Ada sesuatu yang sunyi dari Istana. Bukan karena tak ada suara—justru karena terlalu banyak yang disaring hingga tersisa gema tunggal. Nama yang paling sering disebut di kalangan jurnalis dan birokrat kini satu: Teddy Indra Wijaya.
Seorang perwira muda, wajahnya tenang, bahasanya terukur, dan entah bagaimana, semua hal yang ingin sampai ke telinga Presiden Prabowo tampaknya harus melewati dirinya dulu.
Bagi sebagian orang, itu wajar. Tiap presiden punya lingkar kepercayaan: orang yang dianggap paling bisa menjaga arah, menjaga rahasia, menjaga agar pesan tak berantakan. Tapi di negara sebesar Indonesia, dengan birokrasi berlapis-lapis dan budaya yang penuh perbedaan, satu figur sebagai gerbang utama komunikasi terasa terlalu sempit—seolah negara dijalankan lewat headset satu arah.
Baca juga:
Dan di situlah masalahnya bukan lagi tentang siapa Teddy, melainkan apa artinya ketika seluruh komunikasi politik bergantung pada satu manusia.
“Gerbang tunggal” yang terlalu efisien
Teddy bukan tokoh publik yang cerewet. Ia bekerja dalam diam: lulusan Akmil, mantan Kopassus, ajudan pribadi Prabowo sejak lama. Ketika diangkat jadi Sekretaris Kabinet pada 2024, banyak yang melihatnya sebagai simbol regenerasi dan disiplin baru di pemerintahan. Namun, perlahan, berita-berita menggambarkan hal yang lebih subtil: bahwa semua arus komunikasi ke Presiden kini tersentral di satu figur.
“Sekarang, kalau mau ke Presiden, ya lewat Teddy,” kata seorang pejabat yang tak mau disebut namanya. Kalimat sederhana, tapi menyiratkan sesuatu yang jauh lebih besar: kekuasaan yang disaring, realitas yang dipilih.
Di sinilah kita melihat bentuk baru dari efisiensi: bukan “penyederhanaan”, melainkan “penyempitan”.
Semua pesan, dari dalam dan luar, mesti diringkas, dipastikan steril dari “gangguan.” Lalu perlahan, setiap perbedaan pandangan mulai terasa seperti noise.
Negara pun jadi ruang rapat yang sunyi: semua diam bukan karena setuju, tapi karena sudah lelah berbicara pada dinding.
Kekuasaan yang Mendengar Dirinya Sendiri
Dalam ilmu pemerintahan ada istilah principal–agent problem—ketika pemimpin terlalu bergantung pada satu perantara, informasi yang diterima bisa bias, disaring oleh kepentingan. Agent itu kini bernama Teddy. Ia bukan sekadar penyampai pesan, tapi penentu siapa yang boleh bicara.
Sistem seperti ini memang tampak efisien. Tapi ia berisiko membuat Presiden terperangkap di ruang gema miliknya sendiri. Semakin sempit pintu, semakin besar biasnya. Dan dalam politik, bias bukan sekadar kesalahan teknis—ia bisa menentukan arah sejarah.
Kita sering menganggap komunikasi itu netral—padahal ia adalah senjata yang menentukan versi kenyataan yang diakui negara. Siapa yang boleh bicara menentukan apa yang dianggap benar.
Ketika negara dikendalikan lewat satu corong, yang terjadi bukan efisiensi, tapi monopoli makna. Dan di tangan kekuasaan, monopoli makna adalah bentuk kontrol paling halus sekaligus paling berbahaya.
Saya tak menolak keteraturan, tapi setiap sistem yang terlalu rapi akan kehilangan kemampuan untuk mendengar hal yang tidak rapi: keraguan, kritik, keresahan rakyat. Kita pernah hidup dalam masa ketika semua perbedaan disebut gangguan, dan kita tahu pada akhirnya akan bagaimana.
“Single Point of Failure” dalam Republik
Dalam teknologi, ada istilah single point of failure—jika satu titik gagal, seluruh sistem runtuh. Begitu juga dalam komunikasi negara. Jika semua keputusan, klarifikasi, dan narasi bergantung pada satu orang, maka kegagalan satu orang bisa melumpuhkan semuanya.
Di era disinformasi, sistem seperti itu bukan kekuatan, melainkan kerentanan. Negara butuh banyak kanal, banyak perspektif, banyak kebenaran kecil yang saling mengoreksi. Bukan satu versi besar yang terdengar lantang tapi rapuh di dalam.
Mungkin Prabowo percaya pada Teddy karena ia tidak banyak bicara. Dalam politik Indonesia, diam sering disalahartikan sebagai kebijaksanaan. Tapi diam juga bisa berarti kekosongan deliberasi publik. Dan ketika publik tak tahu bagaimana keputusan diambil, mereka akan mengisinya dengan prasangka.
Kekuasaan modern jarang tumbang oleh kudeta; ia runtuh pelan-pelan, lewat hilangnya kepercayaan yang tak disadari. “Lebih baik satu gerbang yang jelas daripada seribu pintu yang kacau.” Begitu kata para birokrat. Tapi apakah kita ingin negara berjalan seperti pusat panggilan—semua permintaan harus lewat operator?
Ketika Loyalitas Menggantikan Refleksi
Sistem komunikasi yang dikunci lewat satu figur menciptakan efek psikologis yang berlapis: rasa takut. Birokrat berhitung sebelum bicara. Menteri menunggu sinyal sebelum mengkritik. Dan akhirnya, negara hanya memantulkan suaranya sendiri—lingkaran gema yang semakin rapat.
Baca juga:
Saya membayangkan negara seperti orkestra: Presiden bukan konduktor tunggal, melainkan bagian dari harmoni besar. Tapi bayangkan jika semua instrumen harus menunggu satu orang sebelum berbunyi—
musik itu akan berhenti. Dan hening bukan berarti damai. Hening bisa berarti selesai.
Bisa jadi sistem ini dimaksudkan sementara, bagian dari masa transisi. Namun sejarah menunjukkan: yang sementara sering menjadi permanen. Kekuasaan menyukai kenyamanan struktur yang sunyi. Kita akan terus melihat negara tampil rapi: satu narasi, satu wajah, satu kebenaran. Tapi di baliknya, negara kehilangan kemampuannya untuk bercakap-cakap dengan dirinya sendiri.
Demokrasi Butuh Kebisingan
Demokrasi tidak tumbuh dari kedisiplinan pesan, melainkan dari keberanian membiarkan pesan-pesan saling bertabrakan. Jika sekarang komunikasi pemerintahan disaring oleh satu figur, tugas publik—dan media—adalah memastikan pintu lain tetap terbuka.
Kita tak bisa berharap dari mereka yang sudah menjadi bagian dari sistem itu. Tapi kita masih bisa berharap dari kebiasaan kecil: bertanya, menolak pasrah, dan tidak percaya bahwa hanya ada satu versi kebenaran.
Teddy mungkin bukan orang jahat. Prabowo mungkin tak selalu salah. Tapi jika negara terus dikelola melalui satu suara dan satu corong, maka ketika kesalahan besar terjadi, tak akan ada siapa pun yang bisa disalahkan—karena semua jalur telah ditutup atas nama efisiensi.
Dan ketika hari itu datang, yang tersisa hanyalah gema tiga kata yang kini jadi mantra birokrasi baru: koordinasi, disiplin, stabilitas. Kata-kata yang terdengar indah, namun diam-diam menandai pembungkaman. (*)
Editor: Kukuh Basuki
