Bahasa bukan sekadar alat komunikasi yang netral. Dalam kacamata filsuf Michel Foucault, bahasa adalah wacana (discourse) yang menjadi arena utama tempat kekuasaan diproduksi, dipelihara, dan diperebutkan. Ketika seorang kepala negara memilih diksi tak lazim di depan publik, fenomena tersebut tidak boleh dibaca sekadar sebagai panggung seloroh santai atau kecelakaan artikulasi. Lebih dari itu, pilihan retorika tersebut merupakan manifestasi dari politik tubuh (body politics), sebuah upaya sistematis kekuasaan untuk mendisiplinkan sekaligus mendefinisikan ulang “tubuh sosial” masyarakat.
Di panggung politik nasional belakangan ini, publik kerap disuguhi pilihan kata yang menghentak nurani dan menabrak keadaban. Mulai dari umpatan daerah bernada kasar seperti ndasmu, sentilan populis seperti sontoloyo, genderuwo, dan plonga-plongo, hingga diksi peyoratif seperti omon-omon dan bego. Bahkan, tak jarang terlontar metafora biologis bernada merendahkan yang dialamatkan kepada pengkritik. Rentetan narasi ini tidak lahir dari ruang hampa. Di balik dalih otentisitas pemimpin yang lugas dan merakyat, sedang berlangsung mekanisme biokekuasaan yang bekerja secara langsung pada dan atas tubuh rakyat.
Instrumen Biokekuasaan dan Maskulinitas
Dalam tradisi biopolitik Foucault, negara modern mendisiplinkan warga tidak lagi melulu melalui represi fisik yang koersif, seperti jeruji penjara atau kekuatan aparat. Kekuasaan telah bermutasi menjadi biopower, yaitu pengelolaan populasi melalui kontrol atas kebiasaan, moralitas, dan cara berpikir melalui sarana bahasa. Dalam biokekuasaan ini, penguasa yang mengadopsi bahasa pasar atau diksi jalanan menjalankan dua operasi simultan: proses normalisasi baru atas etika komunikasi publik dan penjinakan resistensi guna menumpulkan kritik ilmiah berbasis data dan logika formal.
Baca juga:
Penggunaan umpatan kasar seperti ndasmu, yang dalam linguistik kebudayaan Jawa merujuk pada kepala sebagai organ vital paling terhormat, merupakan wujud kekerasan simbolik. Dalam relasi kuasa yang sangat asimetris antara presiden dan warga, makian semacam itu berfungsi sebagai gertakan maskulin untuk menundukkan dan melumpuhkan daya nalar pengkritik. Kekuasaan menampilkan dirinya sebagai tubuh yang kekar, dominan, dan tak tersentuh etika, menjadikan umpatan sebagai perisai dari akuntabilitas publik.
Politik Tubuh dan Distorsi Narasi Pekerja Rentan
Problem retorika kekuasaan ini mengkristal saat bahasa elit bersinggungan langsung dengan realitas material rakyat paling rentan. Kasus klaim upah buruh menjadi titik kritis. Terjadi komplikasi fakta yang subtil di panggung publik: sosok warga yang dihadirkan sebenarnya berprofesi sebagai penjahit perca dengan upah riil Rp700 per kilogram, namun dalam narasi panggung kekuasaan dibingkai secara keliru sebagai “pengupas bawang” dengan angka fantastis mencapai Rp700 ribu per kilogram. Fenomena ini jelas tidak boleh disederhanakan sekadar sebagai slip of the tongue atau kekeliruan teknis artikulasi semata.
Dalam perspektif politik tubuh, pengaburan identitas profesi dari penjahit perca menjadi pengupas bawang, serta lonjakan retoris nominal upah dari Rp700 menjadi Rp700 ribu per kilogram, adalah wujud alienasi dan disosiasi simbolik yang amat serius. Pekerjaan fisik riil, baik jemari penjahit perca yang kapalan dan tertusuk jarum, maupun penderitaan mata dan kulit buruh pengupas bawang, melibatkan penderitaan organ biologis yang nyata. Tubuh pekerja menanggung keletihan akumulatif yang dalam realitas ekonomi hanya dihargai dengan angka yang sangat minim.
Pengaburan identitas profesi dan lonjakan klaim upah dari Rp700 menjadi Rp700 ribu bukanlah sekadar slip of the tongue. Ini adalah operasi politik tubuh secara anestetis: kekuasaan mencabut tubuh pekerja dari realitas penderitaan biologisnya demi membentuk narasi kesejahteraan ilusif.
Ketika kekuasaan melontarkan narasi yang keliru di depan publik, terjadi komodifikasi atas penderitaan rakyat. Tubuh pekerja mencair dan kehilangan eksistensinya; mereka dicabut dari pengalaman penderitaan biologis sehari-hari dan diubah menjadi sekadar komoditas retoris panggung politik demi membangun persepsi keberhasilan ekonomi. Operasi biokekuasaan ini bekerja secara anestetis: menumpulkan rasa sakit fisik rakyat di akar rumput melalui narasi ilusif seolah-olah mereka telah ‘disejahterakan’. Dampaknya, tuntutan riil atas perlindungan kerja, upah layak, dan jaminan sosial serta-merta didelegitimasi karena realitas penderitaan fisik buruh telah dihapus secara retoris oleh penguasa.
Ketidakadilan Epistemis dan Masa Depan Demokrasi
Penyepelean atas realitas fisik ini sejalan dengan pola komunikasi elite saat merespons krisis ekologis, ketimpangan ekonomi, atau kemunduran kelembagaan dengan nada berseloroh dan kelakar. Negara tengah melakukan ketidakadilan epistemis, dengan memonopoli hak untuk menentukan penderitaan mana yang sah diakui sebagai masalah nasional. Tubuh rakyat dipaksa menanggung dampak krisis, sementara nalar mereka dipaksa menerima bahwa penderitaan tersebut tidak berarti di mata pemegang mandat.
Biasanya, seorang presiden selalu dicitrakan sebagai pribadi yang tampil santun, berwibawa, dan menjaga etika. Sebaliknya, pemimpin saat ini justru tampil tanpa sekat dan terkesan serampangan demi meraih simpati publik secara instan. Masyarakat yang menganggap sikap ini “apa adanya” sering terbuai, tanpa sadar bahwa gaya bicara pemimpin yang makin kasar bisa membuat publik makin cuek dan acuh. Bahayanya, gaya bahasa kasar ini bisa ditiru dan disebarkan masyarakat di media sosial, sehingga merusak rasa saling menghormati di antara kita.
Baca juga:
Pembusukan peradaban politik suatu bangsa jarang dimulai dari keruntuhan ekonomi seketika, melainkan dari pembusukan bahasa di panggung elit. Demokrasi yang sehat membutuhkan kepekaan sensorik dan nalar kritis yang tajam. Melawan dominasi kekuasaan hari ini harus dimulai dengan merebut kembali ruang publik, merawat keluhuran akal budi, dan menegaskan bahwa etika bernegara tidak boleh digadaikan demi popularitas semu. Akhirnya, jika bahasa sebuah bangsa bobrok, maka akan runtuh pula peradaban politiknya. (*)
Editor: Kukuh Basuki
