Saya pernah jadi guru honorer. Tiga tahun. Cukup lama untuk tahu bahwa setiap pergantian pejabat, selalu ada “angin baru” di kurikulum. Kemudian angin itu berubah menjadi badai administrasi yang harus diurus sendiri oleh guru tanpa tambahan gaji.
Jadi, ketika Presiden Prabowo menginstruksikan bahasa Prancis diajarkan di semua jenjang sekolah setelah kunjungan ke Paris dan bertemu Macron saya sudah tidak kaget. Reaksi saya adalah: oh, konsisten juga ternyata, karena pada Oktober 2025, saat Prabowo bertemu Lula da Silva ketika berkunjung ke Jakarta, ia menginstruksikan hal yang sama untuk bahasa Portugis.
Polanya cukup terang, bukan? Tamu negara datang, jabat tangan difoto, lalu pulang membawa satu mata pelajaran baru untuk anak-anak Indonesia.
Pandangan umum akan bilang ini bagus. Globalisasi. Diplomasi lunak. Mempersiapkan generasi muda untuk bersaing di panggung internasional. Ada yang akan mengutip data bahwa penutur bahasa Prancis di dunia mencapai 320 juta orang, tersebar di 88 negara. Ada yang akan bilang Brasil adalah ekonomi terbesar Amerika Latin, maka bahasa Portugis punya nilai strategis.
Baca juga:
Argumen-argumen ini tidak salah. Tapi juga tidak cukup jujur, setidaknya.
Kita Sudah Kelebihan Kurikulum
Indonesia punya 718 bahasa daerah yang terdata di Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebagian besar bahasa itu perlahan mati karena tidak mendapatkan ruang untuk diajarkan kepada siswa sekolah di kurikulum.
Bahasa Inggris yang sudah wajib sejak lama pun implementasinya masih compang-camping. Survei EF EPI 2025 menempatkan Indonesia di peringkat 80 dari 123 negara dalam kemampuan bahasa Inggris, berada dalam kategori kecakapan rendah (Low Proficiency) dengan skor 471. Ini bukan angka yang membanggakan untuk bahasa yang sudah puluhan tahun tertulis di rapor.
Sekarang kita mau tambah Prancis dan Portugis dengan instruksi yang lahir bukan dari kajian kurikulum, bukan dari rekomendasi ahli pendidikan, bukan dari riset kebutuhan pasar tenaga kerja, tapi dari momen pertemuan diplomatik yang kebetulan hangat.
Analoginya begini. Bayangkan Anda punya warung makan yang sudah kewalahan melayani pelanggan karena kekurangan pegawai. Setiap kali Anda bertemu teman lama di acara kondangan, ada seorang teman yang jualan bakso, seorang teman jualan soto, lalu Anda pulang dan memutuskan: “Oke, mulai besok kita jual bakso juga dan soto.” Keputusan ini bukan karena ada analisis pasar, bukan juga karena ada tenaga yang siap, melainkan karena pertemuan itu terasa momen yang tepat untuk mengiyakan sesuatu.
Pelanggan Anda yang kelaparan tetap antri. Menu makin panjang, tapi tidak ada tambahan kompor.
Guru Bahasa Prancis, dari mana Sumber Dayanya?
Memang, beberapa kampus besar punya jurusan Sastra Prancis — Universitas Indonesia, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Gadjah Mada, dan beberapa universitas negeri lain. Jadi secara teknis, tenaga pengajarnya ada. Tidak nol. Namun, bagaimana soal skalanya?
Jurusan Sastra Prancis di Indonesia rata-rata meluluskan puluhan orang per tahun, bukan ribuan. Dari puluhan itu, berapa yang masuk ke jalur profesi guru? Berapa yang mau ditempatkan di sekolah dasar di Nias, di SMP terpencil di Flores, di SD pinggiran Kalimantan yang gurunya saja masih kurang? Berapa yang sanggup mengajar bukan untuk mahasiswa dewasa yang memilih sendiri jurusannya, tapi untuk anak kelas empat SD yang bahasa Indonesianya saja masih perlu dibimbing?
Lulusan sastra Prancis itu ada. Tapi jarak antara ada dan cukup untuk wajib di semua jenjang seluruh Indonesia itu menganga lebar sekali.
Kita butuh silabus yang matang, buku ajar yang memadai, sistem evaluasi yang masuk akal, dan political will yang konsisten jauh melewati masa jabatan. Sementara itu, yang ada sekarang baru instruksi.
Saya tidak sedang bilang belajar bahasa asing itu tidak penting. Saya juga bukan tipe yang romantis dengan nasionalisme sempit. Dunia memang butuh orang yang bisa berbicara dalam banyak bahasa. Namun, ada perbedaan besar antara kebijakan yang dirancang dan kebijakan yang terinspirasi dari suasana hati kunjungan kenegaraan. Yang pertama punya fondasi, yang kedua punya foto dokumentasi yang bagus.
Lagi-lagi, Bagaimana Nasib Guru?
Dan yang selalu saya khawatirkan bukan presidennya, karena presiden akan berganti. Yang saya khawatirkan adalah guru-guru di kota kecil, di daerah terpencil, di kawasan perbatasan, yang suatu hari nanti akan dapat surat edaran bahwa mereka harus mengajar mata pelajaran yang gurunya saja belum ada, bukunya belum dicetak, dan anggarannya belum turun.
Baca juga:
Mereka yang akan menjelaskan ke orang tua murid kenapa anaknya dapat nilai merah di pelajaran, yang dua tahun lalu tidak ada di kurikulum.
Logika “bahasa negara tamu kenegaraan= mata pelajaran baru” ini punya potensi yang tidak ada batasnya. Kalau nanti Presiden bertemu perdana menteri Jepang di Tokyo, haruskah kita bersiap dengan kewajiban belajar bahasa Jepang di sekolah? Kalau kemudian mampir ke Korea Selatan, apakah kemampuan membaca huruf hangul masuk rapor?
Mungkin kita perlu membuat kalender akademik berdasarkan jadwal kunjungan diplomatik. Lebih efisien. Lebih transparan. Setidaknya kita tahu sejak awal.
Saya sudah tidak mengajar lagi, tapi saya masih sering membayangkan wajah-wajah murid saya dulu. Anak-anak yang susah payah menghafal kapan “di” harus digabung dan kapan harus dipisah, mengidentifikasi majas hiperbola dan personifikasi, mengurai mana kalimat majemuk setara dan mana yang bertingkat, sementara kemampuan membaca satu paragraf opini dengan pemahaman yang utuh masih belum bisa diandalkan
Itu yang saya lihat. Kurikulum kita tidak kekurangan bahasa.
Kita kekurangan keberanian untuk mengakui bahwa menambah pelajaran baru lebih mudah daripada memperbaiki yang lama.
Editor: Prihandini N
