Kita hidup di zaman di mana kata “bangsa” tidak lagi bergema dari podium, melainkan dari linimasa, mural jalanan, hingga kelebat berita yang terus berganti. Dalam era algoritma dan budaya visual yang bergerak cepat, makna kebangkitan nasional tidak lagi bisa dikembalikan semata pada tonggak sejarah 1908 atau 1945. Ia harus dibaca sebagai medan pertempuran wacana, ruang negosiasi makna, dan praktik sehari-hari warga dalam mengartikulasikan kembali apa itu Indonesia.
Dari perspektif cultural studies, terutama yang dikembangkan oleh Stuart Hall, budaya bukan sekadar produk estetika atau adat istiadat, melainkan proses produksi makna dalam relasi kuasa. Kebangkitan, dalam hal ini, bukanlah peristiwa statis atau seremoni sakral yang berulang setiap 20 Mei, tetapi praktik terus-menerus membongkar dan membentuk ulang identitas nasional. Bangsa, sebagaimana ditegaskan Benedict Anderson dalam Imagined Communities, bukan entitas biologis, tapi komunitas terbayang yang dibentuk oleh narasi, bahasa, dan imajinasi kolektif.
Baca juga:
Maka, pertanyaannya: Indonesia macam apa yang kita bayangkan sekarang? Apakah Indonesia adalah potret baliho pejabat yang tersenyum artifisial di pinggir jalan? Atau Indonesia yang lahir dari protes mural yang dihapus tiap tengah malam, poster aksi yang sobek di halte kota, dan suara-suara minoritas yang dibungkam dengan dalih menjaga stabilitas?
Redefinisi
Kebangkitan nasional harus diredefinisi dalam konteks kemampuan warga untuk memproduksi makna sendiri. Bukan sekadar mengikuti narasi negara, tetapi merebut hak untuk menafsirkan masa depan lewat praktik budaya yang beragam.
Dalam iklim politik yang kian otoriter dan kebijakan yang seringkali meminggirkan yang kecil, suara-suara alternatif dari komunitas seni, literasi akar rumput, hingga aktivisme daring menjadi bentuk kebangkitan yang paling relevan.
Contoh konkretnya bisa dilihat dari bagaimana anak-anak muda di berbagai kota menciptakan media alternatif. Podcast independen yang membahas sejarah lokal dari sudut pandang perempuan; zine yang memuat puisi anak-anak jalanan; kanal YouTube yang membongkar mitos pembangunan lewat animasi satir. Ini semua adalah praktik kebudayaan yang melawan, bukan sekadar ekspresi. Mereka tidak menunggu pengakuan dari negara—mereka menciptakan panggungnya sendiri.
Dalam lanskap ini, kita bisa menyebut kebangkitan nasional bukan sebagai “gerakan kebangsaan” seperti pada awal abad ke-20, tetapi sebagai “produksi budaya subversif” yang menantang representasi dominan.
Budaya populer menjadi arena kontestasi serius. Film dokumenter di YouTube yang membahas perampasan tanah lebih berdampak daripada pidato pejabat. Meme di Instagram bisa menjadi wacana tandingan terhadap narasi resmi. Literasi tidak lagi soal buku semata, tapi juga visual, suara, dan performativitas.
Seperti yang diungkapkan Michel Foucault, kekuasaan tidak hanya bekerja lewat represi, tapi juga lewat produksi kebenaran. Maka, kebangkitan nasional berarti keberanian untuk menciptakan “kebenaran-kebenaran kecil” yang selama ini ditindas oleh narasi besar. Saat negara memonopoli sejarah, warga bisa membongkar arsip dan membuat ulang kronik dengan cara mereka sendiri. Inilah demokratisasi pengetahuan sebagai bentuk kebangkitan.
Namun tentu, ini bukan perkara mudah. Banyak komunitas dibungkam dengan cara halus maupun kasar. Kegiatan diskusi dibatalkan, buku dibakar, aktivis ditangkap, dan karya seni disensor. Semua ini terjadi bukan hanya karena rezim anti-demokrasi, tapi juga karena monopoli tafsir atas nasionalisme: siapa yang boleh bicara atas nama bangsa; siapa yang dianggap sah mewakili Indonesia.
Membongkar Batas
Karena itu, dalam kebangkitan nasional yang baru, penting untuk membongkar batas-batas eksklusif nasionalisme itu sendiri. Nasionalisme hari ini tidak boleh menjadi proyek homogenisasi budaya. Ia harus membuka ruang bagi difabel, masyarakat adat, etnis minoritas, komunitas bahasa ibu—semua suara yang sebelumnya tak punya tempat dalam peta kebangsaan.
Baca juga:
Dalam logika cultural studies, perubahan sosial bukan sekadar persoalan struktur makro, tapi transformasi dalam praktik kultural sehari-hari. Seorang pemuda yang membuat perpustakaan jalanan di trotoar adalah bentuk kebangkitan. Seorang seniman yang menggambar di dinding kampungnya tentang krisis air bersih sedang membangun bentuk nasionalisme baru yang berpihak. Mereka tidak menyanyikan “Indonesia Raya” di podium, tapi menanamkannya dalam kerja nyata.
Kita melihat bahwa kini negara pun mulai mengakui pentingnya ruang kultural ini. Di Jakarta, misalnya, pemerintah membuka layanan perpustakaan hingga larut malam. Ini bisa dibaca sebagai respons terhadap dinamika baru: bahwa literasi bukan lagi kegiatan elite siang hari, tapi kebutuhan warga muda yang hidup dalam ritme kerja kota. Namun kebijakan semacam ini harus dibaca dengan kritis—apakah ia membuka ruang partisipasi kultural sejati, atau hanya kosmetik belaka.
Kebangkitan nasional yang sejati menuntut lebih dari sekadar infrastruktur. Ia menuntut redistribusi simbolik: siapa yang dilihat, siapa yang dibungkam, siapa yang punya akses pada imajinasi bangsa.
Seperti dikatakan oleh Raymond Williams, budaya adalah medan perjuangan, bukan warisan pasif. Maka, kebangkitan bukan soal siapa yang memimpin, tapi siapa yang berani memaknai ulang arah bangsa dengan cara yang inklusif dan imajinatif.
Hari ini, anak-anak muda yang membuat film pendek tentang ekologi di Kalimantan, yang menulis novel berbahasa daerah, yang membuat forum terbuka untuk membahas UU kontroversial, semua sedang membangun kebangkitan nasional—tanpa perlu menyebutnya demikian. Mereka tidak memakai bendera, tapi keberanian. Tidak memakai seragam, tapi kreasi. Mereka tidak sedang merayakan masa lalu, tapi sedang membayangkan masa depan.
Dan itu mungkin, justru, kebangkitan paling sejati: bukan yang dikumandangkan, tapi yang dijalankan. Bukan yang dimonumenkan, tapi yang dihidupi. Bukan yang seragam, tapi yang plural. Sebab Indonesia bukan satu suara, tapi ribuan suara yang terus bergema, saling menggugat dan saling menguatkan. (*)
Editor: Kukuh Basuki
————————————-
Ditulis oleh Purnawan Andra, alumnus Governance & Management of Culture Fellowship Program di Daegu Catholic University Korea Selatan. Bekerja di Direktorat Bina SDM, Lembaga & Pranata Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan. Contact person 0813 287 35 881. Nomor rekening : 136-00-0663565-7 Bank Mandiri KK Ahmad Yani Magelang a/n Purnawan Andra
