Pada 3 Januari 2026, dunia kembali dikejutkan oleh satu tindakan sepihak Amerika Serikat. Pasukan militer AS melancarkan serangan ke Venezuela, menangkap Presiden Nicolás Maduro, dan menyebutnya sebagai bagian dari upaya “memulihkan demokrasi”.
Namun, sebagaimana dicatat oleh Washington Office on Latin America (WOLA), operasi ini dilakukan tanpa otorisasi Kongres AS, melanggar prinsip hukum internasional, dan tidak memenuhi dasar pembelaan diri yang sah. Fakta ini memunculkan pertanyaan mendasar, jika demokrasi selalu diklaim sebagai pijakan moral, mengapa justru hukum yang dilanggar pertama kali?
Pertanyaan tersebut penting, sebab narasi yang menyertai intervensi ini terdengar rapi dan familiar. Rakyat Venezuela digambarkan sebagai korban yang harus diselamatkan, sementara intervensi militer diposisikan sebagai jalan keluar yang terpaksa ditempuh. Tetapi di balik bahasa penyelamatan itu, ada persoalan yang lebih mendasar, yaitu cara kekuasaan membenarkan tindakannya sendiri.
Dari titik inilah, intervensi AS di Venezuela perlu dibaca bukan hanya sebagai manuver geopolitik, tetapi sebagai praktik pembenaran kekuasaan yang bekerja melalui bahasa, moral, dan persepsi publik.
Ketika Pelanggaran Bisa Terlihat Sah
Dalam politik internasional, negara jarang mengakui tindakannya sebagai agresi. Pelanggaran hampir selalu dibingkai sebagai keharusan. Di sinilah logika pembenaran bekerja.
Amerika Serikat tidak bergerak dalam ruang hampa. Pelanggaran HAM, krisis ekonomi, dan otoritarianisme di bawah pemerintahan Maduro adalah kenyataan yang diakui banyak pihak. Namun, persoalannya bukan pada pengakuan krisis tersebut, melainkan pada kesimpulan yang ditarik darinya bahwa intervensi militer asing adalah jawaban yang sah dan bermoral.
Logika ini mengandung masalah serius. Pelanggaran terhadap kedaulatan negara, yang juga merupakan prinsip dasar hukum internasional, dipandang bisa “dikesampingkan” demi tujuan yang diklaim lebih tinggi. Demokrasi dan HAM dijadikan dasar untuk menangguhkan hukum itu sendiri.
Baca juga:
Di titik ini, hukum tidak lagi berfungsi sebagai pembatas kekuasaan, melainkan sebagai alat seleksi. Ditaati ketika menguntungkan, diabaikan ketika menghambat.
Dari “Apakah Sah?” ke “Apakah Lebih Baik?”
Cara pembenaran ini diperkuat dengan perbandingan moral yang menyesatkan. Dalam narasi pendukung intervensi, tindakan militer ini kerap dibandingkan dengan penderitaan berkepanjangan rakyat Venezuela di bawah Maduro, seolah intervensi menjadi pilihan yang lebih manusiawi. Di saat yang sama, ia juga disandingkan dengan intervensi yang lebih brutal di masa lalu, untuk menunjukkan bahwa kali ini kekerasan dilakukan secara terbatas dan terkendali.. Logikanya sederhana, ini memang buruk, tetapi ada yang lebih buruk.
Akibatnya, perdebatan publik bergeser. Pertanyaan tentang legalitas dan prinsip digantikan oleh kalkulasi pragmatis tentang mana yang dianggap lebih ringan. Padahal, hukum internasional tidak dirancang untuk memilih “kejahatan yang lebih kecil”, melainkan untuk mencegah normalisasi kekerasan antarnegara.
Ketika perbandingan semacam ini diterima, tindakan apa pun bisa dibenarkan, selama berhasil diposisikan sebagai opsi yang paling masuk akal di antara kemungkinan terburuk.
Bahasa yang Menenangkan Kekerasan
Pembenaran tidak hanya bekerja lewat argumen, tetapi juga lewat bahasa. Istilah “invasi” nyaris tidak digunakan. Yang muncul justru “operasi terbatas”, “strike surgikal”, atau “pengamanan sementara”. Penangkapan kepala negara berdaulat disebut sebagai “pengekstraksian target”.
Bahasa semacam ini terdengar teknis dan profesional, tetapi justru itulah problemnya. Kekerasan dipisahkan dari dampak manusianya. Korban sipil, kehancuran infrastruktur, dan trauma kolektif direduksi menjadi collateral damage, yaitu kerusakan sampingan yang dianggap tak terhindarkan.
Dalam laporan WOLA sendiri, disebutkan bahwa jumlah korban luka dan tewas belum diketahui. Namun, ketidakjelasan ini tidak menjadi pusat perhatian. Fokus publik diarahkan pada keberhasilan operasi, bukan pada harga kemanusiaan yang harus dibayar.
Ketika dampak nyata diletakkan di pinggir narasi, tanggung jawab pun ikut mengabur.
Musuh yang Tak Perlu Dipahami
Agar intervensi dapat diterima sepenuhnya, sosok yang menjadi target harus kehilangan kompleksitasnya. Nicolás Maduro tidak lagi diperlakukan sebagai aktor politik, betapapun otoriternya, melainkan sebagai simbol kejahatan mutlak seperti “narco-dictator”, tiran, ancaman regional.
Dalam kerangka ini, tidak ada ruang untuk memahami konteks, apalagi mempertanyakan prosedur hukum. Melawan sosok yang telah direduksi menjadi “kejahatan” tidak lagi dipersepsikan sebagai pelanggaran hukum, melainkan sebagai kewajiban moral.
Baca juga:
Bersamaan dengan itu, tanggung jawab atas tindakan ilegal digeser. Presiden AS Donald Trump diposisikan sebagai pemimpin yang terpaksa bertindak, situasi Venezuela digambarkan sebagai keadaan darurat yang memaksa intervensi. Absennya otorisasi Kongres justru membuat akuntabilitas demokratis semakin kabur.
Menolak Logika yang Berbahaya
Intervensi AS di Venezuela pada akhirnya memperlihatkan bagaimana kekuasaan membenarkan dirinya sendiri. Bukan dengan menyangkal hukum, tetapi dengan menafsirkannya secara selektif, bukan dengan menolak moral, tetapi dengan mengklaim moral yang lebih tinggi.
Masalahnya bukan pada pengakuan bahwa Venezuela menghadapi krisis serius. Masalahnya adalah logika yang ditawarkan sebagai solusi bahwa pelanggaran hukum dapat dibenarkan demi tujuan mulia dan bahwa demokrasi bisa ditegakkan melalui kekuatan militer asing.
Jika logika ini diterima tanpa kritik, demokrasi hanya akan menjadi slogan, dan hukum internasional sekadar ornamen normatif. Dalam konteks ini, intervensi Amerika Serikat lebih mencerminkan praktik dominasi yang dibungkus bahasa moral, ketimbang komitmen sejati pada nilai-nilai demokrasi itu sendiri.
Bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia, peristiwa ini semestinya menjadi pengingat bahwa bahasa moral dan klaim demi stabilitas, keamanan, atau kepentingan bersama, selalu menyimpan risiko ketika dilepaskan dari kendali hukum dan akuntabilitas. Harapannya sederhana, agar cara-cara semacam ini tidak pernah digunakan negara terhadap rakyatnya sendiri—apa pun dalih yang menyertainya.
Editor: Prihandini N
