Philosophy Student

Apa Kabar Manusia Indonesia di Tahun Politik?

Geza Bayu Santoso

4 min read

Semua orang membicarakan pemilu. Gedung pencakar langit Jakarta hingga angkringan akar rumput Kota Jogja nyaris tak pernah absen membicarakan nasib demokrasi Indonesia, arah pembangunan bangsa, dan siapa pemimpin negara selanjutnya. Janji politik diobral sedemikian ciamik, para jubir berdebat dengan hebat, sedangkan masyarakat, terus saja menyiasati rasa lapar dengan mi instan, kadang goreng, sesekali rebus. 

Alangkah menakjubkannya negara kaya bernama Indonesia ini. Tanahnya subur, ditanami singkong tumbuh jagung. Diwarisi ide dan gagasan, dibunuh perlahan dengan merendahkan kepakaran. Negara adalah pabrik terbaik untuk memproduksi kebodohan, akrobat politik tak substantif, dan sederet langkah agresif yang membunuh intelektual. Masyarakat terus dibodohi dengan fabrikasi mitos, mereka berbicara masa jaya (Indonesia Emas), tapi rakyat dipertontonkan aksi menggali lubang kebobrokan.

Prof. Sukidi mengajak kita untuk menyelamatkan demokrasi dari ujung kematian, sungguh ajakan luhur yang menggambarkan bahwa negara  benar-benar sedang mencekik demokrasi. Indonesia tak mungkin mati sebagai bangsa, tapi berpindahnya kedaulatan tertinggi dari rakyat menuju segelintir penguasa adalah momen tragis yang sedang negara racik. Negara menggali lubang untuk mengubur kedaulatan rakyat, lalu menutupnya dengan para pemilik modal cum penguasa yang kini kita kenal dengan istilah oligark.

Negara Bukan-Bukan, sebuah judul buku yang menggelitik karya Kyai Nur Kholik Ridwan, yang isinya mengulas prisma pemikiran Gus Dur tentang negara-bangsa yang berlandaskan Pancasila. Jangan-jangan, Indonesia pasca Reformasi juga sedang berada dalam demokrasi bukan-bukan, sebuah keadaan dimana demokrasi prosedural dirayakan tapi tak pernah menyentuh ranah substansial? Pemilu meriah dengan jargon pesta demokrasi, tapi tujuan dari demokrasi itu sendiri tak pernah ada wujudnya. Semoga dugaan saya salah.

Tulisan ini mengandung usul sederhana, yaitu agar pengecekan dan pengawasan praktik demokrasi di Indonesia kini lebih dipusatkan pada penggunaan kekuasaan, tidak lagi pada perebutan kekuasaan saja. Ignas Kleden pernah menulis bahwa hampir semua partai punya cukup keterampilan politik untuk memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan, tetapi sedikit yang menyadari pentingnya penggunaan kekuasaan dan tahu memanfaatkannya.

Kita melihat bahwa demokrasi Indonesia masa kini terlalu fokus merebut dan mempertahankan kekuasaan hingga mereka lupa untuk menggunakan kekuasaan, memanfaatkan kekuatan politik untuk mengembalikan kedaulatan kepada rakyat. Pemilu 2024 dengan jelas memperlihatkan bagaimana kerja keras rezim untuk mempertahankan kekuasaan. Mereka mengangkangi konstitusi, merobek supremasi hukum, dan menghalalkan segala cara untuk berkuasa hingga kekuasaan membawa mereka pada perilaku korup.

Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely,” tegas Lord Acton. Kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan yang absolut mutlak korup.

Debat capres-cawapres tak memberikan apapun selain gimmick cetek yang mempertontonkan kebobrokan. Memang begitu jalannya, jika tak begitu kuat untuk membicarakan substansi, maka segala cara dilakukan agar ketidakmampuan dapat tertutupi dengan akrobat dangkal yang populis. Padahal, debat calon presiden adalah debat ideologis. Namun, sayangnya, panggung demokrasi satu ini berubah jadi ruang untuk mempertontonkan kelucuan. Bumi sudah mendidih  dan calon pemimpin bangsa masih saja bercanda.

Baca juga:

Akhirnya, masyarakat berdebat perihal layak dan tidak layak, baik dan tidak baik, atau lazim kita kenal dengan istilah etika. Perdebatan dari panggung luhur yang seharusnya memantik masyarakat untuk memperbincangkan masalah substansial, harus bergeser fokus pada baik-buruk yang teramat subjektif dalam menilainya. Hal semacam ini terjadi karena para pemimpin tak lagi memegang ideologi. Mereka mengganti nilai publik dengan akrobat politik pinggiran. 

“Seorang eks Ketua DPRD, pernah mengadu kepada saya, selalu dipanggil oleh aparat penegak hukum (APH) dengan dugaan memimpin korupsi APBD berjamaah. Setiap dipanggil APH dia diperas agar tidak dijadikan Tersangka (TSK). Ditunjukkan foto kekayaan, aset-aset dan aibnya. Dia pun tak berkutik, tertekan, dan selalu membayar. Tapi setelah berhenti jadi ketua DPRD dan hartanya habis, tak bisa diperas lagi, dia tetap dijadikan tersangka dan dipenjara 7 tahun. Itu contoh orang tersandera. Hidupnya tak merdeka, selalu dalam tekanan,” cuit Mahfud MD di media sosial X.

Kita juga melihat intelektual publik yang terang benderang menurunkan kualitas intelektualnya. Berbicara lantang namun kontradiktif dengan apa yang selama ini mereka perjuangkan. Nada baiknya, mereka sedang menjaga relevansi dengan dunia yang telah banyak berubah. Prasangka buruknya, mereka sedang tersandera seperti apa yang diceritakan Prof. Mahfud. Nada jahatnya, jangan-jangan mereka memang oportunis yang bengis, haus kursi kekuasaan, dan berniat melanggengkan kepentingan bisnis pribadi. 

Pidato kebudayaan Mochtar Lubis di Taman Ismail Marzuki tahun 1977, yang kini terbit menjadi buku berjudul Manusia Indonesia, kembali menemukan relevansinya. Sifat-sifat manusia Indonesia yang beliau maksud seperti munafik, tidak mau bertanggung jawab, feodal, percaya takhayul, lemah karakternya, dan boros tampak dipertontonkan dalam pagelaran akbar bernama Pesta Demokrasi 2024. Apa yang ditulis Pak Mochtar tak semuanya benar, tetapi perjalanan bangsa ini, terutama pasca Reformasi, makin menegaskan bahwa bayangan kemunafikan, feodal, dan logika mistika itu nyata ada.

Pertama, kemunafikan, di depan kamera berlagak menjadi pemimpin sederhana, tapi di belakang melepas topeng dan jadi penguasa yang haus kuasa. Teriak dukung produk lokal, tapi kain yang menutupi tubuhnya bukan hasil karya anak bangsa. Kedua, tidak mau bertanggung jawab, pejabat negara saling lempar tanggung jawab saat ada masalah, kementerian A menyalahkan komisi B, kepala dinas C menyalahkan deputi D. Begitu terus hingga masalah tak tertangani. Lempar tanggung jawab adalah hobi yang dirawat birokrasi Indonesia. 

Ketiga, feodalisme, asal bapak senang, contoh sederhananya adalah bawahan akan menutup rapat keburukan atasan meskipun ia tahu atasannya salah. Praktik feodal sering membuang prestasi, kecakapan, dan pengabdian ke dalam tong sampah. Tidak menghendaki adanya kolaborasi antara masyarakat dengan pemerintah, yang ada adalah hirarki: pemerintah di atas, masyarakat di bawah. Yang berkuasa alergi kritik dan rakyat sebagai subjek yang dikuasai takut untuk bersuara. Rakyat begitu menghormati kaum bangsawan sampai lupa bahwa bangsawan tak selamanya suci, bisa salah dan berlumur dosa juga. 

Keempat, percaya takhayul, kepercayaan manusia Indonesia terhadap kekuatan gaib ini tak pandang kelas sosial, mau anda kaum terpelajar, kaum proletar, kaum bangsawan terdidik sekalipun, keyakinan kita bahwa pohon, batu, jembatan, dan simbol-simbol memiliki kekuatan supranatural sangatlah tinggi. Tentu menjadi kekayaan budaya sendiri jika dilihat dari sudut pandang ekologi. Namun, sikap takhayul telah membawa kita pada perdebatan yang mengawang, menganggap sesuatu ada padahal aslinya tidak ada. Tan Malaka menyebutnya logika mistika, cara pikir yang seyogyanya disudahi karena tak membawa Indonesia menuju peradaban yang jauh lebih baik. 

Kelima, kegoyahan watak, manusia Indonesia mudah berubah, kurang kuat saat mempertahankan nilai yang ia yakini. Salah satu faktornya, ya, asal bapak senang, membuka jalan lebar perubahan sikap asal atasan senang, asalkan tujuan praktis pribadi terpenuhi. Perdebatan masyarakat soal nilai dan ideologi jadi tak seksi. Keenam, boros, manusia Indonesia modern dipaksa sistem untuk menghambur-hamburkan uang, iklan pinjaman online merajalela, fitur pay later terbuka aksesnya. Semua perangkat teknologi memudahkan masyarakat untuk hidup foya-foya, rakus, dan menolak hidup cukup.

Sebagai individu, berupaya semaksimal mungkin untuk menghindari ciri negatif manusia Indonesia adalah sebaik-baiknya jalan untuk mewujudkan misi keadaban bangsa. Jalan politik dan hukum kita telah jauh melenceng dari tujuannya. Politik tidak lagi menjadi alat untuk kepentingan bersama. Hukum dimanipulasi untuk meruntuhkan demokrasi sekaligus melanggengkan praktik kekuasaan yang nepotis. Proyek strategis nasional terus berjalan meski persisten mencederai etika lingkungan, merampas ruang hidup masyarakat, dan merenggut nilai kemanusiaan.

Tatanan bernegara kita dirusak oleh aktor politik yang jahat dan tidak tahu malu. Ia menormalisasi conflict of interest, memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya untuk kepentingan pribadi dan golongan. Betapa jahatnya mereka ini, rakyat susah payah membayar pajak, merintih sakit, dan pusing beribu malam, eh, uang mereka justru dimanfaatkan segelintir politisi untuk menyukseskan misi pribadi.

Cukup sudah parade kebohongan, kebengisan, dan omong kosong ini. Saatnya menyatakan sikap bahwa rakyat muak!

 

Editor: Emma Amelia

Geza Bayu Santoso
Geza Bayu Santoso Philosophy Student

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dapatkan tulisan-tulisan menarik setiap saat dengan berlangganan melalalui email