Dalam sejarah pemikiran politik dunia, realisme sering dianggap sebagai salah satu pendekatan paling tua dan paling keras kepala dalam memahami hubungan antarnegara. Dari Thucydides di Yunani kuno, Kautilya di India kuno, hingga John Mearsheimer dalam teori hubungan internasional modern, tradisi ini mencoba menjelaskan satu kenyataan yang tidak pernah benar-benar berubah: politik internasional selalu bergerak dalam bayang-bayang kekuasaan.
Namun sejarah pemikiran juga mengajarkan satu hal lain yang tidak kalah penting. Mengutip para pemikir besar tidak selalu berarti memahami mereka.
Dalam diskusi tentang arah kebijakan luar negeri Indonesia hari ini, istilah realisme sering muncul sebagai penjelasan terhadap dinamika geopolitik global. Dunia disebut berada dalam kondisi anarki internasional, negara-negara besar bersaing memperebutkan pengaruh, dan kekuatan menjadi faktor utama yang menentukan posisi sebuah negara dalam sistem internasional.
Baca juga:
- Partai Politik dan Korupsi: Dari Episentrum Kekuasaan ke Krisis Demokrasi Lokal
- Membaca September: Antara Memori Komunal dan Politik Kuasa
Semua ini benar—setidaknya dalam pengertian dasar teori realisme.
Tetapi pertanyaan yang jauh lebih menarik adalah: apakah menyebut realisme sudah cukup untuk menjelaskan strategi sebuah negara?
Thucydides dan Tragedi Kekuasaan
Thucydides sering disebut sebagai bapak realisme politik. Dalam karyanya History of the Peloponnesian War, ia menggambarkan konflik antara Athena dan Sparta sebagai akibat dari ketakutan Sparta terhadap meningkatnya kekuatan Athena.
Namun Thucydides tidak hanya menulis tentang kekuasaan. Ia menulis tentang tragedi kekuasaan.
Episode terkenal yang sering dikutip dalam diskusi realisme adalah Melian Dialogue, di mana utusan Athena menyatakan bahwa “yang kuat melakukan apa yang mereka mampu, dan yang lemah menderita apa yang harus mereka derita.”
Kutipan ini memang sering dijadikan simbol realpolitik. Namun dalam struktur narasi Thucydides, dialog ini bukanlah perayaan kekuatan. Ia adalah refleksi tragis tentang bagaimana logika kekuasaan dapat menghapus pertimbangan moral.
Athena memenangkan konflik dengan Melos. Tetapi dalam kisah yang lebih besar, kemenangan itu menjadi bagian dari rangkaian kesombongan politik yang pada akhirnya membawa Athena menuju kehancuran. Dengan kata lain, Thucydides tidak sekadar menjelaskan kekuatan. Ia juga memperingatkan bahaya kekuatan yang tidak disertai kebijaksanaan.
Kautilya dan Fondasi Kekuatan
Jika Thucydides menggambarkan tragedi kekuasaan, Kautilya dalam Arthashastra menulis tentang seni mengelola kekuasaan.
Sebagai penasihat politik di kerajaan Maurya, Kautilya merumuskan strategi diplomasi, administrasi negara, dan perang dalam kerangka yang sangat sistematis. Ia memperkenalkan konsep mandala, sebuah model geopolitik, di mana negara dikelilingi oleh lingkaran sekutu dan musuh potensial. Namun membaca Kautilya hanya sebagai teori kekuasaan eksternal adalah penyederhanaan.
Dalam Arthashastra, kekuatan negara tidak hanya berasal dari militer atau diplomasi. Ia berakar pada stabilitas domestik, administrasi yang efektif, dan ekonomi yang kuat. Seorang raja yang tidak mampu mengelola kesejahteraan rakyatnya tidak akan mampu mempertahankan kekuatan negaranya dalam jangka panjang. Dengan kata lain, realisme Kautilya selalu dimulai dari dalam negeri.
Mearsheimer dan Struktur Sistem Internasional
Dalam teori hubungan internasional modern, John Mearsheimer mengembangkan konsep offensive realism untuk menjelaskan perilaku negara dalam sistem internasional yang anarkis. Menurut Mearsheimer, negara-negara cenderung memaksimalkan kekuatan karena tidak ada otoritas global yang dapat menjamin keamanan mereka. Dalam kondisi seperti ini, kekuatan menjadi instrumen utama untuk bertahan hidup. Namun teori Mearsheimer juga menekankan satu hal penting: posisi struktural negara.
Negara besar memiliki ruang gerak yang berbeda dari negara menengah. Sementara kekuatan besar dapat membentuk sistem internasional, negara menengah harus lebih berhati-hati dalam menavigasi rivalitas kekuatan besar. Dalam banyak kasus, strategi yang paling realistis bagi negara menengah bukanlah dominasi, melainkan otonomi strategis.
Realisme dan Diplomasi Indonesia
Dalam konteks Indonesia, diskusi tentang realisme sering kali beririsan dengan prinsip diplomasi bebas-aktif yang telah menjadi fondasi kebijakan luar negeri sejak masa awal kemerdekaan. Prinsip ini lahir dari kesadaran bahwa Indonesia bukan kekuatan besar, tetapi juga tidak ingin menjadi satelit kekuatan besar.
Sebagai negara dengan posisi strategis di Asia Tenggara, Indonesia berusaha menjaga kemandirian diplomatik sambil tetap berpartisipasi aktif dalam diplomasi global. Pendekatan ini sering dianggap idealis. Namun dalam banyak hal, ia justru mencerminkan kalkulasi realistis tentang posisi Indonesia dalam sistem internasional.
Realisme dan Kapasitas Nasional
Namun jika realisme ingin dijadikan kerangka analitis yang serius, diskusi tentang geopolitik tidak bisa berhenti pada referensi filosofis. Realisme pada akhirnya adalah teori tentang kekuatan.
Baca juga:
Dan dalam dunia modern, kekuatan negara tidak hanya ditentukan oleh retorika diplomatik. Ia dibangun melalui kapasitas ekonomi, kemampuan teknologi, ketahanan energi, serta institusi negara yang efektif. Negara yang ingin memainkan peran signifikan dalam politik internasional harus memiliki basis material yang kuat. Tanpa fondasi tersebut, diskursus tentang realisme berisiko berhenti pada tingkat abstraksi teoritis.
Realisme sebagai Analisis, Bukan Retorika
Dalam tradisi pemikiran politik, realisme selalu dimaksudkan sebagai alat analisis. Ia membantu kita memahami keterbatasan moralitas dalam sistem internasional dan pentingnya kekuatan dalam menjaga kedaulatan negara. Namun realisme juga menuntut disiplin intelektual yang tinggi. Ia menuntut pembacaan yang hati-hati terhadap sejarah, pemahaman terhadap struktur sistem internasional, serta kesadaran terhadap posisi suatu negara dalam sistem tersebut. Tanpa ketelitian tersebut, realisme dapat dengan mudah berubah dari alat analisis menjadi sekadar gaya retorika.
Ketika realisme berubah menjadi retorika, yang tersisa bukanlah strategi—melainkan sekadar kesan bahwa strategi itu ada. Dalam dunia geopolitik yang semakin kompleks, kesan semacam itu mungkin terdengar meyakinkan. Namun sejarah pemikiran politik, dari Thucydides hingga Mearsheimer, mengajarkan satu hal yang sederhana. Kekuatan negara tidak pernah dibangun oleh kutipan, ia dibangun oleh kapasitas. (*)
Editor: Kukuh Basuki
