Kebijakan publik yang ideal adalah kebijakan yang mampu menyeimbangkan pemenuhan kebutuhan masyarakat hari ini tanpa mengorbankan ruang gerak generasi muda. Sayangnya, dalam konteks Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kita sering kali bingung antara memilih kebijakan yang populis dalam jangka pendek, atau kebijakan yang sehat secara fiskal dalam jangka panjang. Salah satu contoh paling nyata adalah kebijakan subsidi energi, khususnya untuk BBM dan listrik.
Kalau dilihat dari sisi sosial, subsidi energi memang jadi penyelamat dompet masyarakat yang paling ampuh. Kebijakan ini sukses menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengerem agar harga-harga barang tidak melonjak drastis. Namun, jika kita bedah dari perspektif keuangan fiskal, mempertahankan subsidi yang bersifat komoditas di tengah ketidak pastian global justru terasa seperti menyimpan masalah tersembunyi yang siap meledak kapan saja.
Baca juga:
Lonjakan beban subsidi energi bukan sekedar coretan angka di atas kertas, melainkan ancaman nyata yang bisa menjebol batas aman keuangan negara yang sudah diatur hukum fiskal negara. Berdasarkan Undang-Undang Keuangan Negara, defisit anggaran tahunan dibatasi maksimal 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Ketika anggaran subsidi membengkak tanpa kendali akibat gejolak harga minyak mentah dunia, ruang gerak fiskal kita otomatis akan langsung terkuras habis.
Jika pemerintah memaksakan diri untuk menahan harga energi domestik melalui penambahan utang baru, rasio utang pemerintah terhadap PDB yang saat ini berada di kisaran 40% akan terdorong naik. Bagi sebagian orang, angka 40% mungkin terlihat jauh dari batas maksimal hukum sebesar 60% dari PDB. Namun, bagi sebuah negara berkembang, setiap kenaikan rasio utang berarti hilangnya ruang gerak ekonomi untuk menghadapi krisis di masa depan.
Selain membebani APBN, kebijakan subsidi komoditas ini sebenernya juga menciptakan ketimpangan. Dari data historis menunjukkan bahwa pengguna subsidi energi terbesar justru datang dari kalangan menengah ke atas yang punya kendaraan pribadi. Padahal anggaran negara itu fungsi utamanya harus menjadi alat untuk membagi kekayaan secara adil untuk mengurangi angka kemiskinan. Namun, kenyataannya justru berbanding terbalik dana subsidi justru tersedot untuk kelompok yang sebenarnya mampu.
Kita bisa belajar dari rentetan krisis ekonomi global yang menjadi bukti nyata betapa cepatnya kepercayaan pasar runtuh saat keuangan negara habis digerogoti oleh belanja yang tidak produktif. Jika uang utang negara terus-menerus menumpuk hanya untuk membiayai bakar-bakar bensin, lembaga pemeringkat kredit nasional pasti tidak akan tinggal diam dan memangkas rating investasi negara. Dampaknya, para investor bakal menuntut bunga yang jauh lebih tinggi di masa depan, dan keuangan negara akan semakin tercekik.
Menjaga kesehatan fiskal bukan berarti pemerintah tutup mata dan abai dengan kesusahan rakyatnya. Reformasi anggaran yang matang kuncinya justru ada pada pengalihan skema: bantuan yang tadinya ditempelkan ke harga barang, sekarang diubah jadi langsung ditransfer ke tangan orang yang berhak menerimanya.
Baca juga:
- Kemiskinan: Tak Selalu tentang Uang, tapi juga Kesempatan
- Dari Kerja ke Jerat Jurang Kemiskinan
- Fenomena Bunuh Diri: Refleksi atas Kekerasan dan Kemiskinan Struktural
Makannya, subsidi energi yang melekat pada komoditas tertentu harus dipangkas secara bertahap. Anggaran tersebut sebaiknya dialihkan menjadi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau subsidi tepat sasaran, dengan mengandalkan data yang akurat, bantuan bisa langsung tepat sasaran di tangan masyarakat miskin dan kelompok rentan yang benar-benar lebih membutuhkan. Langkah seperti ini jauh lebih efisien, bisa diukur, dan tidak akan membuat anggaran negara terombang-ambing akibat naik turunnya harga komoditas dunia yang tidak menentu.
Keuangan fiskal sebuah negara bukanlah kantong ajaib yang isinya nggak habis-habis. Kebijakan publik yang sehat harus berani mengambil keputusan pahit yang tidak populer demi menyelamatkan daya tahan fiskal. Karena kalau kepercayaan terhadap pengelolaan angaran sudah runtuh, di situlah krisis ekonomi yang sesungguhnya dimulai. Efek domino dari krisis ekonomi ini pasti bakal jauh lebih menyakitkan buat semua orang, terutama masyarakat kecil yang hidup di bawah garis kemiskinan. Sebab pada akhirnya, runtuhnya kepercayaan pada pemerintah dalam mengelola anggaran sebuah negara adalah awal dari krisis ekonomi yang jauh lebih menyakitkan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. (*)
Editor: Kukuh Basuki
