“Kemerdekaan yang Disandera Kekuasaan”
Kemerdekaan pernah berdiri anggun di beranda sejarah. Ia menyapa rakyat yang menggenggam bambu runcing, ia menyelimuti tubuh para pejuang yang terbaring kaku di tanah basah. Di setiap darah yang tumpah, ada doa yang naik ke langit, “Merdeka.” Tetapi kini, doa itu serak, tercekik oleh pekik kekuasaan yang membius rakyat dengan janji-janji manis namun menyisakan getir di bibir kenyataan.
Apalah arti merdeka bila rakyat masih dikurung oleh jeruji ketidakadilan? Apalah arti merdeka bila segelintir elite menguasai panggung negeri, memainkan naskah sesuai kepentingan mereka? Kemerdekaan telah menjadi sandera di istana megah, dipajang di ruang rapat, didefinisikan ulang oleh lidah penguasa.
Di podium perayaan, kata “merdeka” bergema dengan megah, tetapi di pasar-pasar rakyat hanya mendengar riuh harga yang terus naik. Di televisi, pejabat berbicara tentang pembangunan, tetapi di kampung-kampung rakyat hanya melihat jalan berlubang yang menunggu korban. Di gedung-gedung parlemen, kata “demokrasi” dijual mahal, tetapi di lorong-lorong perkampungan rakyat hanya mendengar jerit ketidakadilan.
Baca juga:
Kemerdekaan yang seharusnya menjadi milik seluruh rakyat, kini hanya sebatas simbol yang bisa disulap sesuai kebutuhan politik. Ia tak lagi sakral, ia hanya jadi kata yang diperdagangkan, kadang dipelintir, kadang dijual murah dalam kampanye, lalu disimpan rapi di laci-laci kekuasaan.
Pejabat Nakal, Rakyat yang Menanggung
Sejarah selalu melahirkan dua wajah; pahlawan yang memberi tanpa pamrih, dan pengkhianat yang mencuri dengan rakus. Kini, wajah yang kedua itu tampak begitu jelas. Pejabat nakal yang bernaung di bawah bendera negara, namun hatinya tunduk pada harta. Mereka merampok bukan dengan senjata, melainkan dengan pena, tanda tangan, dan rapat-rapat tertutup.
Pejabat nakal bagai tikus yang bersembunyi di lumbung padi. Mereka menggerogoti perlahan, meninggalkan rakyat dengan ampas dan debu. Ironisnya, tikus-tikus ini seringkali tampil rapi, mengenakan jas, tersenyum di depan kamera, bahkan menasihati rakyat tentang moralitas. Mereka pandai bicara tentang keadilan, padahal tangan mereka berlumur anggaran yang tercuri.
Dan yang menanggung akibatnya selalu rakyat. Setiap jalan berlubang adalah tanda tangan seorang pejabat yang korup. Setiap jembatan ambruk adalah doa yang diabaikan. Setiap anak yang putus sekolah adalah bukti bahwa dana pendidikan dialirkan ke rekening pribadi. Setiap rumah sakit tanpa obat adalah noda dari pejabat yang mengutamakan proyek mewah ketimbang nyawa.
Rakyat selalu disuruh bersabar, rakyat selalu dipaksa mengalah. Tetapi sampai kapan kesabaran itu tak berubah menjadi bara? Sampai kapan kemerdekaan dijadikan topeng untuk menutupi kerakusan mereka?
Pejabat nakal seolah lupa, kursi yang mereka duduki terbuat dari keringat rakyat, gaji yang mereka terima berasal dari pajak rakyat, dan jabatan yang mereka emban adalah titipan rakyat. Namun, mereka memilih menjadi pedagang. Menjual janji demi kuasa, lalu menjual bangsa demi harta.
Sakralitas Negara Retak di Tangan Penguasa
Negara adalah rumah besar yang dibangun oleh penderitaan masa lalu. Ia mestinya berdiri di atas fondasi keadilan, atapnya adalah kepercayaan, dan dindingnya adalah perlindungan bagi rakyat. Tetapi apa jadinya bila rumah itu dipenuhi retakan, karena penghuninya justru merobek-robek fondasi?
Sakralitas negara runtuh ketika hukum kehilangan taring di hadapan pejabat. Seorang rakyat kecil yang mencuri karena lapar bisa dihukum bertahun-tahun, sementara pejabat yang menjarah miliaran rupiah bisa tersenyum lega dengan vonis ringan. Di ruang sidang, keadilan kadang terasa seperti sandiwara. Hakim membaca naskah, jaksa memainkan peran, dan rakyat menjadi penonton yang kecewa.
Retaknya sakralitas negara juga tampak dari kebijakan yang lebih sering memeluk modal daripada rakyat. Tanah rakyat digusur atas nama pembangunan, hutan digunduli atas nama investasi, dan sungai-sungai tercemar atas nama industri. Rakyat yang bersuara dilabeli pembuat onar, mahasiswa yang turun ke jalan dianggap pengacau, seolah kemerdekaan hanyalah kebebasan untuk diam.
Kemerdekaan yang dulu dimaknai sebagai keberanian melawan penjajah, kini tereduksi menjadi keberanian mengkritik rakyat sendiri. Penguasa lebih takut pada suara rakyat daripada pada dosa-dosanya.
Baca juga:
Sakralitas negara runtuh ketika perayaan kemerdekaan hanya menjadi ritual formalitas. Lagu kebangsaan berkumandang, bendera berkibar, pidato panjang dibacakan, tetapi setelah itu, rakyat kembali sendiri menghadapi kenyataan pahit. Sakralitas merdeka hanyalah seremonial, ia tidak lagi hidup dalam kebijakan, tidak lagi hadir dalam keadilan, tidak lagi terasa dalam kehidupan sehari-hari.
Mengembalikan Sakralitas Merdeka
Bangsa ini tidak kekurangan kata-kata indah, tetapi kekurangan teladan. Kita tidak kekurangan pidato heroik, tetapi kekurangan keberanian moral. Yang kita butuhkan bukanlah pejabat yang pandai bersandiwara, tetapi pemimpin yang berani memikul amanah.
Kemerdekaan harus dikembalikan kepada rakyat, bukan dipajang di rak-rak kekuasaan. Ia harus dirawat dengan keadilan, dipelihara dengan kejujuran, dan dijaga dengan kesetiaan pada amanah. Jika tidak, maka sejarah akan menulis bab yang kelam. Bahwa bangsa ini pernah merdeka, tetapi kemerdekaannya dirampas oleh pengkhianatan pejabatnya sendiri.
Mungkin saatnya kita mendengar kembali suara Soekarno: “Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.” Kalimat itu kini terasa seperti nubuat, karena musuh kemerdekaan bukan lagi asing yang datang dari laut, melainkan anak bangsa yang duduk di kursi kekuasaan.
Jika sakralitas kemerdekaan ingin diselamatkan, rakyat tidak boleh diam. Suara rakyat harus lebih nyaring daripada sorak pejabat, tekad rakyat harus lebih kuat daripada intrik kekuasaan. Sebab, kemerdekaan sejati bukanlah pemberian penguasa, melainkan hak rakyat yang harus diperjuangkan setiap hari.
Kemerdekaan bukanlah pesta. Ia adalah amanah. Ia adalah darah yang pernah ditumpahkan, air mata yang pernah mengalir, doa yang pernah dipanjatkan. Dan jangan sampai, amanah itu gugur bukan di medan perang, tetapi di meja rapat pemerintah. (*)
Editor: Kukuh Basuki
