Kematian Vanreko Varkas Bagaskara, ASN Kementerian Ekonomi Kreatif, dalam rangkaian Latihan Dasar Kemiliteran Komponen Cadangan (Latsarmil Komcad) di Halim Perdanakusuma, menyisakan duka sekaligus pertanyaan. Vanreko mengalami gangguan kesehatan setelah mengikuti sesi latihan pada 25 September dan meninggal pada 26 September 2026 setelah mendapat penanganan medis. Menurut keterangan rumah sakit TNI AU, kondisi awalnya menunjukkan hipotensi dan kenaikan suhu tubuh yang mengindikasikan heatstroke.
Kematian itu tentu tidak boleh buru-buru dibaca sebagai akibat dari satu kebijakan tertentu. Pemerintah telah menyatakan bahwa tahapan seleksi dan kesehatan peserta akan dievaluasi. Tapi peristiwa ini sebenarnya justru membuka pertanyaan yang lebih mendasar, yaitu mengapa ASN perlu dibentuk melalui latihan dasar kemiliteran, dan apa hubungannya dengan kualitas pelayanan publik?
Alasan Negara
Pertanyaan itu penting karena negara sendiri memberi alasan yang cukup jelas. Kementerian Pertahanan menyebut Komcad ASN sebagai bagian dari upaya memperkuat pertahanan sekaligus membentuk disiplin, kepemimpinan, wawasan kebangsaan, integritas, dan semangat bela negara. Pada gelombang kedua 2026, program ini diikuti 2.065 ASN dari 50 kementerian dan lembaga. Dalam penjelasan pemerintah, karakter yang dibangun melalui latsarmil diharapkan mendukung profesionalisme ASN dan pelayanan publik.
Di sinilah persoalan kebudayaan muncul. Kita sedang berhadapan dengan cara tertentu dalam membayangkan negara, aparatur, dan warga negara. Ada keyakinan bahwa aparatur yang disiplin, tangguh, loyal, dan patuh akan menjadi aparatur yang lebih baik.
Cara berpikir ini tidak sepenuhnya keliru. Birokrasi memang membutuhkan integritas, kedisiplinan dan tanggung jawab.
Tetapi kualitas pelayanan publik tidak lahir terutama dari kemampuan berdiri tegap atau mengikuti komando. Ia lahir dari kemampuan mendengar keluhan warga, memahami persoalan, bekerja berdasarkan aturan, menggunakan kewenangan secara bertanggung jawab, dan menyelesaikan urusan publik tanpa membuat warga merasa kecil di hadapan negara. Dengan kata lain, pelayanan publik membutuhkan birokrasi yang memiliki kapasitas, bukan sekadar ketahanan fisik dan kepatuhan.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 menyebut bela negara dapat diwujudkan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran, pengabdian sebagai prajurit, maupun pengabdian sesuai profesi. Undang-undang yang sama menyatakan keanggotaan Komcad dari unsur warga negara bersifat sukarela.
Baca juga:
Di titik ini, ada satu bagian yang menarik diperbincangkan yaitu penjelasan bahwa pengabdian sesuai profesi juga merupakan bentuk bela negara. Seorang dokter menyelamatkan pasien. Guru mendidik murid. Petugas administrasi memastikan dokumen warga selesai. Penyuluh pertanian membantu petani. ASN kebudayaan menjaga agar kebijakan kebudayaan tidak berhenti sebagai seremoni.
Diuji Lebih Serius
Karena itu, hubungan antara Komcad dan pelayanan publik perlu diuji lebih serius. Jika latihan kemiliteran dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas ASN, kita perlu melihat hubungan yang jelas antara latihan tersebut dan kemampuan menjalankan tugas pemerintahan. Jangan sampai sebuah hubungan yang belum terbukti diterima begitu saja hanya karena terdengar masuk akal: disiplin militer menghasilkan ASN yang disiplin dan ASN yang disiplin menghasilkan pelayanan yang baik.
Sementara itu, persoalan yang dihadapi masyarakat jauh lebih kompleks. Pada Mei 2026, misalnya, Indonesia memiliki sekitar 7,22 juta penganggur dengan tingkat pengangguran terbuka 4,65 persen, sementara rata-rata upah buruh tercatat Rp3,39 juta. BPS memang mencatat tingkat kemiskinan nasional pada Maret 2026 turun menjadi 8,07 persen atau 22,93 juta orang, tetapi angka tersebut tetap menunjukkan besarnya pekerjaan rumah negara dalam memastikan warga memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak.
Hubungan warga dengan birokrasi pun belum sepenuhnya sederhana. Ombudsman menerima 9.502 laporan masyarakat sepanjang 2026 hingga 21 Agustus, selain 7.849 konsultasi masyarakat. Angka ini tentu tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa pelayanan publik memburuk, tetapi menunjukkan masih adanya persoalan dalam hubungan warga dengan birokrasi yang membutuhkan pembenahan tata kelola.
Dalam situasi seperti itu, pertanyaan tentang prioritas negara menjadi relevan. Jika latihan kemiliteran dipandang sebagai salah satu cara meningkatkan kualitas ASN, persoalan birokrasi apa sebenarnya yang hendak diselesaikan melalui latihan tersebut? Pertanyaan ini penting agar kita tidak berhenti pada anggapan bahwa karakter yang dibentuk melalui disiplin dan kepatuhan otomatis akan menghasilkan kemampuan melayani.
Birokrasi demokratis tidak hanya membutuhkan aparatur yang disiplin, tetapi juga aparatur yang mampu memahami persoalan warga, bekerja berdasarkan aturan, mengambil keputusan secara bertanggung jawab, mendengar keluhan, dan mengoreksi kesalahan. Ketaatan kepada hukum tetap penting, tetapi kewenangan negara juga selalu memiliki batas: ia ada untuk melayani kepentingan publik, bukan sekadar memastikan warga patuh kepada negara.
Baca juga:
Di sinilah persoalan Komcad menjadi lebih dari sekadar urusan pertahanan. Ia menyentuh kebudayaan birokrasi, yaitu nilai apa yang hendak kita tanamkan kepada orang-orang yang bekerja untuk negara? Apakah pengabdian terutama kita bayangkan sebagai kepatuhan terhadap komando, atau sebagai kemampuan menggunakan kewenangan untuk menyelesaikan persoalan kehidupan warga?
Memahami Pengabdian
Patriotisme tidak perlu dipertentangkan dengan pelayanan publik. Keduanya dapat berjalan bersama. Tapi, jangan sampai patriotisme lebih mudah dikenali ketika seorang ASN mengenakan seragam latihan, sementara bentuk pengabdian yang paling dekat dengan kehidupan warga justru berlangsung setiap hari di loket pelayanan, ruang kelas, kantor desa, rumah sakit, dan berbagai ruang publik lainnya.
Dengan demikian, ukuran keberhasilan Latsarmil perlu kembali kepada tujuan yang lebih mendasar. Apakah setelah mengikuti proses itu seorang ASN menjadi lebih mampu menjalankan kewenangannya untuk kepentingan warga?
Vanreko adalah seorang manusia, seorang ASN, dan seorang anggota keluarga yang pulang dalam keadaan yang tidak pernah diharapkan siapa pun. Kematiannya tidak cukup dilihat hanya sebagai peristiwa yang memerlukan evaluasi prosedur kesehatan dan keselamatan latihan. Ia mengingatkan kita untuk melihat kembali tujuan yang hendak dicapai dari sebuah kebijakan.
Untuk itu, negara perlu mengevaluasi metode, anggaran, bahkan bentuk kegiatannya, dan mencari pendekatan yang lebih relevan, transparan, inklusif, serta sesuai dengan kebutuhan birokrasi demokratis. Dan yang lebih penting lagi adalah evaluasi terhadap cara kita memahami pengabdian kepada negara.
Sebab negara yang kuat bukan hanya negara yang mampu menyiapkan cadangan pertahanan. Negara yang kuat adalah negara yang setiap hari mampu membuat warganya merasa bahwa ketika berhadapan dengan pemerintah, mereka sedang berhadapan dengan pelayan publik, bukan sekadar dengan perangkat kekuasaan.
Dan mungkin di situlah ukuran paling sederhana dari bela negara. Bukan seberapa keras negara dapat memerintah rakyatnya, tetapi seberapa sungguh-sungguh negara bekerja untuk kehidupan rakyatnya.
Editor: Prihandini N
