“When a society places a strong emphasis on certain goals but does not provide equal means for all to achieve them, strain occurs—and individuals may innovate or rebel.”
— R.K. Merton, Continuities in the Theory of Social Structure and Anomie (1968)
Menjelang perayaan HUT RI yang ke 80, jagat maya dibuat geger dengan pengibaran bendera One Piece, bersamaan dengan bendera Merah Putih. Postingan yang menampilkan bendera Merah Putih, bersanding dengan bendera salah satu kelompok bajak laut dalam anime ini.
Menko Polkam Budi Gunawan, mengimbau masyarakat untuk tidak memprovokasi. Menurutnya menyandingkan bendera kebanggaan bersama dengan bendera One Piece, telah melewati batas kebebasan berekspresi dan mencederai simbol negara. Mengutip dari CNBC, Wakil Ketua Fraksi Golkar di MPR Firman Soebagyo menyebut pengibaran bendera anime One Piece sebagai tindakan yang menjatuhkan pemerintah.
Tapi tanggapan berlawanan dari Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto. Menurutnya fenomena ini adalah bentuk kebebasan berekspresi dalam sebuah negara demokrasi. Ia menilai aksi itu bagian dari ekspresi dan kreativitas warga yang memuat harapan serta refleksi.
Ada Apa Dengan Bendera One Piece?
Sebelum kita membahas mengenai fenomena bendera One Piece ini lebih lanjut, alangkah baiknya jika kita mengetahui sekilas tentang manga Jepang yang sudah rilis sejak 19 Juli 1997 silam ini. Manga ini diadaptasi dalam bentuk anime pertama kali pada bulan Oktober 1999 di Jepang. One Piece adalah anime Jepang karya Eiichiro Oda yang mengikuti petualangan Monkey D. Luffy, seorang pemuda dengan tubuh karet akibat memakan buah iblis. Impiannya sederhana tapi besar: menjadi Raja Bajak Laut. Tapi gelar itu bukan tentang kekuasaan, melainkan kebebasan absolut—hidup tanpa dikekang oleh sistem yang korup.
Baca juga:
Luffy bersama kru Topi Jerami berlayar dari pulau ke pulau, menyaksikan sendiri penderitaan rakyat akibat tirani raja, diskriminasi rasial, hingga eksploitasi oleh elite yang dekat dengan Pemerintah Dunia—sebuah kekuatan besar yang tampil “resmi” namun bobrok dan menindas. Di balik citra bajak laut yang dicap kriminal, Luffy justru konsisten melawan ketidakadilan, membela kaum lemah, dan menolak tunduk pada penguasa zalim.
Tak heran jika bendera bajak laut Topi Jerami—yang dulu identik dengan anarki—hari ini justru dianggap sebagai simbol perlawanan yang murni dan jujur. Ketika institusi di dunia nyata dianggap penuh kepalsuan dan kekuasaan hanya jadi alat segelintir elite, sosok fiksi seperti Luffy justru dirayakan sebagai pemimpin ideal: berani, tulus, dan berpihak pada rakyat.
Bendera One Piece, Simbol Ketidakpuasan Publik
Terlepas dari beberapa tanggapan di Media maupun dari pemerintah, penulis melihat fenomena ini sebagai efek dari ketidakpuasan publik pada penyelenggara pemerintahan. Publik sepertinya sudah muak dengan segala macam drama kepentingan yang selalu dipertontonkan.
Menurut hasil Survei Indikator Politik Indonesia (Mei 2025) menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara sangat beragam. Meski TNI (85 %) dan Presiden (82 %) masih dipercaya publik, lembaga legislatif seperti DPR dan partai politik berada di posisi terbawah, masing-masing hanya mendapat 71 % dan 65,6 % tingkat kepercayaan. Lembaga penegak hukum seperti KPK dan Polri juga hanya berada di kisaran 72–73%.
Sementara itu, laporan Transparency International mencatat skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia hanya 37 dari 100 pada tahun 2024, menempatkan Indonesia di peringkat ke-99 dari 180 negara. Angka ini menunjukkan tingkat korupsi masih dianggap tinggi oleh publik, dan berdampak pada menurunnya kepercayaan terhadap sistem hukum dan politik.
Baca juga:
Data ini menggambarkan bahwa generasi muda semakin skeptis terhadap simbol dan institusi formal. Maka, ketika mereka menyandingkan bendera Merah Putih dengan simbol bajak laut dari anime One Piece, itu bukan sekadar aksi iseng—melainkan bentuk ekspresi kecewa terhadap negara yang dinilai tidak lagi mewakili nilai-nilai yang diperjuangkan saat kemerdekaan: keadilan, kebebasan, dan keberpihakan pada rakyat kecil.
Yang Harus Dijaga Itu Nilai, Bukan Hanya Simbol
Justru seharusnya yang menjadi perhatian pemerintah hari ini bukan hanya soal kedaulatan negara. “Tak ada asap tanpa api,” pemerintah harus sadar bahwa gerakan ini tidak lahir dari ruang kosong, namun adalah bentuk perlawanan pada nilai yang tidak disepakati masyarakat.
Ketika rakyat—terutama generasi muda—merasa bahwa nilai-nilai kemerdekaan seperti keadilan sosial dan pemerintahan yang bersih tidak benar-benar diwujudkan oleh lembaga negara, maka muncul tekanan. Dalam kondisi seperti itu, mereka bisa menempuh jalur “inovatif”—salah satunya dengan mengekspresikan kritik lewat simbol budaya pop seperti bendera One Piece.
Sebenarnya yang harus kita rawat hari ini bukan hanya simbol negara. Lebih daripada itu, nilailah yang seharusnya menjadi perhatian. Fakta telah menunjukkan bahwa pemerintahan kita hari ini sedang tidak baik-baik saja. Dewan Perwakilan Rakyat misalnya, yang seharusnya menjadi simbol dari nilai keterwakilan suara rakyat, kerap dianggap sebagai wakil partai—barangkali memang iya. Maka, tak heran jika kemudian rakyat bersuara melalui simbolik bendera One Piece. Barangkali masyarakat kita melihat Luffy sebagai sosok yang harus ada di negeri ini. Mereka merindukan seorang sosok yang benar-benar mampu menegakkan nilai-nilai bangsa.
Justru ini yang harus menjadi perhatian. Inilah akar dari munculnya beragam gerakan yang viral di Media sosial akhir-akhir ini. Fenomena ini, harus menjadi bahan refleksi penyelenggara pemerintahan kedepannya. Rakyat hari ini sudah muak dengan segala drama. Medahulukan kepentingan bersama harus menjadi ide kolektif seluruh politisi di negeri yang kita cintai ini. Momentum HUT RI ke 80 bisa dijadikan awal kita berbenah. Kembali mengenang semangat perjuangan para pahlawan bangsa. Nilai yang mereka wariskan, harus kita rawat bersama. (*)
Editor: Kukuh Basuki
