Akhir-akhir ini, sebagai WNI rasanya lelah sekali ketika melihat berbagai berita yang ada di media sosial. Mulai dari Revisi RUU TNI, tunjangan DPR, demo pada Bulan Agustus, pengesahan RKUHAP, konflik agraria masyarakat adat, konflik manusia dengan gajah. Sampai yang terbaru, musibah banjir dan longsor yang menimpa para saudara kita di Pulau Sumatera.
Apalagi soal banjir di Pulau Sumatera. Banyak dari kita semua yang pasti merasa marah, sedih, dan frustasi saat melihat cuplikan dampak kerusakan banjir yang sangat parah yang beredar di media sosial. Mulai dari rumah yang hancur, banyak warga dan hewan yang kehilangan keluarga dan tempat tinggal. Hingga keterbatasan penyaluran bantuan kepada para korban bencana.
Baca juga:
Begitu jengah rasanya saat melihat berita bahwa pemimpin kita sangat lamban dan buruk sekali dalam merespon bencana yang terjadi. Mulai dari pernyataan pemerintah bahwa dampak kerusakan bencana banjir tidak separah yang terlihat seperti di media sosial. Padahal kondisi sebenarnya justru lebih parah dari apa yang kita saksikan di media sosial.
Keterbatasan anggaran pun juga membuat penyaluran bantuan jadi terbatas. Kondisi ini diperparah dengan terputusnya akses transportasi juga komunikasi akibat arus banjir yang menerjang dengan begitu derasnya. Alhasil banyak warga yang terpaksa menahan lapar dan dingin di tenda pengungsian.
Melihat betapa lambatnya pemerintah, banyak netizen dan influencer menggalang dana untuk memberikan bantuan kepada para korban bencana di Pulau Sumatera. Mirisnya, banyak bantuan yang terhambat penyalurannya karena rumitnya sistem regulasi dari pemerintah.
Lebih parahnya lagi media sosial juga ramai dengan perbincangan soal salah satu anggota DPR, mencibir para netizen yang bangga berhasil mengumpulkan donasi sebanyak 10 miliar.
“Cuma nyumbang 10 miliar. Negara sudah triliunan,” bukankah itu memang sudah menjadi tugas sebuah negara untuk melindungi rakyatnya? Lantas kenapa harus memamerkan berdonasi seolah-olah sudah memberikan bantuan?
Bagaimana bisa saat memberikan bantuan pun kita juga kena cibir oleh penyelenggara negara kita sendiri?
Bahkan saking buruknya respon pemerintah pusat dalam menanggapi bencana banjir di Pulau Sumatra, Gubernur Aceh sampai bilang sudah bukan warga bantu warga lagi. Tapi korban bantu korban. Karena relawan yang turun pun kebanyakan korban banjir yang juga kehilangan rumah dan keluarganya.
Saat melihat cuplikan pernyataan Gubernur Aceh tersebut, rasanya begitu menancap sekali di ingatan. Dari pernyataan beliau saya mendapatkan sebuah refleksi bahwa korban bantu korban itu memang benarlah adanya.
Ya, kita semua adalah korban dari kerusakan sistemik.
Alam tidak pernah berbohong. Dampak banjir yang sangat parah ini terjadi bukan hanya karena faktor curah hujan yang sangat tinggi dan kondisi meteorologi saja. Tetapi, kondisi ini juga diperparah dengan adanya isu deforestasi yang dilakukan oleh para korporasi culas. Mereka melakukan ekspansi besar-besaran dengan membabat hutan.
Alhasil seperti yang bisa kita lihat. Banyak rumah warga yang hancur bukan karena terkena air banjir saja. Gelondongan kayu yang terbawa arus banjirlah yang menambah dampak kerusakan pada rumah warga dan fasilitas umum. Ironis sekali bukan. Warga juga makhluk hidup lain yang tidak tau dan tidak melakukan apa-apa malah menjadi korbannya.
Jika ditelisik lebih dalam, deforestasi hutan secara besar-besaran ini bisa terjadi karena adanya regulasi/kebijakan yang memperbolehkan untuk melakukan pembabatan hutan secara ugal-ugalan.
Baca juga:
Sebagian dari kita mungkin banyak yang tidak sadar, bahwa kita hidup dalam sistem yang membiarkan korporasi culas untuk mengeruk sumber daya alam secara sembarangan. Alhasil hutan kita menjadi hilang, ekosistem semakin rusak, dan polusi atau pencemaran lingkungan jadi semakin parah.
Barangkali bencana yang menimpa kita hadir untuk menjadi pengingat bahwa sudah seharusnya kita menuntut sistem/kebijakan yang tak hanya berpihak pada keadilan sosial, tapi juga berpihak pada keberlanjutan lingkungan dan alam.
Karena kerusakan sistemik itu tidak memilih korban. Perasaan sedih, jenuh, lelah, frustasi, dan marah yang sedang kita rasakan saat ini adalah pertanda kita semua adalah korban dari rusaknya sistem politik dan kebijakan yang dibuat oleh para penyelenggara negara kita.
Bencana ekologis ini bisa juga hadir untuk mengingatkan kita bahwa barangkali kita sudah terlalu lama berdiam diri melihat kerusakan. Sudah saatnya kita mengambil peran untuk bersuara. Mendorong para penyelenggara negara, selaku pemegang wewenang untuk membuat kebijakan yang mendorong keadilan sosial dan lingkungan.
Karena bencana hadir bukan hanya menjadi sebuah “takdir”, tapi juga konsekuensi dari keputusan apa yang diperbuat oleh manusia. (*)
Editor: Kukuh Basuki
