Indonesia kerap dielu-elukan sebagai negeri kepulauan yang kaya, beragam, penuh warna, bahkan dipromosikan dengan jargon manis Bhinneka Tunggal Ika. Namun, realitas sosial-politik menunjukkan sebaliknya: hegemoni yang dibangun bukanlah harmoni, melainkan koloni yang saling menggigit, menuding, dan mendahului satu sama lain. Retorika persatuan hanyalah topeng, sementara di baliknya, perseteruan sektoral, primordial, dan kepentingan elite terus menggerogoti tubuh bangsa.
Hegemoni seharusnya menciptakan ruang dialog, menyatukan perbedaan dalam kerangka keadilan dan distribusi yang seimbang. Namun, di Indonesia, hegemoni berubah jadi instrumen dominasi. Negara berusaha tampil sebagai “ayah bijak”, tetapi sesungguhnya hanyalah aparat kekuasaan yang sibuk menjaga singgasana. Kebijakan politik, ekonomi, bahkan kebudayaan seringkali bukan jalan menuju kesejahteraan rakyat, melainkan jalan tol menuju kepentingan oligarki.
Hegemoni kehilangan jiwa ketika harmoni diubah menjadi mitos. Yang ada hanya suara mayoritas yang menindas minoritas, suara elite yang menekan rakyat kecil, suara pusat yang menenggelamkan pinggiran. Inilah wajah kolonialisme baru—bukan oleh bangsa asing, tapi oleh bangsa sendiri.
Indonesia hari ini lebih mirip koloni-koloni liar ketimbang sebuah rumah besar yang utuh. Setiap kelompok membangun tembok, mempertebal identitas, lalu menyerang kelompok lain dengan dalih agama, ideologi, suku, bahkan perbedaan politik sesaat. Hegemoni yang gagal mengelola keragaman justru melahirkan konflik.
Lihat saja konflik horizontal yang terus berulang: antaragama, suku, partai, bahkan warga satu daerah. Media sosial memperparah, menjadi arena perang wacana yang brutal, tempat fitnah, kebencian, dan ujaran kebencian diproduksi massal. Koloni digital pun terbentuk: buzzer, simpatisan, dan milisi maya saling membantai dengan kata-kata. Ironis, bangsa yang katanya ramah kini menjelma bangsa yang “ramai tampar”.
Secara ekonomi, hegemoni Indonesia hanya mengulang kisah lama. Kekayaan alam dikeruk, tapi hasilnya masuk ke kantong asing dan elite domestik. Petani tetap miskin, nelayan tetap melarat, buruh tetap diperas. Rakyat disuruh “bersyukur,” padahal yang mereka terima hanyalah remah dari meja pesta para oligark.
Baca juga:
Koloni kapitalisme menjerat tanpa ampun. Daerah-daerah kaya sumber daya tak pernah benar-benar menikmati hasilnya. Papua dieksploitasi, Kalimantan ditambang habis-habisan, Sulawesi dikeruk nikel untuk mobil listrik dunia, tapi warganya tetap berurusan dengan air kotor dan jalan berlubang. Apakah ini harmoni? Tidak. Ini kolonialisasi gaya baru, yaitu dengan penghisapan dari pusat ke pinggiran, dari yang lemah ke yang kuat.
Hegemoni politik Indonesia bukan lagi ruang demokrasi, melainkan arena gladiator. Partai politik berkoalisi hanya demi kursi, bukan demi rakyat. Politik dijalankan dengan kalkulasi transaksional, bukan visi bangsa. Demokrasi tereduksi menjadi dagang sapi, sedangkan rakyat hanya dijadikan penonton yang sesekali diperalat untuk demo, kampanye, atau voting.
Alih-alih harmoni politik, yang terjadi adalah perang saudara elite. Mereka menyerang satu sama lain, lalu berdamai di meja perundingan untuk kembali bagi-bagi kuasa. Sementara rakyat, yang darah dan suaranya dipakai untuk memenangkan mereka, ditinggalkan begitu saja dalam kubangan kemiskinan dan ketidakpastian.
Indonesia hidup dalam anarki yang terselubung. Hukum yang seharusnya menjadi pengikat harmoni berubah jadi senjata penguasa. Aparat sering kali tunduk pada kepentingan politik dan ekonomi, bukan pada prinsip keadilan. Ketika hukum diperdagangkan, harmoni runtuh. Yang tersisa hanyalah dendam sosial, rasa ketidakadilan, dan siklus kekerasan yang berulang.
Anarki ini bukan sekadar soal kekerasan fisik, tapi juga kekerasan struktural: rakyat dipaksa membayar mahal untuk pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok. Sementara itu, para pejabat sibuk memamerkan gaya hidup mewah dari uang rakyat. Kekerasan sistemik ini jauh lebih brutal ketimbang kerusuhan di jalanan, karena ia membunuh perlahan tanpa suara.
Negara ini suka berteriak soal “persatuan dalam keberagaman.” Tapi mari jujur: itu hanyalah propaganda estetis yang ditempel di dinding kelas dan baliho politik. Dalam kenyataannya, yang bekerja adalah hukum rimba. Yang kuat menindas yang lemah. Yang banyak menekan yang sedikit. Yang punya kuasa menentukan arah bangsa, sementara yang tak punya kuasa hanya bisa menonton, mengeluh, lalu dilabeli sebagai “tidak nasionalis”.
Harmoni jadi ilusi, seperti panggung opera yang penuh dekorasi tapi kosong di balik tirai. Kita dipaksa percaya bahwa semua sedang baik-baik saja, padahal tubuh bangsa ini retak-retak dari ujung kepala sampai telapak kaki.
Kini, kita memasuki era ketika teknologi dan media sosial seharusnya memperkuat harmoni. Nyatanya? Media sosial hanya melahirkan koloni digital. Hegemoni negara goyah, digantikan perang algoritma. Setiap isu politik, agama, atau ekonomi berubah jadi ajang perang buzzer.
Baca juga:
Yang tersisa hanyalah kebisingan. Tidak ada ruang dialog. Tidak ada ruang kesepahaman. Yang ada hanyalah koloni maya yang saling membantai dengan meme, fitnah, dan kebohongan. Hegemoni yang gagal menguasai ruang digital hanya mempertegas satu hal, yaitu bangsa ini tidak pernah siap hidup dalam keragaman, hanya pandai berteriak tentangnya.
Indonesia akhirnya menjadi paradoks besar: negara yang mengaku demokratis, tapi sarat oligarki. Bangsa yang katanya pluralis, nyatanya penuh diskriminasi. Masyarakat yang mengaku religius, tapi gemar melaknat sesamanya. Hegemoni gagal menciptakan harmoni, justru melahirkan koloni yang saling menyerang. Bangsa ini berdiri di atas slogan, tapi rapuh di bawah realitas.
Indonesia menyebut dirinya bangsa, tapi sejatinya hanyalah kumpulan koloni yang dipaksa menyebut diri “satu”. Tidak ada rasa memiliki yang utuh, hanya ada kepentingan yang saling berkompetisi. Slogan-slogan nasionalisme hanyalah pemanis di buku pelajaran. Kenyataannya, kita hidup dalam negara yang hanya kuat di simbol, tapi rapuh di realitas. Sebuah bangsa yang bahkan belum selesai mendefinisikan dirinya sendiri.
Jika kondisi ini dibiarkan, Indonesia bukan lagi rumah bersama, melainkan arena perang abadi: perang identitas, perang kepentingan, perang kuasa. Dan pada akhirnya, bangsa ini akan runtuh bukan karena serangan asing, tetapi karena kolonialisasi internal yang lebih kejam dari penjajahan manapun.
Editor: Prihandini N
