Hampir sebulan telah berlalu sejak saya bersama rekan-rekan kelompok berhasil menuntaskan salah satu amanah Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kuliah Kerja Nyata, sebuah program wajib yang harus dijalani mahasiswa di kampus saya pada penghujung semester enam menjadi momen tersendiri yang mengubah ritme keseharian: dari rutinitas belajar di bangku kuliah menuju terjun langsung ke tengah kehidupan masyarakat.
Sebelum program pengabdian dimulai, rasa pesimis sempat menyelinap di antara anggota kelompok kami. Lokasi KKN yang kami terima adalah sebuah desa yang seolah-olah tidak banyak menyisakan ruang untuk dibenahi. Namun pada akhirnya, orientasi awal kami yang semata-mata ingin melaksanakan program kerja sesuai tuntutan SDGs kampus perlahan bergeser menjadi sesuatu yang jauh lebih bermakna: belajar sekaligus mengabdi bersama masyarakat.
Mungkin tidak sedikit yang berpendapat bahwa KKN sudah tidak relevan, sehingga banyak suara yang mengusulkan agar program ini digantikan dengan magang. Namun, setelah menjalani lebih dari 45 hari pengabdian, saya merasa keberatan dengan pandangan itu.
Persoalannya bukan terletak pada relevansi KKN itu sendiri, melainkan pada cara pandang kita dalam menjalankannya. KKN hanya dijadikan ajang seremonial dan sekadar pelaksanaan program demi memenuhi laporan akhir.
Saya memilih jalan berbeda. Alih-alih hanya sekadar mengejar target program kerja, saya memaknai KKN sebagai wujud murni dari salah satu pilar Tri Dharma Perguruan Tinggi: Pengabdian dengan satu bonus yang tak ternilai, yaitu pembelajaran.
Baca juga:
Dari 45 hari bersama masyarakat Desa Sidomulyo, Dusun Tinjumoyo, salah satu pelajaran paling berharga yang saya petik adalah tentang bagaimana seharusnya seorang pemimpin lahir dan bertumbuh. Pelajaran ini terasa seperti nasihat yang sangat relevan bagi para pemimpin, baik di level lokal maupun nasional, yang kadang menciderai nama mereka sendiri akibat perilaku ataupun perkataanya.
Sebelum Memimpin Negara, Belajarlah dari Warga
Kita hidup di zaman yang ditandai oleh kemunduran, baik dalam mekanisme pemilihan pemimpin maupun dalam sistem demokrasi yang selama ini kita junjung. Tak jarang kita hanya memberikan suara kepada calon pemimpin yang lebih rajin membagi-bagi uang di awal ketimbang menepati janji hingga akhir masa jabatan, atau kita memilih sosok yang wajahnya akrab di media sosial penuh gimik dan narasi yang ternyata bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan.
Bermunculan pula para pakar dadakan yang dengan lantang menyuarakan kriteria pemimpin ideal, ada yang mensyaratkan pendidikan tinggi, ketegasan, kelembutan yang mematikan, hingga pemimpin yang sedikit bicara namun banyak bertindak. Bagi saya, semua kriteria itu terasa terlalu generik untuk dijadikan tolok ukur ketika kita dihadapkan pada pilihan pemimpin yang nyata.
Kita selalu menaruh harapan pada pemimpin baru yang akan membawa perubahan dan berpihak pada rakyat, namun yang kerap kita temukan hanyalah sosok yang bermodal elektabilitas dan ketenaran semata.
Lantas, kriteria pemimpin seperti apa yang sejatinya relevan untuk zaman ini? Jawaban atas pertanyaan itu justru saya temukan di sebuah desa. Desa yang maju bukan karena kekayaan materialnya, melainkan karena kuatnya solidaritas warganya. Ketika ada kegiatan bersama, warga mau ikut terlibat dan saling mendukung.
Dari situlah saya mulai melihat bahwa ada beberapa karakter yang sebenarnya bisa dijadikan acuan. Bukan hanya ketika kita memilih seorang pemimpin, tetapi juga ketika kita ingin belajar menjadi pemimpin sendiri baik di tingkat lingkungan sekitar, daerah, bahkan kalau boleh bermimpi, sampai tingkat nasional.
Pinter, Pener, Puter, Bunder, Lumer
Suatu malam, dalam sebuah pertemuan bersama warga dan sejumlah mantan ketua Rukun Warga, seorang sesepuh RW tiba-tiba menyapa saya dan menanyakan jurusan yang saya tekuni. Dari pertanyaan sederhana itu, pembicaraan mengalir ke soal kegiatan-kegiatan rutin lingkungan yang terus digelar dari tahun ke tahun. Di sela obrolan itulah beliau menitipkan sebuah pelajaran yang terasa sangat berharga.
“Dadi ketua RW neng kene iku kudu duwe limo perkoro.” (Menjadi ketua RW di sini harus memiliki lima perkara).
Saya sempat menduga perkara itu terkait dengan modal dana dan suara. Ternyata dugaan saya sama sekali meleset. Beliau melanjutkan: “pemimpin utawa ketua RW neng kene kudu pinter, pener, puter, bunder, lumer.” Beliau perlahan menjelaskan makna dari tiap kriteria tersebut.
Pertama, Pinter berarti cerdas. Ini menjadi syarat pertama karena masyarakat percaya bahwa kecerdasan yang dibentuk melalui pendidikan adalah salah satu bekal dasar seorang pemimpin. Tetapi pinter di sini tentu bukan sekadar soal punya ijazah atau gelar akademik. Lebih dari itu, seorang pemimpin harus punya kemampuan berpikir yang lahir dari proses belajar dan pengalaman yang sungguh-sungguh.
Baca juga:
Kedua, Pener berarti benar. Seorang pemimpin harus mampu menjadi contoh dalam hal kebenaran. Bukan hanya pandai berbicara tentang hal yang benar, tetapi juga menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari, sebab masyarakat tidak hanya mendengar apa yang dikatakan pemimpinnya. Mereka juga melihat apa yang dilakukan.
Ketiga, Puter berarti rasional. Dalam bahasa Jawa, puter berarti berputar atau memutar. Dalam konteks kepemimpinan, puter merupakan kemampuan melihat sebuah persoalan dari berbagai sisi. Seorang pemimpin tidak bisa hanya melihat masalah dari sudut pandangnya sendiri. Apalagi ketika harus menghadapi perbedaan pendapat dalam forum warga yang terkadang bisa berlangsung cukup alot. Dibutuhkan kemampuan untuk berpikir secara rasional, jernih, dan melihat persoalan dari perspektif yang berbeda-beda.
Keempat, Bunder berarti menyeluruh. Sekilas, bunder mungkin terdengar mirip dengan puter. Namun sebenarnya ada perbedaan yang cukup menarik. Kalau puter berbicara tentang kemampuan melihat persoalan dari berbagai sudut pandang, maka bunder lebih kepada kemampuan mengerti seluruh masyarakat yang dipimpinnya.
Seorang pemimpin harus tahu bagaimana kondisi warganya, dari mereka yang berada di lapisan paling bawah sampai mereka yang berada di lapisan paling atas. Tidak boleh ada kelompok yang luput dari perhatian. Seperti lingkaran yang tidak memiliki sudut, seorang pemimpin seharusnya tidak memiliki sisi masyarakat yang hanya dianggap penting sementara sisi lainnya diabaikan.
Kelima, Lumer berarti memahami secara mendalam. Kalau bunder berarti memahami secara menyeluruh, maka lumer membawa pemahaman itu satu tingkat lebih jauh. Dalam bahasa Jawa, lumer berarti lembut atau halus. Dalam konteks ini, lumer berarti kemampuan untuk benar-benar merasakan dan memahami kondisi masyarakat dengan kepekaan.
Pemimpin tidak cukup hanya mengetahui bahwa ada persoalan. Ia perlu memahami mengapa persoalan itu terjadi, bagaimana perasaan orang-orang yang mengalaminya, dan apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Karena itu, lumer bagi saya menjadi puncak dari lima perkara tadi. Bukan sekadar tahu, bukan sekadar mengerti, tetapi memiliki kepekaan yang membuat seorang pemimpin mampu memahami lingkungan dan masyarakatnya dengan lebih dalam dan tulus.
Lima kata sederhana itu pinter, pener, puter, bunder, lumer justru saya temukan bukan dari ruang seminar kepemimpinan, bukan pula dari buku tentang politik atau pemerintahan. Saya menemukannya dari sebuah obrolan sederhana di sebuah desa.
Dan mungkin, dari situlah saya belajar bahwa untuk memahami bagaimana seharusnya seorang pemimpin memimpin negara, terkadang kita tidak perlu pergi terlalu jauh. Cukup melihat bagaimana seorang ketua RW belajar memimpin warganya.
Editor: Prihandini N
