Akhir-akhir ini, tentu kita tahu bahwa terdapat figur pejabat yang namanya tengah naik daun. Ia adalah Dedi Mulyadi (biasa dipanggil Kang Dedi Mulyadi atau KDM), Gubernur Jawa Barat ke-15 yang mulai menjabat sejak 20 Februari 2025.
Nama KDM yang saat ini tengah naik daun bukan tanpa alasan. KDM bisa memanfaatkan platform media sosial seperti Instagram dan YouTube untuk membuat konten dengan baik—tidak hanya memanfaatkannya sebagai dokumentasi kegiatan layaknya pejabat yang lain.
Melalui konten-kontennya, KDM berhasil menggugah emosi masyarakat, baik secara positif maupun negatif—menimbulkan kemarahan. KDM membuat konten yang berusaha mencitrakan bahwa dirinya dekat dengan rakyat atau istilahnya: populis. Namun, KDM juga membuat konten yang dapat menimbulkan kemarahan publik—bukan marah ke KDM, melainkan ke orang lain yang ada di dalam kontennya.
Tentu kita semua tahu ketika sedang menerima audiensi warga Cikarang yang terdampak proyek pelebaran sungai alias mau digusur, KDM sempat didebat dengan seorang lulusan SMA mengenai ketidaksetujuannya wisuda SMA dihapus. Momen tersebut terekam di konten Dedi Mulyadi dan langsung memicu amarah dari publik ke seorang lulusan SMA tersebut.
Baca juga:
Walaupun ketika dicari tahu, ternyata seorang lulusan SMA yang tampil pada konten KDM tersebut ternyata merupakan seorang model. Hal ini menimbulkan rasa skeptis bagi sebagian publik, karena diduga bahwa konten tersebut merupakan “settingan”.
Dedi Mulyadi yang Berpengalaman
Nyatanya, gaya komunikasi publik KDM yang seperti demikian bukan terjadi baru-baru ini saja. Sejak masih menjadi Bupati Purwakarta (2008-2018), gaya komunikasi publik KDM sudah sempat dibahas.
Menurut Vellycia Njoko dalam Strategi Komunikasi Politik Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi Dalam Mensosialisasikan Program Pendidikan Berkarakter (2018), pesan dari KDM—yang waktu itu masih menjabat sebagai Bupati Purwakarta—untuk publik dikemas dengan menarik agar masyarakat mengerti mengenai tujuan dari Program Pendidikan Berkarakter yang disampaikan oleh KDM. KDM di sini dianggap sebagai komunikator yang tengah menjalankan peran sebagai politikus.
Hal tersebut juga didukung oleh Muhammad Ibnu Afandi dalam Komunikasi Politik Dedi Mulyadi dalam Meningkatkan Personal Branding melalui YouTube Channel Pribadi @Kang Dedi Mulyadi (2022). Melalui kanal YouTube-nya, KDM dapat merespon beberapa aduan dari masyarakat secara langsung. Hal itu membuat peluang masyarakat untuk berbicara secara langsung mengenai keluhan mereka ke KDM menjadi dapat dilakukan.
Selain itu, KDM juga dinilai humble serta lebih bersahabat dengan masyarakat di Jawa Barat. KDM memposisikan dirinya setara dengan masyarakat dan sebagai figur pemimpin yang memiliki tanggung jawab (Muhammad Ibnu Afandi, 2022).
Identitas Kesundaan
Setelah saya amati, menguatkan identitas kesundaan adalah kunci agar KDM bisa lebih dekat dengan masyarakat—khususnya di Jawa Barat yang mayoritas adalah suku Sunda. Ketika kita menonton konten KDM—misalnya ketika KDM sedang blusukan dan bertemu dengan masyarakat, KDM tampak mengenakan ikat kepala yang biasa disebut Iket Sunda.
Penggunaan Iket Sunda ini bukan hanya agar menguatkan identitas kesundaannya. Menurut Dian Nugraha Ramdani dalam Menguak Makna Iket Sunda yang Dipakai Cagub Jabar Dedi Mulyadi (2024), Iket Sunda tersebut lekat dengan makna luhur, sopan, dan pengendalian pikiran.
Sedangkan menurut KDM sendiri, orang Sunda itu punya prinsip salah satunya adalah “set saringset pageuh iket“. Artinya, “pikiran kita tidak boleh kemana-mana. Nanti anggarannya harus fokus untuk rakyat dan tidak boleh dipakai jalan-jalan (oleh pejabat) terus,” ujar KDM, dilansir dari detikJabar (28/8/2024).
Senada dengan itu, menurut Raden Rosyda dan Sutiono Mahdi dalam Overtone Emotif dalam Delapan Pepatah Sunda Dedi Mulyadi Bupati Purwakarta (2018), kalimat “set saringset pageuh iket” diartikan bagi manusia yang maskulin, biasanya lebih mengedepankan logika atau pikiran. Agar pikirannya itu tidak liar yang berujung pada tidak terkendali, maka perlu diikat pikirannya yang hal tersebut disimbolkan dengan penggunaan ikat kepala—dalam hal ini Iket Sunda.
Kritisisme
Tentu gebrakan-gebrakan KDM ini menimbulkan kontroversi di publik. Baru-baru ini, publik digemparkan dengan KDM yang mengeluarkan kebijakan pengiriman anak nakal ke barak militer di Jawa Barat. Walaupun mungkin mayoritas publik mendukung kebijakan ini, tetapi kebijakan ini menuai banyak kritik dari para ahli.
Baca juga:
Dilansir dari Tempo (7/5/2025), kritik datang dari Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), Ketua Komisi bidang Pendidikan DPR Hetifah Sjaifudan, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat, Dewan Kehormatan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Heru Purnomo, Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Imam Zanatul Haeri, dan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur. Para ahli menilai serta mengkritik bahwa kebijakan tersebut tidak menyentuh akar persoalan, dinilai kurang tepat, dapat mengacaukan kurikulum, seharusnya menggunakan pendekatan Psikologi melalui bimbingan konseling (BK), dan bertentangan dengan hukum.
Bagi saya, kebijakan KDM yang mengirimkan anak nakal ke barak militer tersebut bisa dibilang tepat sebagai solusi pragmatis dan jangka pendek. KDM mungkin harus memikirkan kebijakan yang menjadi lanjutan dari kebijakan pengiriman anak nakal ke barak militer ini. Misalnya seperti pendampingan oleh psikolog, atau bisa juga dengan menguatkan peranan bimbingan konseling (BK) di sekolah-sekolah.
Yang terpenting, KDM harus mau mendengarkan pendapat-pendapat mengenai kebijakannya terutama dari dua pihak ini: masyarakat dan para ahli. Berat memang untuk membuat kebijakan yang menyenangkan semua pihak, tetapi pendapat-pendapat dari dua pihak atau lebih tersebut bisa diolah dan menjadi evaluasi mengenai kebijakan yang sudah diterapkan atau yang nantinya akan diterapkan.
Tantangan Dedi Mulyadi ke Depannya
Menurut Johannes Sutanto dalam Analisis Narasi dan Komunikasi Populisme Dedi Mulyadi (2025), salah satu tantangan KDM ke depannya adalah menjaga kepercayaan masyarakat dalam waktu yang lama. Ekspektasi publik yang tinggi kepada kebijakan-kebijakan KDM ini bisa saja menjadi bumerang bagi KDM jika kebijakannya tidak sesuai ekspektasi publik.
Tantangan lainnya adalah perkara “pencitraan” yang dilakukan oleh KDM melalui konten-kontennya. Menurut Nanang A.H dalam Analisis Pakar Gaya Kepemimpinan Dedi Mulyadi: Pencitraan atau Komunikasi Efektif? (2025), KDM harus mampu menyeimbangkan pencitraannya dengan tindakan nyata.
KDM harus mampu mengelola gaya kepemimpinannya yang otoriter—tampak dari cara KDM dalam mengambil keputusan secara cepat tanpa banyak melibatkan bawahannya—menjadi kepemimpinan yang kolaboratif. Kalau KDM berhasil melakukan itu, maka KDM layak menjadi tolak ukur pemimpin yang relevan di era media sosial dan informasi seperti sekarang ini. (*)
Editor: Kukuh Basuki
