Di tengah optimisme perbaikan gizi dan kesehatan generasi muda Indonesia berkat program Makan Bergizi Gratis (MBG), muncul kekhawatiran bahwa program ini berpotensi menjadi lahan korupsi baru. Penelitian Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menunjukkan potensi korupsi yang sangat besar dalam program MBG terletak pada pengadaan dan distribusi bahan makanan.
Rantai birokrasi yang kompleks, diperparah oleh keterlibatan berbagai institusi pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah, menciptakan celah bagi praktik korupsi. Penyalahgunaan wewenang dapat terjadi dalam proses lelang pengadaan bahan makanan, di mana pejabat atau pihak terkait berupaya memenangkan lelang dengan menetapkan harga yang lebih tinggi, atau bahkan menerima suap demi memperoleh keuntungan pribadi.
MBG, yang menjanjikan makanan bergizi untuk anak-anak sekolah, memang telah diterapkan di banyak negara. Sebuah laporan global bahkan menunjukkan bahwa 368 juta anak di dunia menerima manfaat dari program serupa. Namun, pengalaman di berbagai negara juga mengajarkan bahwa program seperti ini rentan terhadap penyimpangan. Contoh nyata dapat dilihat pada kasus India dan China, di mana minimnya transparansi dalam pengelolaan anggaran memicu skandal besar yang menggerus efektivitas program.
Indonesia, dengan tantangan geografis yang kompleks dan infrastruktur yang belum merata, menghadapi risiko yang serupa. Distribusi makanan ke wilayah terpencil menjadi tantangan besar, baik dari segi logistik maupun pengawasan. Ketimpangan distribusi dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan memperburuk persepsi publik terhadap program ini.
Selain itu, standar kualitas makanan juga menjadi sorotan. Anggaran rata-rata Rp10.000 per porsi menimbulkan pertanyaan: apakah dana ini cukup untuk menyediakan makanan bergizi yang berkualitas? Jika tidak dikelola dengan baik, program ini hanya akan menjadi proyek besar tanpa dampak nyata, mengorbankan kualitas demi kuantitas.
Transparansi dan Akuntabilitas sebagai Kunci
Sejarah panjang penyimpangan dana dalam program sosial di Indonesia menuntut adanya langkah preventif untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Sistem pelaporan yang terbuka dan mudah diakses oleh publik harus diterapkan. Teknologi, seperti aplikasi pemantauan berbasis data, dapat menjadi solusi untuk memastikan distribusi makanan berjalan sesuai rencana dan tepat sasaran.
Pelibatan masyarakat lokal juga menjadi elemen penting. Komunitas dapat berperan dalam mengawasi pelaksanaan program, termasuk kualitas makanan yang disediakan. Dengan pendekatan ini, potensi korupsi dapat diminimalkan, sementara kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat.
Menghindari Ketimpangan Sosial
Kritik bahwa program ini mungkin tidak tepat sasaran, seperti subsidi BBM yang dinikmati oleh kalangan mampu, perlu diantisipasi sejak awal. Pemerintah harus menetapkan mekanisme seleksi yang ketat untuk memastikan bahwa program ini benar-benar menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu. Misalnya, bekerja sama dengan sekolah untuk memetakan kebutuhan gizi siswa berdasarkan data ekonomi keluarga.
Selain itu, transparansi dalam penyaluran bantuan juga harus menjadi perhatian utama. Pemerintah perlu menyusun sistem yang dapat memverifikasi penerima manfaat secara akurat, seperti penggunaan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) atau data dari program kesejahteraan sosial lainnya. Hal ini penting untuk menghindari bantuan yang salah sasaran atau penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Di sisi lain, edukasi kepada masyarakat juga perlu ditingkatkan. Orang tua dan guru harus dilibatkan secara aktif dalam proses ini untuk memastikan bahwa tujuan dari program MBG benar-benar dipahami dan diterima oleh semua pihak. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat dapat turut berperan dalam memantau implementasi program di lapangan.
Lebih jauh, pemerintah dapat mempertimbangkan pendekatan berbasis komunitas untuk meminimalkan ketimpangan sosial. Misalnya, melibatkan organisasi masyarakat atau LSM setempat untuk membantu mendistribusikan makanan bergizi, sehingga manfaat program ini benar-benar dirasakan oleh kelompok yang paling membutuhkan. Model ini tidak hanya mencegah ketimpangan tetapi juga memperkuat kohesi sosial di tingkat lokal.
Program MBG memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan pemerintah dalam mengelola anggaran secara transparan, memastikan distribusi yang adil, dan menjaga kualitas makanan yang disediakan. Dengan mitigasi korupsi sebagai fokus utama, program ini dapat menjadi tonggak penting dalam upaya menciptakan generasi muda yang sehat dan berdaya saing.
Pemerintah harus belajar dari pengalaman negara lain dan memanfaatkan teknologi modern untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Harapan penting tentu agar MBG tidak hanya menjadi janji politik dan program jangka pendek, tetapi benar-benar menjadi solusi nyata bagi perbaikan gizi generasi penerus bangsa. ***
