Ketika Greta Thunberg dengan gencar berkampanye tentang krisis iklim, mungkin kita berpikir bahwa itu sia-sia saja karena karena semua orang telah berkontribusi dalam krisis iklim dan kerusakan lingkungan. Kita sudah terjebak dengan gaya hidup modern. Tidak! itu salah besar. Atau setidaknya, tidak sesederhana itu.
Yang paling bertanggung jawab terhadap semakin cepatnya laju kerusakan lingkungan tak lebih dari satu persen manusia. Mereka dari golongan kaya negara-negara dunia pertama yang mempunyai gaya hidup boros energi. Kehidupan mereka ditopang oleh sumber daya yang dikeruk dari alam di seluruh dunia. salah satunya termasuk dari Indonesia.
Dalam buku 32 Tahun Menjarah Alam terbitan EA Books (2026) kita disuguhkan bagaimana alam Indonesia dibuat bancakan oleh korporasi-korporasi internasional dengan memanfaatkan rezim orde baru yang sama rakusnya. Buku setebal 238 halaman ini mengajak kita mengenali berbagai macam vandalisme alam atas nama pembangunan yang aktor-aktor utamanya adalah pejabat negara, pengusaha besar, aparat keamanan.
Buku ini dibagi menjadi sembilan bab yang mengantarkan pembaca mengingat lagi bagaimana orde baru membuat kebijakan kerjasama negara-negara kapitalis yang giat menumpuk pendapatan dari intensifikasi proses produksi. Tentunya pelipatgandaan produksi itu membutuhkan bahan baku ekstra yang didapat dari pengerukan sumber daya alam Indonesia. Dengan begitu mereka tidak perlu ambil pusing terhadap pencemaran, kerusakan alam, dan perubahan iklim sebagai efek sampingnya. Selama 32 tahun kepemimpinannya Soeharto melanggengkan sistem itu dengan bantuan militer dan preman bayaran.
Awal Sebuah Petaka
Setelah naik ke tampuk kekuasaan dengan metode kudeta merangkak yang memakan korban ratusan ribu nyawa lawan politik di akhir tahun 1965 hingga pertengahan tahun 1966, Soeharto mengawali pemerintahannya dengan mengubah konstelasi politik ekonomi negara Indonesia.
Setelah dua dekade mengalami era ekonomi politik yang lebih condong ke sosialis revolusioner dan anti barat (karena dianggap neokolonialis dan imperialis) di bawah kepemimpinan Soekarno, oleh Soeharto Indonesia diubah 180 derajat menjadi negara bercorak kapitalis yang tanpa malu-malu bekerjasama dengan negara-negara dunia pertama walaupun banyak sekali kerugian dibanding keuntungannya.
Baca juga:
Kebijakan pada era demokrasi terpimpin Soekarno yang sangat pro terhadap masyarakat kecil, misalnya menasionalisasi pabrik dan tambang milik asing di Indonesia, dan juga revolusi agraria yang agendanya mendistribusikan tanah kepada petani kecil, dijungkirbalikkan Soeharto dengan kebijakan-kebijakan yang lebih menguntungkan investor asing, pejabat, aparat, dan orang-orang kaya di sekitarnya.
“Rezim ini (orde baru pimpinan Soeharto) mengembalikan doktrin-doktrin kolonial melalui trio undang-undang yang disahkan pada 1967, yaitu: UU Penanaman Modal Asing; UU Pokok Pertambangan; dan UU Pokok Kehutanan.” (halaman 31)
Dari ketiga undang-undang inilah pertunjukan besar orkestra vandalisme alam dimulai. Satu per satu investor asing berdatangan dan dengan begitu mudahnya mendapatkan izin usaha sehingga dapat membabat hutan, menggempur gunung, mengusir masyarakat setempat dan mengeruk mineral dari dalam bumi seolah itu tanah kosong tiada berpenghuni.
Menguras Mineral dan Membabat Hutan
Dalam buku ini disebutkan beberapa perusahaan internasional yang menjadi pemain utama penggalian mineral di Indonesia. Freeport Sulphur Company adalah satu contoh yang paling menonjol karena daya eksploitasi alamnya yang paling rakus dan daya rusak penggalian tambangnya sangat besar.
Perusahaan yang mengambil tembaga, emas, dan perak di Papua Barat tersebut membuat geografis pegunungan Jayawijaya berubah rupa selamanya. Gunung sakral yang kaya dengan ragam flora dan fauna dan menjadi tempat tinggal Suku Amungme, kini menjadi lubang menganga tandus penuh gurat dan limbah bekas penggalian.
Di sektor minyak bumi pemerintah Indonesia beradu rakus dengan korporasi asing dalam menyedot renik fosil purba sumber energi penggerak berbagai mesin tersebut. Sebut saja tiga perusahaan asing yang terbesar bermain di sektor ini adalah Indonesia BPM (Bataafsche Petroleum Maatschappij), Stanvac, dan Caltex. Perusahaan Caltex banyak membuat kerusakan alam di wilayah yang terkenal dengan sebutan Blok Rokan, Riau. Sementata titik-titik kandungan minyak bumi lainnya di Blora (Jawa Tengah) hingga bagian timur Indonesia seperti Sorong (Papua) tak luput dari eksploitasi oleh beberapa perusahaan lainnya.
Indonesia dengan Pertamina (Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara) tak mau ketinggalan menikmati momentum naiknya tren jual beli minyak bumi internasional ini dengan memperebar area pertambangan hingga wilayah laut.
Salah satu yang paling terkenal adalah kilang minyak di Teluk balikpapan (Kalimantan Timur). Direktur utama Permina (Perusahaan Minyak Nasional), cikal bakal Pertamina, yaitu Jendral Ibnu Sutowo pada tahun 1967 telah meneken 20-an kontrak dengan perusahaan minyak asing untuk menggarap 40 hektare lautan Indonesia untuk ditambang.
Di sektor Batu Bara, penambangan dalam skala kecil yang dilakukan pemerintah Indonesia di Bukit Asam (Sumatra Selatan), Ombilin (Sumatra Barat), dan Loa Kulu (Mahakam, Kalimantan Timur) menjadi semakin masif dengan masuknya dua perusahaan asing yaitu Shell Mijnbouw (Belanda) dan Rio Tinto Zinc (Inggris-Australia). Batubara terbaik akan diekspor, sedangkan yang berkualitas rendah akan digunakan di negara Indonesia sendiri. Ironisnya, selain merusak bentang di lahan pertambangannya, proses pencucian batu bara juga membuat sungai tercemar.
Selain mineral bumi, hutan adalah komoditas yang dieksploitasi rezim orde baru pimpinan Soeharto untuk memenuhi permintaan internasional sekaligus untuk memperkaya diri sendiri dan kroni-kroninya. Salah satu pemain eksploitasi yang terkenal adalah Bob Hasan. Anak Angkat Jenderal Gatot Subroto itu memanfaatkan status sosial dan koneksi politiknya untuk dapat memonopoli bisnis kayu di Indonesia. Datangnya perusahaan swasta International Tilber Company Indonesia (ITCI) asal Amerika sebagai investor konsesi hutan semakin memperburuk deforestasi, khususnya di wilayah hutan Kalimantan.
Rusaknya hutan juga berarti hilangnya ekosistem satwa di dalamnya. Perlahan tapi pasti banyak hewan yang kehilangan sumber makanan dan tempat tinggal dan akhirnya punah untuk selamanya. Parahnya, hewan-hewan yang masih sedikit tersisa turut diburu, diselundupkan, dan sebagian dipindah ke habitat baru untuk keperluan komersial. Burung Cenderawasih, Orang Utan, dan Harimau adalah binatang-binatang yang laris manis di pasar gelap internasional.
Pemerintah indonesia mencoba ‘menebus dosa’ dengan membuat Suaka Marga Satwa di beberapa hutan seperti misalnya di Kutai (Kalimantan Timur) dan Tanjung Puting (Kalimantan Tengah). Namun pembangunan suaka marga satwa tersebut masih terasa setengah hati ketika lebih dari sepertiga lahannya di Kutai secara diam-diam lenyap. Tercatat ada dua perusahaan yang memiliki HPH di kawasan tersebut yaitu PT Kayu Mahakam dan Sylva Duta.
Sekarang (Harus) Bagaimana?
Dengan metode kronik kliping dari berbagai media massa yang pernah terbit dan dilengkapi dengan jurnal-jurnal terbaru, ketiga penulis buku—A.S. Rimbawana, Dihan Amiluhur, Putro Wasista—menyusun buku dengan tema lingkungan dan sumber daya alam di masa orde baru. Sebuah wilayah yang masih relatif langka jika dibandingkan tema lain di masa orde baru yang masih terfokus tentang konstelasi konflik sosial dan politik di wilayah perkotaan dan pedesaan. Sebuah kerja akademik yang harus diapresiasi.
Melalui karya ketiga penulis yang masing-masing mempunyai latar belakang pendidikan sejarah ini, pembaca tidak hanya diajak memahami kembali tentang seberapa banyak kekayaan alam Indonesia yang tersedot negara-negara maju melalui bantua vandalis lingkungan. Lebih dari itu, penulis seolah mengajak kita memahami keterulangan pola-pola busuk bisnis jual beli sumber daya alam yang penuh kecurangan namun mendapatkan perlindungan hukum. Membaca buku ini seperti belajar mengenali dengan cepat indikasi-indikasi culas perusakan alam dengan dalih pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
Buku yang tersaji dengan bagus ini bukannya tanpa kekurangan. Ada beberapa celah-celah yang saya kira cukup fundamental namun belum hadir atau luput dari amatan penulis. Pertama dan cukup penting adalah kehadiran dokumentasi berupa foto. Pada buku ini hanya memuat satu foto peta konsensi minyak tahun 1967. Keberadaan foto ini cukup minim dan kurang menopang narasi-narasi yang telah dipaparkan. Foto bentang alam di suatu daerah sebelum dan setelah perusakan misalnya, itu akan semakin membuat narasi yang ditulis semakin menggigit.
Baca juga:
Buku ini juga tidak mencakup informasi-informasi penting yang cukup vital untuk memperkuat argumen kerusakan lingkungan di Indonesia. Luas hutan sebelum dan sesudah orde baru berkuasa misalnya, akan semakin menjustifikasi betapa destruktifnya rezim yang dimotori oleh Soeharto ini. Dan, ya, peta hutan akan sangat penting untuk memberikan memori visual sekaligus peringatan pada pembaca betapa pentingnya menghentikan manusia-manusia bodoh perusak alam yang tidak peduli dengan kestabilan iklim untuk generasi masa depan.
Jika ada satu bab tambahan yang cukup menarik dipertimbangkan muncul di cetakan revisi selanjutnya adalah tentang Taman Nasional. 57 Taman Nasional yang sebagian besar berdiri ketika orde baru berkuasa saya kira cukup luas untuk tidak diperhitungkan tentang bagaimana proses pendiriannya dan transparansi pemanfaatannya. Akan sangat menarik menguak pola komunikasi negara dengan masyarakat adat terkait berubahnya status tempat tinggal alami mereka menjadi Taman Nasional.
Terlepas dari kekurangan-kekurangan itu, buku ini layak kita baca dan diskusikan. Menghentikan kerusakan lingkungan adalah hal yang terlalu ambisius, namun setidaknya kita bisa berusaha mengeremnya dengan beberapa tindakan dan perlawanan. Membaca buku ini seperti sebuah langkah awal untuk melawan keganasan vandalis lingkungan demi mempertahankan bumi sebagai planet yang masih layak huni bagi kita dan generasi berikutnya di masa yang akan datang.
Artikel ini pernah terbit di booklet Klub Baca Radio Buku (Yogyakarta, 29 Mei 2026)
Editor: Prihandini N
