Tidak ada bulan dalam kalender Indonesia yang sepadat September. Ia menyimpan penanda tentang musim, ritual lokal, hingga peringatan-peringatan nasional yang sarat muatan politik. Namun, lebih dari itu, September lebih menyerupai ruang pertarungan: siapa yang berhak menentukan apa yang diingat, siapa yang berhak menamai masa lalu, dan siapa yang berhak menutupinya. Bagi negara, September adalah panggung legitimasi. Tapi bagi masyarakat sipil, ia adalah arena melawan lupa. Dan bagi korban, ia adalah luka yang tak pernah benar-benar sembuh.
Sejarah panjang kita memperlihatkan bagaimana ingatan selalu dinegosiasikan. Tragedi 1965, misalnya, tidak pernah benar-benar dipahami sebagai kompleksitas sejarah. Ia diringkas menjadi cerita hitam-putih, ada yang disebut “pahlawan”, ada pula yang dicap “pengkhianat”.
Narasi itu ditanamkan melalui film wajib tonton, monumen, upacara dan kurikulum sekolah. Ingatan publik dibentuk bukan untuk memahami, melainkan untuk tunduk. September menjadi bulan yang sakral, tetapi sakralitas itu lahir dari propaganda, bukan dari penghormatan.
Baca juga:
Yang menarik, pola itu terus diwariskan meski zaman berubah. Reformasi memang membuka ruang, tetapi narasi dominan tidak pernah sepenuhnya bergeser. Setiap kali September tiba, negara masih sibuk dengan upacara, mengulang retorika tentang kewaspadaan ideologis, dan menegaskan kembali Pancasila sebagai benteng bangsa.
Tetapi substansinya justru kian diragukan. Nilai yang diagungkan tidak terlihat dalam praktik. Bagaimana bicara tentang “kemanusiaan yang adil dan beradab” jika demonstran bisa dilindas mati di jalanan? Bagaimana menegaskan “keadilan sosial” jika korupsi mewabah di lembaga negara?
Kontradiksi ini semakin jelas ketika kita menyinggung peristiwa lain yang juga terjadi di bulan yang sama, yaitu pembunuhan Munir. Dua dekade lebih, kasus itu masih menggantung. Fakta medis sudah jelas, jejak keterlibatan sudah lama dicurigai, tetapi proses hukum berhenti di pintu tertentu.
Setiap tahun, September menjadi saat ketika nama Munir kembali disebut, bukan oleh negara, melainkan oleh warga yang menolak diam. Munir diingat bukan sebagai catatan resmi, tetapi sebagai simbol bahwa keadilan bisa dimatikan oleh kekuasaan.
Perebutan Makna
Di titik inilah terlihat bahwa September bukan sekadar bulan, melainkan arena perebutan makna. Negara memonopoli ingatan dengan upacara, pidato, dan jargon ideologis. Masyarakat sipil melawan dengan Kamisan, dengan payung hitam, dengan aksi-aksi kecil tapi konsisten. Keluarga korban mengingat dengan air mata yang tak kering, sementara generasi muda berusaha membaca ulang sejarah melalui film dokumenter, buku-buku alternatif, dan diskusi publik. Ada benturan di antara semua itu, tentang siapa yang berhak atas sejarah, siapa yang menentukan makna peringatan.
Masalahnya, perebutan ini tidak pernah setara. Negara selalu punya panggung, anggaran, dan aparat untuk mengulang narasi resmi. Masyarakat sipil hanya punya ruang terbatas, bahkan sering dicurigai. Namun justru karena ketidaksetaraan itulah, suara yang kecil menjadi penting.
Aksi Kamisan, misalnya, tidak pernah mengumpulkan massa besar, tetapi daya tahannya membuatnya bergaung lebih keras daripada upacara yang megah. Kesunyian bisa lebih tajam daripada pidato. Ingatan yang sederhana bisa lebih jujur daripada narasi yang dipoles.
September dengan demikian mengajarkan bahwa ingatan adalah politik. Ingatan bukan sekadar urusan masa lalu, melainkan cara kita menata masa kini. Negara yang memilih menutup kasus lama sebenarnya sedang menata relasi kuasa hari ini.
Dengan menolak membuka arsip, ia menegaskan siapa yang boleh bicara dan siapa yang harus bungkam. Dengan merayakan Pancasila secara seremonial, ia mengklaim kebenaran tunggal dan menyingkirkan tafsir lain. Ingatan dipakai sebagai alat kontrol, bukan sebagai ruang refleksi.
Tetapi, sejarah selalu menemukan celah. Generasi baru tidak lagi pasif menerima narasi resmi. Mereka mencari di luar buku teks, membaca arsip digital, menonton film dokumenter, dan mendengar cerita keluarga. Ingatan alternatif itu tumbuh pelan, tetapi konsisten.
Baca juga:
Dan setiap kali September tiba, benturan antara versi resmi dan versi warga kembali terjadi. Inilah yang membuat September terasa segar sekaligus menegangkan: ia bukan hanya peringatan, melainkan ajang konfrontasi memori.
Menolak Repetisi
Refleksi ini penting, sebab tanpa kesadaran akan politik ingatan, kita mudah terjebak dalam repetisi. Kita bisa ikut larut dalam upacara tanpa sadar bahwa yang diperingati bukan lagi korban, melainkan kepentingan. Kita bisa mengucap Pancasila setiap hari, tetapi tidak sadar bahwa nilai itu kosong ketika tidak dihidupi. Kita bisa menangisi masa lalu, tetapi tetap menutup mata terhadap kekerasan yang terjadi hari ini. Ingatan berubah menjadi rutinitas tanpa daya gugat.
Justru di sinilah, September memberi tantangan–apakah kita hanya akan mengulang, atau berani membaca ulang? Apakah kita hanya akan menjadi penonton upacara, atau ikut merawat ingatan yang lebih jujur?
Pertanyaan ini tidak bisa dijawab dengan pidato pejabat. Ia hanya bisa dijawab dengan kesediaan menghadapi luka, dengan kesadaran bahwa ingatan adalah hak warga, bukan monopoli negara.
September bukan hanya bulan berkabung. Ia adalah bulan yang mempertaruhkan siapa kita sebagai bangsa. Bila negara terus memakai peringatan sebagai alat kontrol, maka September akan selamanya menjadi simbol pengkhianatan.
Tetapi bila warga terus merawat ingatan alternatif, maka September bisa menjadi ruang tandingan, ruang untuk menegaskan bahwa sejarah tidak bisa dibungkam, bahwa luka tidak bisa ditutup dengan tema dan slogan.
Maka setiap kali September tiba, kita tahu satu hal, bahwa peringatan belum pernah selesai. Ingatan masih diperebutkan, luka masih terbuka, dan pertanyaan masih menggantung. Di sinilah September menemukan relevansinya. Ia tidak menawarkan jawaban, tetapi memaksa kita bertanya ulang tentang siapa yang sebenarnya kita dengar ketika kita memperingati–negara, korban, atau diri kita sendiri?
Editor: Prihandini N
