“Rumah bukan sekadar tempat untuk pulang; ia adalah keputusan tentang bagaimana seseorang ingin menjalani hidup.”
Selama bertahun-tahun, memiliki rumah diperlakukan hampir seperti ukuran keberhasilan hidup. Setelah bekerja, seseorang diharapkan menikah, membeli rumah, lalu membangun kehidupan yang dianggap mapan. Pola itu terasa masuk akal bagi generasi sebelumnya. Namun, bagi Gen Z yang memasuki dunia kerja dalam situasi harga hunian, biaya hidup, dan pola pekerjaan yang berubah, rumus tersebut tidak selalu relevan.
Gen Z kemudian sering disebut sebagai generasi yang tidak tertarik memiliki rumah. Mereka dianggap lebih memilih kos, kontrakan, atau apartemen sewaan karena mengejar kebebasan dan pengalaman. Anggapan itu terlalu cepat. Pilihan menyewa belum tentu menunjukkan penolakan terhadap kepemilikan. Bisa saja seseorang ingin memiliki rumah, tetapi harga, lokasi, pendapatan, ketidakpastian pekerjaan, dan kebutuhan mobilitas membuat keputusan membeli menjadi jauh lebih rumit.
Baca juga:
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada 2025, sebanyak 21,20 persen rumah tangga di DKI Jakarta menempati hunian berstatus kontrak atau sewa. Secara nasional, proporsinya mencapai 5,15 persen. Data tersebut memang tidak secara khusus menggambarkan perilaku Gen Z, tetapi memperlihatkan bahwa hunian sewa merupakan bagian nyata dari struktur perumahan Indonesia, terutama di wilayah perkotaan.
Masalahnya, pembicaraan tentang rumah sering berhenti pada pertanyaan sederhana: “Mampu membayar cicilan atau tidak?” Padahal, kemampuan memiliki rumah tidak hanya ditentukan oleh harga bangunan.
Bayangkan dua rumah. Rumah pertama berharga Rp300 juta, tetapi berada jauh dari pusat pekerjaan. Rumah kedua berharga Rp500 juta dan terletak dekat tempat kerja serta transportasi publik. Secara nominal, rumah pertama lebih murah. Namun, biaya transportasi, waktu perjalanan, kebutuhan makan di luar rumah, dan kelelahan akibat perjalanan panjang dapat membuat rumah tersebut jauh lebih mahal dalam kehidupan sehari-hari.
Di sinilah istilah “terjangkau” perlu dipersoalkan. Harga rumah tidak dapat dipisahkan dari lokasi.
Laporan Bank Dunia tentang People-First Housing pada 2025 menunjukkan adanya hubungan erat antara perumahan, pekerjaan, dan infrastruktur di Indonesia. Pekerja perkotaan rata-rata memperoleh pendapatan lebih tinggi dibandingkan pekerja pedesaan yang sebanding. Artinya, lokasi hunian juga berkaitan dengan akses terhadap kesempatan ekonomi. Rumah yang murah tetapi jauh dari pekerjaan belum tentu menjadi solusi apabila penghuni harus mengeluarkan biaya besar untuk mempertahankan akses tersebut.
Tekanan harga hunian juga bukan persoalan Indonesia semata. OECD dalam Regions and Cities at a Glance 2024 mencatat bahwa harga hunian di kawasan perkotaan besar dengan sedikitnya 1,5 juta penduduk meningkat hampir 68 persen selama satu dekade. Pada 2023, harga hunian di kawasan perkotaan besar rata-rata 86 persen lebih tinggi dibandingkan kawasan perkotaan yang sangat kecil.
Dalam situasi seperti itu, menunda pembelian rumah tidak otomatis berarti seseorang lebih mementingkan konsumsi, hiburan, atau gaya hidup. Bisa jadi keputusan tersebut merupakan konsekuensi rasional dari kondisi ekonomi dan mobilitas pekerjaan.
Bagi sebagian Gen Z, rumah tetap memiliki nilai sebagai aset, ruang privat, dan kepastian tempat tinggal. Namun, kepemilikan juga membawa konsekuensi: uang muka, cicilan jangka panjang, biaya perawatan, pajak, serta keterikatan pada lokasi.
Baca juga:
Sementara itu, kehidupan awal karier sering kali belum stabil. Seseorang dapat berpindah perusahaan, kota, bahkan bidang pekerjaan. Dalam keadaan seperti ini, menyewa memberikan fleksibilitas yang tidak selalu tersedia melalui kepemilikan. Hunian sewa memungkinkan seseorang tinggal dekat pusat pekerjaan tanpa harus mengambil keputusan finansial jangka panjang terlalu dini.
Karena itu, menyewa dan membeli seharusnya tidak ditempatkan sebagai pilihan antara gaya hidup “bebas” dan kehidupan “mapan”. Keduanya merupakan bentuk strategi hunian yang memiliki konsekuensi berbeda.
Pertanyaan yang lebih penting bukan lagi “Mengapa Gen Z tidak membeli rumah?” melainkan “Apakah pilihan rumah yang tersedia benar-benar sesuai dengan kehidupan mereka?”
Hunian yang terjangkau seharusnya tidak hanya dihitung dari harga bangunan. Jarak menuju tempat kerja, akses transportasi, pendidikan, kesehatan, ruang publik, keamanan, dan kualitas lingkungan juga menentukan biaya sebenarnya. UN-Habitat menempatkan perumahan dalam kaitan erat dengan akses terhadap pekerjaan, layanan publik, peluang ekonomi, dan kualitas hidup.
Dengan perspektif tersebut, rumah tapak bukan satu-satunya bentuk kepemilikan yang perlu dibayangkan. Hunian vertikal, apartemen yang terhubung transportasi publik, rumah dengan skema kepemilikan yang lebih fleksibel, maupun berbagai bentuk hunian sewa jangka panjang dapat menjadi bagian dari pilihan perumahan perkotaan.
Jadi, persoalannya bukan apakah Gen Z masih menginginkan rumah. Banyak yang tetap menginginkannya. Yang berubah adalah pertanyaan tentang rumah seperti apa, di mana lokasinya, berapa total biaya yang harus ditanggung, dan apakah rumah tersebut benar-benar mendukung kehidupan penghuninya.
Jika sebuah rumah hanya murah karena lokasinya membuat penghuninya kehilangan waktu berjam-jam setiap hari, persoalannya bukan semata-mata harga rumah. Begitu pula jika seseorang mampu membayar cicilan, tetapi harus mengorbankan terlalu banyak kebutuhan lain untuk mempertahankannya.
Ukuran keberhasilan perumahan bukan sekadar berapa banyak orang yang memiliki sertifikat rumah. Ukurannya juga terletak pada apakah masyarakat dapat memperoleh hunian yang aman, layak, terjangkau, dan tetap terhubung dengan pekerjaan serta kehidupan sosialnya.
Bagi Gen Z, rumah mungkin tetap menjadi tujuan. Hanya saja, jalan menuju ke sana tidak lagi sesederhana membeli bangunan, membayar cicilan, lalu menyebutnya sebagai tanda kemapanan. (*)
Editor: Kukuh Basuki
