Sore hari di bulan Mei, saya mendatangi Pantai Losari. Sebuah acara musyawarah diadakan dekat dengan kawasan wisata Kota Makassar tersebut. Di sana, orang orang ramai menghabiskan akhir pekan, cukup banyak pilihan wisata di tempat itu.
Losari sebagai Pusat Keramaian Makassar
Di sebelah utara pantai, berdiri sebuah benteng bersejarah peninggalan Belanda, Benteng Rotterdam. Di antaranya, berdiri ruko-ruko pecinan yang menjajakan buah tangan khas Makassar. Ke sebelah selatan, reklamasi megah yang berdiri bangunan mewah karya kerja sama Ciputra dan Pemprov Sulawesi selatan. Reklamasi yang mengusir nelayan ke tempat lain. Di depan pantai, nampak Pulau Lae-lae yang dapat dijangkau menggunakan kapal Palimbang. Keramaian itu juga didukung oleh hotel-hotel yang berdiri menjulang ke langit.
Pada masa kolonial, kawasan ini merupakan dermaga alami sebagai tempat berlabuh perahu dan kapal pedagang. Di sinilah berlangsung transaksi rempah, hasil laut, hingga komoditas internasional. Losari dulu bukan ruang wisata, tetapi ruang ekonomi rakyat, tempat aktivitas pelaut, pedagang, dan nelayan bersinggungan setiap hari.
Tahun 1950-an, kawasan Losari menjadi tempat bagi nelayan mendirikan bagang dan melaut. Kemudian berkembang menjadi kawasan wisata publik setelah ditata oleh Pemerintah Kota. Penjual pisang epe dan berbagai panganan berdatangan.
Baca juga:
Transformasi besar terjadi di awal 2000-an ketika pemerintah kota memulai program penataan kawasan pesisir. Anjungan Pantai Losari, yang kini menjadi ikon kota, dibangun sebagai ruang publik terbuka menghadap langsung ke Selat Makassar. Penataan ini mengubah wajah Losari dari tempat informal menjadi destinasi wisata dan dianggap sebagai simbol kemajuan kota.
Menjawab Keramaian Sebagai Sebuah Solusi
Saya mencoba melihat kawasan pantai Makassar sebagai sebuah pendorong ekonomi rakyat, terkhusus di Kota Makassar.
Di balik pembangunan yang terus terjadi, perlu diingat unsur utama yang dituju dari pembangunan adalah perekonomian rakyat. Saya ingin melihat ekonomi dari asal kata ekonomi, oikos dan nomos dari bahasa Yunani. Oikos berarti rumah tangga dan nomos berarti keteraturan. Secara harfiah, kita dapat mengartikannya sebagai pengelolaan rumah tangga. Hal tersebut yang membawa kita pada pertanyaan, apakah keramaian tersebut membawa keteraturan pengelolaan rumah tangga kepada warga, terkhusus warga pesisir kota Makassar?
Di balik pembangunan yang megah, para nelayan yang sebelumnya bermukim di pesisir pantai Makassar harus tersingkir dari pantai. Pembangunan Central Point of Indonesia (CPI) misalnya, proyek reklamasi untuk menciptakan kawasan elite, juga mendorong estetika di Pantai Losari. Dalam kawasan reklamasi CPI terdapat masjid 99 kubah yang menjadi ikon Kota Makassar. Namun, reklamasi tersebutlah yang kemudian hari mengantar para nelayan di pesisir untuk menjauh dari laut. Reklamasi merusak keteraturan nelayan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.
Tidak jauh dari Pantai Losari, barisan pelabuhan membentang sampai Makassar New Port (MNP). MNP merupakan pelubah yang digadang gadang terbesar di Asia Tenggara. Namun, dampak lingkungan akibat berdirinya pelabuhan justru merugikan masyarakat nelayan. Limbah industri merusak barisan pantai. Limbah, mencemari laut, laut yang menyediakan pemenuhan rumah tangga nelayan. Keramaian dalam pembangunan MNP merusak tatanan rumah tangga nelayan lewat limbah.
Saya beberapa kali mendatangi Tallo. Tallo adalah area pesisir kota Makassar. Tallo juga menjadi daerah operasi MNP. Bangunan-bangunan megah di pesisir kota hanya menyisakan lahan kecil bagi penduduk. Beberapa rumah bahkan diisi lebih dari satu keluarga, sebuah ketimpangan ruang terpampang begitu nyata.
Sebelumnya, keluarga nelayan dan buruh pesisir tinggal di permukiman informal. Tumbuh secara organik dekat laut. Laut adalah sumber penghidupan bagi mereka. Beberapa dari mereka mendirikan tempat tinggal di atas laut, dekat dengan sumber ekonomi mereka.
Proses pembangunan MNP tidak memberikan ruang partisipasi bermakna. Dalam proses pembangunan, nelayan kerap dihadapkan pada kenyataan bahwa mereka tidak memiliki ruang di kota yang dibangun untuk investasi dan wisata. Tanah sebagai tempat tinggal berubah menjadi jalan tol, gedung mewah, dan kawasan elite yang sulit dijangkau warga.
Nelayan kehilangan rumah dan ruang hidup tempat membangun ekonomi keluarga, komunitas, identitas, dan sejarah. Pembangunan menjelma menjadi alat pengusir bagi nelayan.
Baca juga:
Ketimpangan ini terjadi secara terstruktur, pembangunan merusak ruang tangkap nelayan. Akibatnya, nelayan kesulitan memenuhi kebutuhan ekonomi. Laut yang menjadi sumber pemenuhan suplai rumah tangga beranjak rusak dan tercemar oleh limbah industri.
Dalam pandangan David Harvey, akumulasi bukan lagi hanya lewat produksi, tapi lewat perampasan. Perampasan atas tanah, ruang, sumber daya, dan hak hidup masyarakat kecil. Dalam proyek-proyek pembangunan seperti reklamasi CPI dan MNP, nelayan bukan hanya tidak dihitung. Mereka sengaja disingkirkan. Laut yang dulu ruang bersama, kini jadi properti privat. Pagar-pagar didirikan, akses ditutup, dan suara mereka tenggelam dalam bahasa investasi dan pariwisata.
Harvey menyebut ini sebagai accumulation by dispossession, pembangunan menjadi alat untuk mengalihkan kekayaan dari banyak orang kepada segelintir pemilik modal. Ini bukan sekadar kehilangan tempat tinggal atau wilayah tangkap. Ini adalah penghapusan sejarah hidup masyarakat pesisir, diganti dengan narasi kemajuan yang tak pernah melibatkan mereka.
Kota dibangun hanya untuk orang tertentu. Ruang dibentuk oleh logika kapital. Sementara nelayan yang tak punya saham atau surat hak milik dianggap tak punya tempat. Tapi mereka pernah menjadi penjaga laut, pewaris budaya, dan tulang punggung pangan.
Pembangunan Kota Makassar memang membawa keramaian, tapi menjauhkan masyarakatnya dari kesejahteraan.
