Malam sebelum dihelatnya pelantikan Presiden RI ke-8, saya menyelesaikan sebuah film dokumenter berjudul Pesta Oligarki yang terdapat di chanel YouTube Watchdoc Documentary. Pengap dan gusar rasanya saat menonton film dokumenter yang berdurasi 53.46 menit tersebut. Bagaimana tidak, kita sudah menyaksikan dengan gamblang bahwa konstitusi berhasil diacalk-acak oleh kepentingan elit untuk melanggengkan kekuasaannya. Tentu kita juga telah menyaksikan, bagaimana Presiden Jokowi cawe-cawe dalam kampanye calon presiden Prabowo-Gibran.
Sementara kini sudah kita lihat, bahwa pengacak-acak konstitusi dan pencalonannya yang kelewat brutal itu telah resmi dilantik. Pelantikannya pun tidak main-main. Acara pelantikan tersebut menghadirkan pesta rakyat dengan menyuguhkan 14 panggung hiburan. Tak hanya itu, puluhan sound horeg asal Jawa Timur juga turut memeriahkan pelantikan Prabowo-Gibran di Jakarta.
Kierkegaard dan Kegusaran Kerumunan
Apakah saya gusar olehnya? Tentu saja. Saya jadi teringat oleh Soren Kierkegard yang dengan keras menyuarakan kritik terhadap publik. Bagi Kiekegaard, publik yang identik dengan kerumunan tersebut bertentangan dengan keunikan individu. Hal tersebut dapat kita lihat pada kerumunan yang terjadi pada pesta rakyat tersebut.
Dalam konten-konten yang bertebaran di media sosial, TikTok khususnya, kerumunan pada tampilan sound horeg menjadi salah satu yang membuat saya menapuk jidat. Dapat kita lihat, di sana para kru sound horeg banyak yang memakai kaos sama bertuliskan “GPJ (Gibran Penerus Jokowi)”.
Semua orang pun larut begitu saja dalam alunan sound horeg yang menghempas ke relung-relung telinga. Hal tersebut patut kita curigai sebagai suatu propaganda dan hegemoni dari kekuasaan bahwa yang bertahta sekarang adalah Prabowo yang menjadi perpanjangan tangan Jokowi, serta wakilnya, Gibran, yang sudah tentu menjadi penerus Jokowi.
Alih-alih warga jadi kritis, dengan disuguhkan hiburan dan pesta rakyat yang meriah itu, masyarakat dibuai dari kenyataan. Mereka disuguhkan kesenangan-kesenangan semu yang menunjukkan bahwa pemerintahan yang belum lama dilantik ini sudah membuat masyarakat bahagia—meski semu—dengan hiburan serta pesta rakyat yang disediakan secara gratis tersebut.
Barangkali Kierkegaard benar, dengan keadaan demikian, dalam suatu kerumunan, individu tdak dikenal sebagai pribadi satu demi satu. Melainkan dilihat sebagai kelompok yang berkumpul. Massa dengan segala sifat anonimitasnya. Padahal, siapa tahu dari mereka setelah menghadiri gegap gempita pesta rakyat tersebut akan kembali termenung. Perihal cicilan, perihal pajak, perihal kelas menengah yang makin terdesak.
Pesta Oligarki
Pesta rakyat yang dihelat pada 20 Oktober 2024 tersebut tak ubahnya adalah candu. Bius yang meninabobokan masyarakat agar tak melihat lingkaran elit sedang berpesta-pora.
Masyarakat disuguhkan hiburan-hiburan yang hanya membahagiakan sejenak, lalu kembali ke dalam kenyataan yang pahit dan pilu—krisis iklim, harga-harga yang makin naik, kemacetan, gaji tak layak, diskriminasi, dan kepelikan-kepelikan lainnya. Sedangkan lingkaran kekuasaan, lima tahun ke depan tentu akan semakin kenyang dan gemuk.
Betapa tidak, beberapa hari sebelum pelantikan media massa ramai memberitakan Prabowo yang memanggil puluhan nama yang bakal membantunya dalam kabinetnya ke depan. Dari puluhan nama tersebut, setidaknya ada 17 menteri era Jokowi yang kini akan menjabat lagi di pemerintahan baru.
Kita, lagi-lagi, boleh saja skeptis. Apakah memang menteri-menteri Jokowi tersebut memang kompeten, sehingga layak untuk menjabat lagi? Atau jangan-jangan itu adalah titipan? Saya teringat kembali dengan tulisan Seno Gumira Ajidarma dalam buku Orang Makan Orang (Ajidarma, 2024). Seno menulis bahwa politik modern belumlah lepas dari etika kasur tua yang ingkar terhadap semangat zaman. Jasa-jasa jumlah suara dan dana untuk memenangi pemilihan—pemenangan Prabowo Gibran—seperti wajib dibayar kembali dengan kursi menteri, posisi tertentu dalam pemerintahan, maupun pelbagai konsesi yang menodai demokrasi.
Bisa jadi memang yang kedua itu alias bayar utang jasa atas pemenangan pencalonan Prabowo-Gibran tersebut, sehingga menteri-menteri lama kembali eksis di pemerintahan baru (yang tak benar-benar baru itu).
Saya menduga, jangan-jangan memang ada sesuatu yang perlu diamankan sehingga kabinet pemerintahan ini mempertahankan orang-orang lama yang prestasinya entah seperti apa. Ini hanya dugaan saya yang semoga tak benar.
Dugaan saya selanjutnya, jangan-jangan itu semua demi kepentingan oligarki. Sehingga dengan terpilihnya Prabowo-Gibran dan dilantiknya mereka, para oligarki bisa berpuas diri mengeruk alam Indonesia dan bertunggang-langgang mencederai demokrasi. Lantas bagaimana dengan masyarakat?
Ya, kita hanya diberi kesenangan semu, sesaat. Citraan gemoy, pesta rakyat, dan bansos-bansos itu adalah cara kekuasaan memperpanjang penderitaan rakyat. Parade yang ditampilkan pada tahun politik 2024 ini adalah parade yang penuh kepalsuan.
Mulai dari pencalonan, pemilu, hingga pelantikannya. Pencalonan yang mengutak-atik konstitusi itu sudah jelas kemerosotan nilai demokrasi. Belum lagi penyelenggaraan pemilu. Bagi saya, pemilu yang terjadi 2024 ini bukanlah murni pemilu, tetapi legitimasi atas kemenangan Prabowo-Gibran.
Pelantikan presiden dan wakil presiden kali ini pun bukanlah murni pelantikan, melainkan pesta perpanjangan kekuasaan. Saya sulit untuk berharap ke depannya akan lebih baik. Melihat kenyataan yang sedemikian getirnya. Melihat bagaimana masyarakat dijadikan kerumunan yang dibius dengan gegap gempita kepalsuan. Melihat gimik-gimik politik yang selalu saja berulang.
Sudahlah, memang pelantikan presiden dan wakil presiden kali ini layak untuk disebut Pesta Oligarki dan parade kepalsuan yang terus diulang sejak 2019. Untungnya Soren Kierkegaard sudah lama wafat. Jika tidak, betapa menangisnya ia melihat orang-orang “dikerumunankan” oleh kekuasaan. (*)
Editor: Kukuh Basuki
