Pada akhir Agustus 2025, di tengah Indonesia yang bergolak oleh gelombang kerusuhan dan protes massa terhadap pemerintahan baru, kabar duka datang dari luar negeri. Muhammad Athaya Helmi Nasution, seorang mahasiswa Indonesia berusia hampir 19 tahun dan anggota Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Groningen, wafat mendadak di Wina, Austria. Ia datang bukan sebagai turis, bukan pula sebagai penonton dari jauh, melainkan sebagai bagian dari rombongan resmi yang mendampingi kunjungan tertutup pejabat publik Indonesia—DPR, OJK, dan Bank Indonesia—pada tanggal 25–27 Agustus 2025.
Tragedi ini seharusnya menjadi panggilan darurat bagi negara: seorang anak bangsa, dikirim dan ditugaskan mendampingi pejabat, meninggal dalam kondisi yang diduga akibat heatstroke dan ketidakseimbangan elektrolit karena kelelahan, kurang nutrisi, dan jam kerja panjang. Namun yang terjadi justru kebisuan, pengabaian, bahkan seakan ada upaya menutupi fakta.
Perhimpunan Pelajar Indonesia Belanda (PPI Belanda) mengeluarkan pernyataan resmi: tidak ada permintaan maaf, tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada transparansi dari event organizer (EO), liaison officer (LO), maupun pejabat yang hadir. Alih-alih menemani keluarga korban, pihak penyelenggara lebih sibuk mengurus jamuan makan bersama para pejabat.
Baca juga:
Pertanyaannya sederhana tetapi menohok: jika seorang pelajar bisa meninggal dalam misi resmi negara tanpa kejelasan, tanpa kepedulian, tanpa perlindungan, maka apa arti diplomasi dan representasi negara?
Tragedi yang Membuka Luka Kolektif
Berdasarkan hasil otopsi forensik, Helmi diduga mengalami suspected seizure yang dipicu heatstroke (sengatan panas), electrolyte imbalance (ketidakseimbangan elektrolit), dan hypoglycemia (turunnya kadar gula). Faktor-faktor ini erat kaitannya dengan kondisi kerja yang tidak manusiawi: jam panjang, asupan nutrisi yang kurang, dan tuntutan untuk tetap aktif hingga dini hari demi memenuhi fungsi sebagai pemandu bagi rombongan pejabat.
PPI Belanda mencatat bahwa almarhum meninggal pada 27 Agustus 2025, namun tidak ada satupun pejabat maupun EO yang secara transparan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan keluarga yang datang ke Wina untuk menjemput jenazah tidak mendapatkan kejelasan penuh. Justru ada indikasi informasi ditutup-tutupi, seolah tragedi ini hanyalah “efek samping kecil” dari sebuah perjalanan kenegaraan.
Bagi komunitas pelajar Indonesia di Eropa, ini bukan sekadar kasus medis atau kecelakaan biasa. Ini adalah tanda alarm bahwa sistem pengelolaan kunjungan pejabat publik ke luar negeri menyimpan praktik yang eksploitatif, memanfaatkan mahasiswa sebagai “relawan serbaguna” tanpa perlindungan hukum, kesehatan, dan psikologis yang layak.
Negara yang Bungkam di Tengah Kerusuhan
Ironisnya, tragedi ini terjadi bersamaan dengan situasi di tanah air yang penuh gejolak. Sejak awal September 2025, Jakarta dan berbagai kota besar lain diguncang kerusuhan—aksi massa mahasiswa, buruh, dan masyarakat sipil yang memprotes langkah-langkah represif pemerintahan baru, pembatasan kebebasan sipil, hingga kebijakan ekonomi yang semakin menekan rakyat. Puluhan orang dilaporkan luka-luka, termasuk aparat dan warga sipil. Dalam suasana genting itu, perhatian publik seolah tersedot sepenuhnya ke dalam negeri.
Namun justru di titik inilah negara seharusnya membuktikan kapasitasnya: mampu merespons krisis domestik tanpa melupakan keselamatan warganya di luar negeri. Bukankah fungsi perwakilan diplomatik, seperti KBRI dan KJRI, adalah melindungi setiap warga negara, tak peduli status sosialnya? Bukankah diplomasi seharusnya melayani rakyat, bukan sekadar melayani pejabat yang datang dengan paspor diplomatik?
Sayangnya, yang terlihat adalah kebisuan. Hingga lebih dari seminggu sejak wafatnya Helmi, tidak ada klarifikasi resmi dari KBRI Wina, tidak ada konferensi pers dari Kementerian Luar Negeri, tidak ada permintaan maaf dari pejabat yang datang dalam rombongan. Seolah-olah satu nyawa pelajar tidak sebanding nilainya dengan agenda bisnis, pertemuan bank sentral, atau rapat-rapat ekonomi.
Diplomasi yang Gagal Menjadi Pelindung
Kasus ini memperlihatkan wajah diplomasi Indonesia yang retak. Di satu sisi, pejabat negara dengan mudah menggunakan infrastruktur diaspora—PPI, mahasiswa, komunitas Indonesia di luar negeri—untuk menyukseskan agenda mereka. Mahasiswa dilibatkan sebagai penerjemah, panitia, pengisi acara, hingga pemandu lapangan. Tetapi di sisi lain, tidak ada mekanisme perlindungan yang jelas.
Ketika terjadi tragedi, mahasiswa itu bukan dianggap sebagai “delegasi resmi negara” yang harus dilindungi, melainkan sekadar “relawan tambahan” yang nasibnya bisa diabaikan. Padahal dalam hukum internasional, negara berkewajiban melindungi warganya yang sedang menjalankan tugas dalam kerangka resmi. Bahkan jika statusnya hanya sebagai pendamping, seharusnya ada kontrak, asuransi, dan standar keselamatan minimum.
Kebungkaman KBRI dan KJRI justru menambah luka. Jika mereka tidak bisa transparan dalam kasus sekonkret ini—seseorang meninggal, jenazah harus dipulangkan, keluarga menuntut penjelasan—bagaimana publik bisa percaya bahwa mereka mampu melindungi ribuan pelajar Indonesia lain di luar negeri?
Tuntutan Transparansi: Dari Wina untuk Semua Perwakilan
Tragedi Helmi harus menjadi momentum untuk mendesak perubahan. Perwakilan Indonesia di luar negeri (KBRI/KJRI) tidak boleh lagi menjadi “perpanjangan tangan protokoler” yang hanya melayani pejabat pusat. Mereka harus kembali ke fungsi utamanya: melindungi warga negara. Ada beberapa tuntutan mendesak yang harus diwujudkan:
- Transparansi penuh mengenai kronologi dan tanggung jawab
Pemerintah wajib membuka laporan otopsi, hasil investigasi, dan detail kronologi wafatnya Helmi kepada publik, bukan hanya keluarga. Nama EO, LO, dan pejabat yang hadir harus disebut. Jika ada kelalaian, harus ada konsekuensi hukum. - Audit independen atas kunjungan pejabat ke luar negeri
Selama ini, kunjungan pejabat sering tertutup dari pengawasan publik. Audit independen—baik oleh BPK, Ombudsman, maupun lembaga sipil—perlu dilakukan untuk menilai apakah prosedur keselamatan, penggunaan anggaran, dan keterlibatan mahasiswa sesuai standar. - Perlindungan formal bagi pelajar yang dilibatkan
Setiap mahasiswa yang diminta mendampingi pejabat dalam kunjungan resmi harus mendapat kontrak kerja jelas, perlindungan asuransi kesehatan, serta kompensasi yang adil. Tidak boleh ada lagi “kerja sukarela” yang justru membahayakan. - Keterlibatan organisasi masyarakat sipil
Kasus ini perlu diawasi juga oleh Komnas HAM dan organisasi masyarakat sipil lain, agar tidak berhenti di meja birokrasi. Transparansi hanya bisa terjamin jika ada partisipasi publik.
Solidaritas Diaspora: Dari Belanda, Untuk Semua
Pernyataan sikap PPI Belanda adalah bentuk perlawanan moral yang penting. Mereka berani menyatakan fakta, menuliskan secara terbuka bahwa almarhum wafat akibat kondisi kerja yang keras, dan menuding langsung bahwa EO, LO, maupun pejabat publik abai terhadap tanggung jawab. Ini bukan hal kecil.
Dalam situasi di mana mahasiswa di dalam negeri tengah menghadapi represi brutal, diaspora justru membuktikan dirinya mampu mengisi ruang kritik. Solidaritas lintas-batas ini menunjukkan bahwa suara pelajar tidak bisa lagi diremehkan.
Namun solidaritas ini harus diperluas. PPI di negara lain, komunitas diaspora Indonesia, hingga masyarakat sipil di tanah air perlu bersatu menuntut akuntabilitas. Jangan biarkan kasus Helmi terkubur bersama jenazahnya.
Sebuah Negara yang Layak Ditinggalkan?
Wafatnya Muhammad Athaya Helmi Nasution adalah tragedi personal bagi keluarga, tetapi juga tragedi kolektif bagi bangsa. Ia memperlihatkan bagaimana negara gagal memenuhi kewajiban paling dasar: melindungi nyawa warganya.
Baca juga:
Jika negara terus bungkam, jika pejabat terus merasa tidak perlu bertanggung jawab, jika KBRI dan KJRI hanya berfungsi sebagai “hotel transit” bagi rombongan elite, maka pada titik tertentu kita harus bertanya: untuk siapa diplomasi Indonesia bekerja? Untuk rakyatnya, atau hanya untuk menjaga kenyamanan segelintir elite?
Tragedi ini, di tengah kerusuhan besar di tanah air, menunjukkan bahwa krisis kita bukan sekadar krisis politik atau ekonomi. Ini adalah krisis moral: negara yang kehilangan empati, perwakilan yang kehilangan fungsi, dan pejabat yang kehilangan rasa malu.
Bagi pelajar dan diaspora, jawaban hanya satu: kita harus bersuara lebih keras, lebih terang, dan lebih konsisten. Karena jika tidak, nyawa seperti Helmi akan terus jadi korban sunyi dari sebuah sistem yang memilih diam. (*)
Editor: Kukuh Basuki
