-wacana itu menjadi suatu standar kebenaran yang harus dinormalisasi. Artinya, jika Anda mengikuti wacana itu maka Anda waras (normal). Sebaliknya, jika Anda menentang, maka Anda akan dianggap gila (tidak normal). Pada tahap ini pesantren berhasil berkuasa melalui rezim wacana, bukan rezim otoriter.

Dalam pesantren, para santri tidak hanya diawasi oleh pengurus atau ustaz, tetapi juga oleh sesama santri. Ada sistem pengawasan internal, baik secara formal maupun informal melalui budaya saling menilai, atau Foucault menyebut pengawasan semacam ini sebagai “panoptikon”. Akibatnya, santri terdorong untuk melakukan pendisiplinan karena merasa selalu merasa diawasi lewat ketakutan bahwa kalau tidak berbakti kepada guru, maka ilmunya tidak barokah.

Baca juga:

• Menyudahi Budaya Kekerasan di Pondok Pesantren

Sistem feodalisme dalam rezim wacana seperti ini tentu saja lebih berbahaya daripada feodalisme otoriter. Mengapa? Karena dalam sistem otoriter, subjeknya sadar bahwa dia hidup dalam sistem feodalistik. Tapi dalam rezim wacana, subjeknya tidak sadar karena pikiran dan tubuhnya sudah didisiplinkan. Bahkan dengan sukarela mereka membungkuk, merendahkan, dan memperbudak dirinya di hadapan manusia.

Tubuh-tubuh santri menjadi “jinak” karena tidak hanya ditundukkan oleh kekuasaan dari luar, tetapi juga dari dalam dirinya. Artinya, mereka menginternalisasi norma-norma dan mengawasi diri mereka sendiri. Inilah yang dimaksud Foucault sebagai subjectivation, proses di mana subjek dibentuk oleh kekuasaan, namun sekaligus turut mereproduksi kekuasaan itu sendiri.

Namun, pendisiplinan tubuh dalam pesantren tidak selalu bermakna negatif. Saya masih menyisakan sedikit pujian bahwa feodalisme di sana berguna untuk membentuk kedisiplinan spiritual, etika, dan tanggung jawab sosial. Akan tetapi, ketika pendisiplinan tubuh menjadi alat pelanggengan kekuasaan feodal yang menutup ruang kritik dan nalar, maka pesantren berpotensi menjadi lembaga hegemonik yang justru melawan semangat pendidikan itu sendiri.

Baca juga:

• Pesantren: Bahaya Taklid Buta kepada Kiai

Melalui kacamata post-modernis ini kita dapat memahami bahwa tubuh santri di pesantren tidak sekadar menjalani rutinitas, tetapi sedang dibentuk dan dikontrol oleh struktur kekuasaan yang sangat halus tapi kuat. Sampai-sampai mereka sendiri tidak sadar dengan adanya feodalisme itu, sehingga feodalisme kultural itu tumbuh subur dalam relasi kiyai dan santri.

Lebih dari itu, feodalisme dalam pesantren kerap memperkuat kultur diam. Santri tidak berani menyuarakan ketidakadilan, kekerasan simbolik, atau bahkan pelecehan, karena khawatir akan dianggap durhaka. Padahal, dalam kerangka pendidikan kritis, ruang untuk dialog, otonomi berpikir, dan kesetaraan menjadi hal yang esensial. (*)

Editor: Kukuh Basuki