Indonesia hari ini tampak seperti rumah besar yang fondasinya retak, tetapi dindingnya dicat warna-warni agar terlihat mewah di kamera. Semua tampak baik-baik saja di pidato resmi. Grafik ditampilkan naik. Senyum pejabat mengembang. Baliho bertebaran seperti jamur musim hujan. Namun rakyat kecil tetap menghitung receh sebelum membeli minyak goreng. Negara ini aneh. Koruptor bisa tersenyum sambil melambaikan tangan dari mobil tahanan. Politikus bisa bicara moral pagi hari, lalu malamnya tertangkap main proyek. Sementara rakyat diminta terus optimistis, seolah optimisme bisa menggantikan isi dompet. Dalam keadaan seperti ini, mencari akal sehat terasa seperti mencari sinyal telepon di dalam bunker bawah tanah.
Francisco de Goya mungkin akan betah tinggal di Indonesia modern. Ia tidak perlu jauh-jauh mencari inspirasi monster sosial. Di negeri ini, monster tidak selalu bertaring. Kadang mereka memakai jas mahal. Kadang mereka tampil religius. Kadang mereka tersenyum sambil membagikan sembako menjelang pemilu. Goya pernah melukis manusia tidur dikelilingi monster malam. Di Indonesia, akal sehat bukan cuma tidur. Kadang dibius. Kadang disogok. Kadang dijadikan duta pencitraan. Maka lahirlah monster baru: akal bulus dan akal tikus. Yang satu pandai menipu, yang satu lihai menggerogoti uang negara diam-diam.
Baca juga:
- Korupsi Haji: Tanggung Jawab Negara kepada Rakyat dan Tuhan
- Stop Normalisasi Korupsi “Receh” di Desa
Akal bulus hidup subur dalam politik yang lebih mencintai drama dibanding substansi. Banyak pemimpin lebih sibuk mengatur sudut kamera daripada arah kebijakan. Mereka hafal cara menangis di depan publik, tetapi lupa cara menurunkan harga kebutuhan pokok. Politik berubah menjadi teater raksasa. Rakyat menjadi penonton yang dipaksa tertawa meski isi dompet sedang sekarat. Dalam ilmu sosial, ini disebut masyarakat spektakel. Segala sesuatu harus tampak hebat meski kenyataannya keropos. Jalan rusak bisa ditutup spanduk keberhasilan. Pendidikan amburadul bisa dihias slogan revolusi mental. Yang penting citra selamat. Soal kenyataan, nanti diurus buzzer.
Sementara itu, akal tikus bekerja dalam senyap. Ia tidak suka sorotan. Ia bergerak di balik meja rapat, proyek pengadaan, dan tanda tangan anggaran. Tikus-tikus ini bukan hewan biasa. Mereka lulusan kampus ternama. Berpidato tentang integritas. Memakai parfum mahal. Tetapi tangan mereka lincah seperti pesulap pasar malam. Anggaran rakyat dikunyah perlahan sampai tinggal tulang. Ironisnya, banyak koruptor masih bisa tampil percaya diri setelah tertangkap. Ada yang tersenyum. Ada yang melambaikan tangan. Ada yang tetap merasa terhormat. Negeri ini memang luar biasa. Di tempat lain, maling sembunyi karena malu. Di sini, maling justru kadang membuat podcast.
Secara hukum, keadaan ini menunjukkan masalah serius: hukum kehilangan wibawa moral. Rakyat kecil sering cepat dihukum. Pedagang kecil ditertibkan. Tukang parkir liar dikejar-kejar. Tetapi koruptor kelas kakap kadang mendapat fasilitas bak tamu kehormatan. Penjara terasa seperti ruang transit elite. Bahkan beberapa terpidana korupsi masih bisa tampil necis sambil tertawa kepada wartawan. Ini bukan sekadar persoalan hukum lemah. Ini persoalan budaya kekuasaan. Ada kesan bahwa uang dapat membeli kelonggaran, jaringan dapat membeli perlindungan, dan jabatan dapat membeli ingatan publik.
Dalam filsafat politik, kondisi ini berbahaya karena negara kehilangan legitimasi moralnya. Kekuasaan seharusnya berdiri di atas kepercayaan publik. Tetapi kepercayaan hanya lahir jika ada keadilan. Ketika rakyat melihat hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas, maka lahirlah sinisme sosial. Orang mulai percaya bahwa kejujuran hanyalah cerita pengantar tidur. Anak muda mulai berpikir bahwa bersikap licik lebih menguntungkan daripada jujur. Akibatnya, masyarakat perlahan membangun budaya permisif terhadap kebusukan. Korupsi dianggap biasa. Manipulasi dianggap kecerdikan. Kebohongan dianggap strategi komunikasi.
Kant pernah mengatakan manusia harus berani berpikir sendiri. Masalahnya, banyak orang sekarang lebih suka dipikirkan orang lain. Media sosial memperparah keadaan. Sekarang orang tidak perlu membaca panjang untuk merasa pintar. Cukup menonton video satu menit penuh musik dramatis, lalu merasa memahami politik nasional. Hoaks beredar lebih cepat daripada ambulans. Orang marah sebelum mengecek fakta. Bahkan kadang masyarakat lebih percaya influencer daripada ahli. Negeri ini seperti kelas besar tanpa guru. Semua bicara. Tidak ada yang mau mendengar.
Kecerdasan buatan juga melahirkan ironi baru. Teknologi seharusnya membantu manusia berpikir lebih kritis. Namun banyak orang justru menggunakannya untuk menghindari berpikir. Tulisan dibuat otomatis. Analisis dibuat instan. Bahkan kemarahan sosial kini bisa diproduksi massal. Tinggal ketik beberapa kata, keluar narasi penuh patriotisme sintetis. Kita hidup dalam zaman ketika penampilan intelektual lebih penting daripada intelektualitas itu sendiri. Banyak orang tampak cerdas di layar, tetapi panik ketika diminta berpikir tanpa bantuan mesin.
Di tengah situasi ini, demokrasi berubah menjadi pasar emosional. Politikus tidak lagi menjual gagasan. Mereka menjual ketakutan, identitas, dan sensasi. Rakyat dibelah menjadi kubu-kubu yang saling membenci. Padahal elite sering tetap makan bersama setelah kamera mati. Ini permainan klasik kekuasaan. Publik dibuat ribut agar lupa mengawasi. Sementara rakyat bertengkar soal simbol, para pemain besar membagi proyek dan kekuasaan di ruang tertutup. Demokrasi akhirnya mirip sinetron panjang. Banyak air mata. Banyak teriakan. Sedikit solusi.
Baca juga:
Goya benar ketika mengatakan tidur akal sehat melahirkan monster. Di Indonesia, monster itu berkembang biak dengan cepat. Ia muncul dalam bentuk korupsi berjamaah, politik dinasti, manipulasi hukum, dan budaya menjilat kekuasaan. Orang kritis dicap pembenci negara. Akademisi dibungkam secara halus. Aktivis diawasi. Sementara para penjilat mendapat panggung dan hadiah. Negara perlahan bergerak menuju situasi absurd: semakin patuh seseorang terhadap kekuasaan, semakin dianggap nasionalis. Semakin kritis seseorang terhadap kebijakan, semakin dicurigai.
Padahal negara sehat membutuhkan warga yang aktif berpikir. Demokrasi tidak dibangun oleh tepuk tangan kosong. Demokrasi membutuhkan keberanian mempertanyakan kekuasaan. Jika rakyat hanya menjadi penonton pasif, maka akal bulus akan terus memproduksi tipu daya, sedangkan akal tikus akan terus menggerogoti anggaran. Dalam sosiologi kekuasaan, masyarakat yang takut berpikir kritis adalah surga bagi elite manipulatif. Mereka dapat mengendalikan opini dengan propaganda murah dan pertunjukan emosional.
Masalah terbesar Indonesia mungkin bukan kemiskinan ekonomi, melainkan kemiskinan keberanian moral. Banyak orang tahu sesuatu salah, tetapi memilih diam demi aman. Banyak pejabat tahu kebijakan buruk, tetapi tetap mendukung demi jabatan. Banyak intelektual tahu ada manipulasi, tetapi memilih nyaman di lingkar kekuasaan. Akibatnya, akal sehat menjadi makhluk langka. Ia kalah jumlah dibanding akal bulus dan akal tikus yang bergerak lincah di lorong birokrasi dan panggung politik.
Karena itu, mencari akal sehat hari ini bukan sekadar urusan intelektual. Ini perjuangan moral. Rakyat harus kembali berani berpikir mandiri. Berani memeriksa data. Berani mengkritik kekuasaan tanpa takut dicap musuh negara. Sebab negara yang dipenuhi akal bulus akan melahirkan pemimpin manipulatif. Negara yang dipenuhi akal tikus akan melahirkan korupsi tanpa malu. Namun, negara yang dipenuhi akal sehat memiliki peluang bertahan sebagai republik yang waras. Jika tidak, Indonesia hanya akan menjadi panggung besar tempat para tikus berdasi menari sambil mengunyah masa depan rakyat. (*)
Editor: Kukuh Basuki
