Ada dua peristiwa menarik yang terjadi sepanjang tahun 2024 hingga 2025. Peristiwa pertama, tahun 2024 Prabowo Subianto secara resmi menjadi Presiden Indonesia ke-8. Dalam pidato-pidatonya ia secara terang benderang akan melanjutkan model pembangunan berbasiskan ekonomi ekstraktif dari presiden-presiden sebelumnya.
Model pembangunan berbasiskan ekonomi ekstraktif adalah sebuah model pembangunan yang berorientasi pada akumulasi laba secara maksimal dengan cara mengambil sebanyak mungkin sumber daya alam yang tersedia, tanpa memikirkan dampak sosial dan ekologinya.
Peristiwa kedua, awal 2025 Konsorsium Jurnalisme Aman meluncurkan laporan tentang Indeks Keselamatan Jurnalis 2024. Lantas, apa kaitan model pembangunan yang berbasiskan ekonomi ekstraktif dengan keselamatan jurnalis di Indonesia?
Sebelumnya menjawabnya, ada baiknya kita simak isi laporan Konsorsium Jurnalisme Aman tersebut. Laporan itu menyatakan bahwa indeks keselamatan jurnalis di Indonesia pada 2024 mencapai 60,5 poin. Angka itu menunjukkan bahwa jurnalis di Indonesia masuk dalam kategori ‘Agak Terlindungi’.
Kategori itu sejatinya menyatakan bahwa jurnalis Indonesia dalam posisi rentan. Kerentanan keselamatan jurnalis itu juga tercermin dari data Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Berdasarkan data AJI, pada 2024 terdapat 73 kasus kekerasan terhadap jurnalis.
Siapa Pelaku Kekerasan terhadap Jurnalis?
Pelaku kekerasan terhadap jurnalis bervariasi. Pelaku kekerasan terhadap jurnalis menurut data AJI sebagian besar dilakukan oleh polisi, kemudian disusul militer. Sedikit berbeda dengan data AJI, data Konsorsium Jurnalisme Aman, dalam Indeks Keselamatan Jurnalis 2024, mengungkapkan pihak yang paling berpotensi melakukan kekerasan terhadap jurnalis adalah organisasi masyarakat/ormas (40 persen). Polisi berada di posisi kedua dengan 24 persen, disusul pejabat pemerintah dan aktor politik yang masing-mencapai 14 persen.
Baca juga:
Bila data AJI dan Konsorsium Jurnalisme Aman ditarik benang merahnya, pelaku kekerasan jurnalis adalah pihak yang memiliki kekuasaan, baik kekuasaan politik, senjata atau ekonomi. Dalam konteks ini, kekerasan terhadap jurnalis tidak bisa dipisahkan dari ketimpangan relasi kuasa.
Namun, data yang diluncurkan AJI dan Konsorsium Jurnalisme Aman adalah data-data yang terjadi sepanjang 2024. Artinya, sebagian kejadian kekerasan terhadap jurnalis itu terjadi pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana kerentanan jurnalis di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto?
Kekerasan terhadap Jurnalis dan Kebijakan Ekonomi-Politik Presiden Prabowo
Jika kekerasan jurnalis ditempatkan dalam bingkai relasi kuasa, untuk melihat kerentanan jurnalis di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kita harus melihat arah kebijakan ekonomi-politiknya. Berdasarkan pidato-pidato Presiden Prabowo Subianto di berbagai kesempatan, arah kebijakan ekonomi-politik pemerintahannya adalah pembangunan berbasiskan ekonomi ektraktif.
Kebijakan pembangunan berbasiskan ekonomi ekstraktif pada era pemerintahan Prabowo Subianto ini dibungkus dengan jargon-jargon nasionalisme. Hal itu tampak dari munculnya wacana swasembada pangan dan energi dalam berbagai pidatonya. Proyek-proyek swasembada pangan dan energi itu adalah proyek skala besar dengan melibatkan modal yang tidak kecil.
Konsekuensinya, model pembangunan ekonomi ekstraktif ini, selain hanya akan melibatkan segelintir elite ekonomi, juga akan memperbesar risiko kerusakan alam. Dari titik inilah potensi konflik sosial berbasiskan sumberdaya alam (SDA) bermula.
Salah satu proyek swasembada pangan itu adalah food estate. Proyek skala besar untuk swasembada pangan telah menyebabkan kerusakan alam sehingga menimbulkan konflik sosial berbasiskan SDA dengan masyarkaat lokal.
Hal yang sama juga terjadi dalam swasembada energi. Dalam pidato pelantikannya, Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa swasembada energi Indonesia berbasiskan biofuel, geothermal, dan batu bara. Semua sumber energi berskala besar yang disebutkan dalam pidatonya itu rentan konflik berbasis SDA dengan masyarakat sekitar.
Baca juga:
Biofuel berbasiskan singkong, tebu, dan sawit hampir mirip dengan food estate. Alih fungsi hutan secara ugal-ugalan dan konflik agraria dengan masyarakat lokal dan adat adalah bagian yang tak terpisahkan dari proyek-proyek skala besar itu.
Di luar proyek swasembada pangan dan energi, dalam pidato-pidatonya Presiden Prabowo juga berjanji akan melanjutkan hilirisasi nikel. Sejak dari hulu hingga hilirnya, komodiatas nikel juga telah menimbulkan konflik sosial berbasiskan SDA. Dengan kata lain, model pembangunan ekonomi ekstraktif telah berbanding lurus dengan konflik berbasiskan SDA.
Lantas, Apa hubungannya Ekonomi Ekstraktif dengan Kerentanan Jurnalis?
Ekonomi ekstraktif, yang dicirikan dengan kegiatan ekstraksi sumber daya alam, membutuhkan dukungan politik. Dukungan politik digunakan untuk membungkam suara-suara yang berbeda dengan agenda elite yang ada di pusat kekuasaan. Suara-suara yang berbeda itu termasuk suara dari masyarakat lokal dan adat di lokasi proyek-proyek ekonomi ekstraktif dijalankan.
Pembungkaman bisa dilakukan melalui cara kekerasan dengan menggunakan aparat keamanan atau melalui cara hegemoni. Menurut Antonio Gramsci, seorang pemikir sosial dari Italia, hegemoni adalah dominasi kepentingan kelas elite terhadap kelas yang dieksploitasinya. Dalam hegemoni, kelas yang dieksploitasi dengan sukarela menerima dominasi dari kepentingan kelas yang mengeksploitasi meskipun sejatinya kepentingan elite itu bertentangan dengan kepentingan mereka.
Dalam konteks inilah kemudian jurnalis harus ditundukkan, baik dengan cara kekerasan maupun hegemoni. Bila cara-cara hegemoni tidak berhasil, kekerasaan adalah pilihan mereka untuk menundukkan jurnalis.
Salah satu kekerasan terhadap jurnalis terkait dengan proyek ekstraktif terjadi dalam pemberitaan proyek geothermal di Pocoleok, Nusa Tenggara Timur (NTT). Dalam kasus pembangunan geothermal yang didanai oleh Bank Pembangunan Jerman (Kreditanstalt für Wiederaufbau/KfW)itu, bukan hanya masyarakat Pocoleok yang menjadi korban kekerasan, namun juga jurnalis.
Pemimpin Redaksi Floresa, Herry Kabut, saat meliput aksi masyarakat yang menolak proyek geothermal di Pocoleok, mengalami kekerasan. Menurut pengakuannya, Pimpinan Redaksi Floresa itu ditarik, dicekik, ditendang dan dipukul berkali-kali oleh aparat yang mengamankan aksi unjuk rasa.
Beberapa tahun sebelumnya, menurut Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), kekerasan terhadap jurnalis juga terjadi di Kalimantan Selatan. Kekerasan itu dilakukan oleh anggota DPRD setempat terkait dengan pemberitaan jurnalis terhadap bisnis tambang.
Kekerasan terhadap jurnalis bukan hanya persoalan teknis yang bisa diselesaikan dengan peningkatan kapasitas jurnalisnya. Kerentanan jurnalis juga terkait erat dengan persoalan arah kebijakan ekonomi-politik pemerintah yang berkuasa.
Arah kebijakaan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang mendukung model pembangunan ekstraktif akan membuat keselamatan jurnalis semakin rentan. Pengembangan kapasitas jurnalis untuk memitigasi risiko tidak cukup untuk mengurangi kerentanan itu. Perubahan arah kebijakan ekonomi politik diperlukan untuk membuat jurnalis lebih aman dalam bekerja memberitakan informasi secara kritis dan berimbang.
Editor: Prihandini N
One Reply to “Pembangunan Ekstraktif Mengancam Keselamatan Jurnalis”